Pada tahun 2019, terdapat wabah virus yang mengejutkan karena penyebarannya dikatakan cepat dengan waktu yang relatif singkat dari satu negara ke negara lain. WHO (World Health Organization) sebagai organisasi kesehatan dunia sepakat bahwa virus tersebut dinamakan Covid-19. Tak dipungkiri lagi, virus tersebut telah berubah menjadi masalah pada seluruh bagian belah dunia, masalah-masalah yang ditimbulkan oleh persebaran Covid-19 merambah ke berbagai aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, politik, sosial, dan pendidikan. Jika melihat keadaan sebelum adanya wabah Covid-19, aspek kehidupan setelah adanya virus tersebut terdampak dengan keadaan yang berbanding terbalik dengan keadaan sebelumnya, dimana terdapat kekcauan pada empat aspek tersebut.
Indonesia menjadi satu negara yang terjerat virus tersebut. Data dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Indonesia menyumbang 4,24 juta kasus positif sampai pada hari Senin (1/10/2021) terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.Â
Pada bulan Juli dan Agustus Indonesia mengalami critical time, dimana positivity rate terus meningkat dengan angka kasus tertinggi pada tanggal 15 Juli 2021 yaitu mencapai 56.757 kasus, selain itu mortality rate bertambah pula menjadi 4-5 kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Tingginya kasus positif tersebut membuat berbagai aktivitas semakin dibatasi dengan diadakannya berbagai regulasi dari pemerintah seperti PSBB, PPKM Mikro, PPKM Darurat, dan PPKM berdasarkan level setiap daerah.
Kasus positif dan bertambahnya mortality rate akibat virus membuat seluruh lapisan masyarakat serta pemerintah gelisah dan mengakibatkan pembatasan aktivitas harus terus diperpanjang lebih dari waktu yang sudah ditentukan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas manusia hanya sebatas daring dan pada sisi lain ternyata mampu melumpuhkan perekonomian negara. Pada akibatnya, selama pandemi berlangsung PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) merupakan hal yang lumrah terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah pengangguran akibat PHK mencapai angka 8,75 juta orang pada bulan Februari 2021.Â
Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, jumlahnya meningkat 1,82 juta, yakni 6,93 juta orang. Dengan diadakannya pembatasan aktivitas dan terjadinya PHK tersebutlah pada akhirnya menimbulkan suatu masalah, diantaranya adalah pada kesejahteraan hidup masyarakat menengah ke bawah yang mengalami penurunan dalam hal ekonomi.
Banyaknya PHK yang mengakibatkan rakyatnya jatuh dalam lubang kemiskinan karena kehilangan sumber penghasilan untuk kehidupan sehari-hari, pemerintah mencari cara agar pembatasan aktivitas dalam skala besar atau karantina dan perekonomian negara yang mencakup kesejahteraan masyarakat agar berjalan secara beriringan. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan distribusi bantuan sosial (bansos). Bantuan sosial dapat diartikan sebagai pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada masyarakat dalam waktu yang singkat dalam artian tidak terus menerus dan pemberiannya pun melalui tahap seleksi yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial (Lapanda, 2013).
Namun, dalam penerapannya distribusi bantuan sosial mengalami banyak kendala dalam penyaluran bansos baik penyaluran bantuan langsung tunai maupun non-tunai berupa sembako.Â
Permasalahan yang sering terjadi pada setiap daerah adalah ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Penerima bansos pada dasarnya ditujukan kepada keluarga yang memiliki ekonomi terbatas, namun pada kenyataannya keluarga dengan ekonomi terbatas sering tidak mendapatkan haknya.Â
Selain itu, double data penerima seperti data penerima bansos tunai yang namanya tercandum pada program BLT Desa atau program bantunan lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Non-Tunai juga menjadi permasalahan dalam penyaluran bantuan sosial karena masalah data yang tidak update sementara bantuan harus segera disalurkan. Selain itu, kasus korupsi penyalahgunaan bantuan sosial oleh Menteri Sosial Juliari Batubara menjadikan kepercayaan masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini menurun drastis.
Dilansir dari Merdeka.com, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Jawa Barat mendalami adanya temuan bantuan sosial sembako yang tidak sesuai dengan kualitas di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Kecurangan tersebut diawali dengan pengaduan masyarakat yang mengakui bahwa kualitas beras tidak bagus dan tidak sesuai dengan aturan dari Kementerian Sosial. Kepala Bidang Data dan Informasi Satgas Saber Pungli Jabar M Yudi Ahadiat mengatakan dugaan penyelewengan bansos itu terjadi di sejumlah kecamatan, yakni Kecamatan Padalarang, Ciburuy, Cipatat, dan Cililin. Kasus tersebut, diduga ada sejumlah pihak yang terlibat penyelewengan atau kecurangan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dimulai dari supplier, oknum instansi, dan pengelola E-Warung. Dengan adanya kasus tersebut, tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana non-alam ini semakin dipertanyakan.
Beralih dari kasus bantuan sosial, pada tahun 2020 Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) menuntut pemerintah untuk meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan untuk menangani Corona. Dilansir dari Katadata.co.id, rumah sakit rujukan pada saat itu masih minim fasilitas dan Alat Pelindung Diri (APD) yang dibutuhkan oleh tenaga medis. Dengan penanganan pemerintah yang tidak cepat tanggap dengan hal sekecil itu membuktikan bahwa sejak awal masuknya Covid-19 ke Indonesia, pemerintah lamban dalam menanganinya.
Dengan kasus-kasus yang pelik di dalam pemerintahan, Komunitas TurunTangan melakukan aksi dalam bentuk gerakan sosial kerelewanan. Pada dasarnya TurunTangan bergerak di dalam hal yang berkaitan dengan politik, pendidikan, sosial, lingkungan, serta kesehatan. Sesuai dengan basisnya yang bergerak dalam hal kerelawanan, TurunTangan berupaya untuk mendorong setiap orang agar melatih jiwa pemimpin di dalam diri dengan menggerakkan muda-mudi untuk bersama-sama menyelesaikan problematika sosial. Problem yang sedang dihadapi saat ini adalah penanganan Covid-19 yang tidak berjalan dengan baik menimbulkan keprihatinan dalam sebuah komunitas tersebut.
Dilansir dari web asli TurunTangan, komunitas ini mengakui dengan sadar bahwa pembangunan Indonesia tidak mungkin dibebankan kepada hanya satu orang, sekalipun ia adalah seorang presiden. Komunitas ini meyakini bahwa semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka semakin cepat pula Indonesia bangkit dan maju.Â
Untuk merealisasikan prinsip yang ditanamkan di dalam komunitasnya, TurunTangan Jakarta menanggapi penanganan Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pembagian paket kesehatan berupa alat untuk penerapan protokol kesehatan dan untuk kesehatan badani, yaitu berupa masker, hand sanitizer, susu steril, dan vitamin C kepada para pekerja informal yang tidak bisa kerja di rumah dan beberapa tenaga kesehatan dengan total 4.000 paket (mediaindonesia.com).
Solusi-solusi yang dicanangkan oleh komunitas tersebut sangat beragam, pergerakan komunitas TurunTangan telah merambah luas di 63 daerah di seluruh Indonesia, semakin luas pergerakan komunitas semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dengan aksi TurunTangan ini. Ketika isu bansos dari pemerintah yang alih-alih membantu masyarakat dengan ekonomi ke bawah tapi banyak kasus salah sasaran dan kualitas sembako yang tidak bagus, komunitas ini tidak tertinggal pula untuk membagikan sembako kepada sebagian warga di Jakarta Timur.Â
Aktivitas tersebut berkolaborasi dengan Komunitas Abang None. Dilansir dari antaranews.com, Arief selaku koordinator kegiatan menyebutkan bahwa Covid-19 begitu menimbulkan dampak ekonomi pada masyarakat kecil yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kesulitan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kepedulian semua pihak termasuk Komunitas Abang None yang berkolaborasi dengan Komunitas TurunTangan.
Lalu, menanggapi banyaknya kasus positif di Indonesia, komunitas ini bergerak cepat pula dengan inisiatifnya untuk menyediakan layanan konseling bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. Layanan konseling ini disebut dengan program Sapa Kamu, dimana pemantauannya secara daring. Program Sapa Kamu muncul dari keprihatinan Komunitas TurunTangan saat salah satu penderita Covid-19 yang isolasi mandiri di rumah meninggal karena keadaan rumah sakit yang selalu penuh dan memprioritaskan pasien yang gejalanya berat, sehingga pasien dengan gejala ringan tidak mendapatkan perhatian lebih dengan pengetahuan yang terbatas terhadap virus yang ada di dalam tubuhnya.
Begitu beragamnya program-program yang ditawarkan oleh komunitas tersebut dalam rangka kepedulian terhadap sesama dalam wabah virus yang terjadi di Indonesia. Penyikapan suatu komunitas terhadap isu krusial yang sedang dihadapi telah membantu masyarakat terdampak virus corona yang sedang mewabah sampai saat ini.
Dari awal keberadaan Covid-19 di Wuhan merupakan lampu merah bagi Indonesia bahkan seluruh dunia untuk selalu berhati-hati dan cepat tanggap sebelum menyebar di dalam negara. Namun, longgarnya kewaspadaan dari pemerintahan di Indonesia membuat keadaan semakin tidak terkontrol. Kelambanan dalam menutup akses dari luar negeri membuat Indonesia berada dalam zona merah bahkan sempat di-blacklist dari beberapa negara dalam menolak kedatangan WNI. Covid-19 pula membuat masyarakat kesulitan untuk sekadar bertahan hidup karena penopang kehidupannya berupa pekerjaan telah direnggut akibat keterpurukan ekonomi negara.
Solusi-solusi yang dicanangkan oleh komunitas tersebut sangat beragam, pergerakan komunitas TurunTangan telah merambah luas di 63 daerah di seluruh Indonesia, semakin luas pergerakan komunitas semakin banyak pula masyarakat yang terbantu dengan aksi TurunTangan ini. Ketika isu bansos dari pemerintah yang alih-alih membantu masyarakat dengan ekonomi ke bawah tapi banyak kasus salah sasaran dan kualitas sembako yang tidak bagus, komunitas ini tidak tertinggal pula untuk membagikan sembako kepada sebagian warga di Jakarta Timur. Aktivitas tersebut berkolaborasi dengan Komunitas Abang None. Dilansir dari antaranews.com, Arief selaku koordinator kegiatan menyebutkan bahwa Covid-19 begitu menimbulkan dampak ekonomi pada masyarakat kecil yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kesulitan yang dihadapi masyarakat membutuhkan kepedulian semua pihak termasuk Komunitas Abang None yang berkolaborasi dengan Komunitas TurunTangan.
Lalu, menanggapi banyaknya kasus positif di Indonesia, komunitas ini bergerak cepat pula dengan inisiatifnya untuk menyediakan layanan konseling bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19. Layanan konseling ini disebut dengan program Sapa Kamu, dimana pemantauannya secara daring. Program Sapa Kamu muncul dari keprihatinan Komunitas TurunTangan saat salah satu penderita Covid-19 yang isolasi mandiri di rumah meninggal karena keadaan rumah sakit yang selalu penuh dan memprioritaskan pasien yang gejalanya berat, sehingga pasien dengan gejala ringan tidak mendapatkan perhatian lebih dengan pengetahuan yang terbatas terhadap virus yang ada di dalam tubuhnya.
Begitu beragamnya program-program yang ditawarkan oleh komunitas tersebut dalam rangka kepedulian terhadap sesama dalam wabah virus yang terjadi di Indonesia. Penyikapan suatu komunitas terhadap isu krusial yang sedang dihadapi telah membantu masyarakat terdampak virus corona yang sedang mewabah sampai saat ini.
Dari awal keberadaan Covid-19 di Wuhan merupakan lampu merah bagi Indonesia bahkan seluruh dunia untuk selalu berhati-hati dan cepat tanggap sebelum menyebar di dalam negara. Namun, longgarnya kewaspadaan dari pemerintahan di Indonesia membuat keadaan semakin tidak terkontrol. Kelambanan dalam menutup akses dari luar negeri membuat Indonesia berada dalam zona merah bahkan sempat di-blacklist dari beberapa negara dalam menolak kedatangan WNI. Covid-19 pula membuat masyarakat kesulitan untuk sekadar bertahan hidup karena penopang kehidupannya berupa pekerjaan telah direnggut akibat keterpurukan ekonomi negara.
Komunitas TurunTangan lahir atas adanya masalah-masalah sosial yang ada pada masyarakat dan juga tetap eksis  pada saat pandemi ini memamerkan kepeduliannya terhadap keadaan masyarakat terdampak Covid-19 dengan berbagai cara. Aksi komunitas ini dapat dijadikan refleksi bagi pemerintah dan tentu saja masyarakat itu sendiri agar lebih aware dengan virus yang telah memakan banyak korban. Keseriusan dalam melawan Covid-19 harus dicanangkan dan dimulai dari pemerintah yang menerapkan aturan serta memperbaiki sistem agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Aksi positif dari TurunTangan dalam menanggapi Covid-19 yang dijejali dengan berbagai program diharapkan agar dapat mendorong masyarakat untuk peduli akan masalah-masalah yang ada di sekitar.
Referensi:
Muslim, Moh. 2020. PHK Pada Masa Pandemi Covid-19. Esensi: Jurnal Manajemen Bisnis, Vol. Â Â 23 (3)
Azmi, A. S & Muhammad Firdaus Rahmadhi. 2021. Disinkronisasi Kebijakan Pemerintah    Indonesia Dalam Penanganan Covid-19. Jurnal Renaissance, Volume 6 (01) 721-732
BPS, Keadaan Tenaga Kerja Indonesia Februari 2021
Lapanda, Y. (2013). Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD. Sinar Grafika.
Rahmansyah, Wildan., Resi Ariyasa Qadri, dll. 2020. Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan   Sosial Untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara Vol.   II (1)
Raynaldo Ghiffari Lubabah. Saber Pungli Dalami Temuan Bansos Sembako Tak Sesuai Kualitas      di Bandung Barat. (https://www.merdeka.com/peristiwa/saber-pungli-dalami-temuan-bansos-sembako-tak-sesuai-kualitas-di-bandung-barat.html). Diakses pada 1 November,   pukul 18. 40 WIB
Tri Kurnia Yunianto. Perhimpunan Dokter Sebut RS Rujukan Minim Fasilitas dan APD. Â (https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5e9a41ca098af/perhimpunan-dokter-sebut-rs-rujukan-minim-fasilitas-dan-apd). Diakses pada 1 November, pukul 19.56 WIB
