Diakui maupun tidak, perbaikan tata kelola dan birokrasi yang cukup gencar dilakukan oleh pemerintahan Jokowi membuat mereka yang selama ini menikmati bisnis"kekacauan" merasa kehilangan rejeki.Â
Mereka itu umumnya adalah dari kalangan menengah ke atas atau bisa digolongkan sebagai kaum terpelajar.
Merujuk survei Charta Politica per Desember 2018, sebanyak 40,4 persen PNS mendukung Jokowi dan 44,4 persen ke Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Adapun pegawai desa/kelurahan yang memilih Jokowi-Ma'ruf sebesar 30,8 persen dan 53,8 persen mendukung Prabowo-Sandi.
Walaupun di era Jokowi ASN dinaikkan gajinya beberapa kali, juga gaji ke 13 dan bahkan 14 diberikan. Juga aparat desa dinaikkan insentif mereka.Â
Namun nampaknya hal itu tidak membuat kalangan ini puas. Ini juga menunjukkan "bisnis kekacauan" jauh lebih besar dan sangat menggiurkan.
KPK yang semakin galak dengan dukungan pemerintah Jokowi yang tidak kompromi dan tidak mau mengintervensi, adalah juga faktor tambahan yang membuat kalangan elit ini menjadi ketakutan.
Mungkin kita bisa bertanya. bagaimana dengan dukungan dari para alumni pelajar dan universitas yang akhir - akhir ini gencar dilakukan?Â
Ya, pasti hal itu berpengaruh, namun dari hasil survei ini menunjukkan hal itu tidak signifikan. Â Artinya mereka yang mendukung itu masuk kalangan minoritas dari kalangan terpelajar.
Dari hasil survei ini dapat disimpulkan bahwa pendukung Jokowi adalah barisan wong cilik dan kelompok minoritas kalangan terpelajar.Â
Apakah hal ini berarti para pendukung petahana ini harus merasa rendah diri?Â
