Anggaran Responsif Gender dan Transfer Anggaran Ekoolgis

Setyawan et al (2018) menggambarkan bahwa kurangnya pemahaman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) instrumen dan kegagalan kelompok kerja PUG di tingkat pemerintah daerah dan focal point di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Astuti (2016) menggambarkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran berdimensi gender sesuai dengan parameter Cedaw dan MDGs. 

Namun, besaran anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan transformasi komitmen gender menjadi komitmen anggaran. Hal ini ditunjukkan dengan turunnya alokasi anggaran untuk program-program yang sebenarnya sangat penting untuk mewujudkan pemerataan.

Indeks kesetaraan gender dirilis oleh United Nations Development Agency (UNDP), dimana Indonesia berada di peringkat 103 dari 162 negara atau terendah ketiga di ASEAN. Artinya, kondisi realita di lapangan saat ini menunjukkan bahwa gender perempuan masih tertinggal dari laki-laki dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, dan ekonomi.

Kesetaraan gender perlu diterapkan, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Gender dalam pengelolaan keuangan bukanlah sesuatu yang berada di luar perencanaan dan penganggaran pembangunan, melainkan sebagai informasi tambahan dalam anggaran pemerintah agar lebih baik dan merata (Koesriwulandari, 2019). Oleh karena itu, di Indonesia, Kementerian Keuangan perlu mengadvokasi pengintegrasian anggaran responsif gender dalam reformasi pengelolaan keuangan daerah (Gainau, 2020).

Transfer fiskal/anggaran ekologis (TAE) adalah instrumen ekonomi yang digunakan untuk mengkompensasi biaya peluang yang terkait dengan pembatasan penggunaan lahan untuk konservasi keanekaragaman hayati, perlindungan daerah aliran sungai, dan tempat pembuangan sampah, serta untuk mempromosikan penciptaan kawasan lindung kota baru dan program yang terkait dengan limbah padat. pengelolaan.

Di antara instrumen ekonomi yang tersedia untuk konservasi keanekaragaman hayati, transfer fiskal ekologis dan pembayaran jasa lingkungan (PJL) menggunakan pembayaran sebagai insentif untuk melindungi lingkungan (Ring dan Barton, 2015). 

TAE memberikan insentif keuangan dan kompensasi kepada pemerintah daerah yang terkena dampak pembatasan penggunaan lahan yang disebabkan oleh menjadi tuan rumah kawasan lindung, sementara PJL memberikan insentif keuangan kepada pengguna sumber daya swasta untuk melindungi lingkungan.

Lebih tepatnya, PJL "dapat berupa pembayaran berbasis pasar atau yang dibiayai oleh pemerintah yang dilakukan sebagian besar kepada pengguna lahan dan, dengan demikian, pelaku swasta di tingkat properti" (Ring dan Barton, 2015), dan TAE " mewakili transfer publik antara berbagai tingkat pemerintahan, mengkompensasi pemerintah negara bagian atau lokal untuk biaya konservasi pada tingkat desentralisasi" (Ring dan Barton, 2015).

Jadi, ketika kawasan lindung dibuat, TAE lebih disukai untuk mengkompensasi pemerintah yang terdesentralisasi karena pembatasan penggunaan lahan dan memberi insentif kepada mereka untuk menciptakan lebih banyak kawasan lindung. Sampai saat ini, TAE digunakan di Brazil (Ring, 2008), Portugal (Santos et al., 2012), dan dalam skala kecil, Perancis (Borie et al., 2014).

Pentingnya TAE terhadap lingkungan juga dirujuk oleh OECD (2013). Ini menyatakan TAE sebagai contoh penting dari reformasi fiskal lingkungan, dan karena Brasil adalah negara pertama yang mengadopsi skema tersebut dan setiap negara bagian dapat memilih kriteria yang berbeda, ini memungkinkan seseorang untuk memeriksa pola yang menarik sehingga dapat memahami TAE dan konsekuensinya. untuk kebijakan penggunaan lahan. 

Di Brasil, negara bagian pertama yang memberlakukan skema TAE adalah Paran pada awal 1990-an (Ring, 2008) dan tujuan utama memperkenalkan TAE di negara bagian itu adalah untuk memberi kompensasi kepada kabupaten miskin yang menjadi tuan rumah kawasan lindung negara bagian dan federal (Loureiro, 2002 ).