Integritas dan Ikatan Kekeluargaan
Di sisi lain, tantangan terberat yang mungkin akan dialami Bawaslu adalah mengawasi jalannya Pemilu di daerah-daerah tertentu yang ikatan kekeluargaan sangat kental. Dalam artian ada faktor budaya.
Faktor budaya ini akan menjadi kendala jika anggota bawaslu di daerah bias membedakan sikap yang perlu diambil antara profesionalisme, menjunjung integritas lembaga yang diembannya, dengan ikatan kekeluargaan antara peserta Pemilu dengan anggota Bawaslu di daerah.
Maksudnya begini, akan terkesan sulit atau bahkan terkendala jika Adik, Kakak, Keponakan, Anak, atau bahkan Orangtua kandung yang bertarung memperebutkan kursi DPRD harus ditegur saat terindikasi melakukan pelanggaran.
Kedekatan inipun kadang dijadikan alasan klaim power bagi beberapa oknum kandidat yang ikut bertarung. Seakan-akan sekalipun melanggar aturan, mereka ini tak tersentuh sanksi.
Hal tersebut menggambarkan bahwa tanggungjawab dan risiko anggota Bawaslu diuji. Integritas sebagai pengawas yang profesional, serta menjunjung tinggi kejujuran diuji menjadi standar penting dalam melakukan tugas mereka.
Dengan keadaan seperti itu, wajar jika kenaikan tunjangan diharapkan memberi motivasi dalam bekerja.
Kenaikan ini tidak serta merta mulus begitu saja. Walaupun sudah diteken presiden, yang artinya wajib untuk dilaksanakan, kontroversi-pun merebak.
Emang Boleh Menjelang 2 Hari Pemilu Tunjangan Naik?
Masa Pemilu, Bansos jadi kontoversi, kemudian pernyataan "boleh berkampanya" juga kontroversi dan sekarang tunjangan naik juga kontroversi.
