Dengan beroperasinya sistem Online pada unit kerja PT PLN (persero), yang
tujuannya adalah untuk kepentingan pelayanan setiap pemohon Pemasangan Baru
diwilayah Sulselrabar, tidak luput dari Perhatian DPP-LIMIT yang di komentari oleh
ketua Devisi Sosial kemasyarakatan DPP-LIMIT Arnas Nasruddin.
Ujar Arnas, selama Sistem online ini berjalan tidak sedikit mendapatkan keluhan
dari Masyarakat pemohon daya listrik yang ditujukan kepada PT PLN (Persero)
wilayah Sulselrabar. Bahwa dalam beberapa perkara pengaduan yang akhir-akhir ini
diterima DPP-LIMIT, terdapat suatu masalah : setelah Pemohon mengajukan melalui
sistem online, lalu kemudian pemohon diminta untuk melakukan Pembayaran
melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang diterbitkan oleh sistem, maka
seharusnya setelah dilakukan pembayaran oleh Pemohon, tentu saja Pemikiran
calon Pelanggan dianggap telah dilakukan observasi dan dapat diterima sebagai
Pelanggan PT PLN (Persero).
Sedangkan apa yang menjadi harapan Pelanggan atas pemasangan Listrik pada
persil rumah calon pelanggan tersebut tidak kunjung terpasang, anehnya lagi kata
arnas, tanpa ada pemberitahuan tentang Penolakan pemasangan, baik itu secara
lisan apalagi tertulis, pada akhirnya ketika calon pelanggan mempertanyakan
kepihak manajemen pada usaha yang berplat merah ini, justru calon pelanggan
diminta untuk membuat permohonan pengembalian uang (restitusi), lalu
pengembalian uang yang dimaksud, tidak jelas kapan batas waktu akan
dikembalikan oleh PT PLN (persero). Sedangkan saat calon pelanggan mendesak
kepada Pejabat Pelayanan, Pejabat bersangkutan dengan mudahnya membuat
alasan, bahwa objek Pemohon, masih memiliki tunggakan Pembayaran, dan
karenanya tidak dilakukan Penyambungan baru, ujarnya.
Ditambahkan pula oleh arnas, sebenarnya tujuan dari sistem ini adalah untuk
meminimalisir para calo-calo yang selama ini mengais rejeki disekitar wilayah kerja
PT PLN, namun jika sistem ini tidak mampu berjalan sesuai harapan, tentunya yang
dirugikan adalah calon pelanggan dan dapat berdampak hukum bagi pejabat yang
menjalankan program ini, oleh karenanya, jika Program ini tidak berjalan
sebagaimana mestinya apalagi tanpa pengawasan langsung, ya sebaiknya ditinjau
ulang atau dikembalikan seperti dahulu saja, jangan hanya karena beberapa
instansi Pemerintah menggunakan sistem online, kemudian PLN ingin ikut-ikutan
tapi tidak diawasi, saya kira masyarakat yang menjadi pihak dirugikan.
Diakui oleh arnas, dahulu kegiatan penerimaan para calon Pelanggan ini dilakukan
permohonannya secara konvensional, realitasnya tidak sedikit pula memunculkan
masalah Penggelapan uang calon Pelanggan, namun hal itu diluar tanggung PTÂ PLN, kemudian mekanisme Pemasangan daya listrik sebelum pembayaran
dilakukan oleh Calon pelanggan, terlebih dulu dilakukan observasi lalu kemudian
diputuskan diterima atau tidak menjadi pelanggan.
Arnas pula mengakui, atas Piutang PT PLN yang selama ini menjadi beban
bisnisnya belum menemui titik penyelesaian secara baik dan benar, dengan
demikian seharusnya dalam setiap Perjanjian jual beli Daya Listrik, pihak
manajemen PLN dapat mempersiapkan pola-pola yang seimbang dengan pola
bisnisnya, utamanya pembenahan dari segi kekuatan hukum yang mengikat, agar
setiap pelanggan taat untuk membayar sesuai kewajibannya.
Lanjut arnas, Sebenarnya PT PLN (persero) harus terbuka dengan Pemerintah
Daerah dan dapat menerobos Formulasi atas kerjasama dengan pihak luar,
misalnya saja dalam setiap Pembuatan Peralihan Persil (rumah), baik sewa rumah,
kontrak maupun jual beli yang objeknya tidak terlepas dari kontrak jual beli listrik,
maka setiap terjadi Peralihan objek (persil), pihak Penjual sebelum mengalihkan
objeknya harus mampu menunjukkan Kwitansi pelunasan bulan berjalan saat itu
yang diterbitkan oleh PT PLN (Persero).
Arnas pula menyayangkan jika seseorang yang baru menempati hunian, lalu
kemudian tiba-tiba di OPAL (Operasi Penertiban Aliran Listrik), padahal penghuni
baru tersebut tidak mengetahui secara pasti atas beban-beban pemilik lama. Oleh
karenanya Kata arnas, harus disadari oleh Manajemen PT PLN, bahwa tidak ada
suatu penghukuman tanpa ada perbuatan yang melanggar, sekalipun mungkin PT
PLN menganggap tidak akan berguna jika seseorang yang bukan Pelanggan lalu
mengajukan Gugatan karena tidak memiliki hubungan hukum, namun PT PLN harus
pula menyadari, jika setiap orang yang merugikan orang lain dapat pula dihukum,
sekalipun pihak penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT PLN
(persero), tutup Arnas.
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LEMBAGA INVESTIGASI DAN MONITORING
( DPP -- LIMIT )
A. NASRUDDIN
