Pasca Perang Dunia II, meski banyak negara berkembang memperoleh kemerdekaan, namun pemikiran mereka belum mampu menghilangkan pengaruh sentralisme Barat. Sebagian besar intelektual dan pemimpin politik di negara-negara tersebut berharap negaranya dapat mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju dan meyakini perlunya belajar dari pengalaman dan teknologi negara-negara maju untuk mewujudkan modernisasi nasional.
Namun permasalahan umum muncul dalam proses ini, yaitu negara berkembang hanya melihat apa yang dimiliki negara maju dan ingin memiliki hal yang sama agar bisa mengejar atau mengungguli negara maju.
Misalnya, negara-negara maju mempunyai tingkat pendapatan yang tinggi, dan cara serta sarana untuk menjadi kaya adalah dengan memiliki manufaktur maju yang padat modal. Oleh karena itu, negara-negara berkembang umumnya mengadopsi kebijakan strukturalis setelah Perang Dunia II, dengan menggunakan prioritas industri berat atau strategi substitusi impor sebagai cara utama untuk mencoba mempersempit kesenjangan pendapatan dengan negara-negara maju.
Namun, hanya mengandalkan intervensi dan subsidi pemerintah untuk mengembangkan industri teknologi tinggi membuat perekonomian secara keseluruhan menjadi tidak efisien, menyebabkan masalah ketenagakerjaan yang tidak terselesaikan, dan bahkan menyebabkan keresahan sosial, yang membuat kesenjangan antar negara semakin lebar.
Pada tahun 1980an dan 1990an, Tiongkok mulai melakukan reformasi dan keterbukaan, pada saat yang sama seluruh negara berkembang di dunia juga menerapkan reformasi dan keterbukaan.
Namun, satu generasi setelah Perang Dunia II, kesenjangan antara negara berkembang dan negara maju semakin melebar. Secara umum diyakini bahwa hal ini terjadi karena negara-negara berkembang memiliki terlalu banyak intervensi pemerintah dan kurangnya sistem pasar yang sempurna seperti di negara-negara maju yang memungkinkan pasar mengalokasikan sumber daya secara efektif.
Oleh karena itu, pandangan yang berlaku saat itu adalah "neoliberalisme" yang meyakini bahwa buruknya kinerja perekonomian negara-negara berkembang disebabkan oleh lemahnya sistem pasar yang maju di negara-negara maju.
Hal ini menyebabkan munculnya "Konsensus Washington"* yang mencakup privatisasi, marketisasi, dan liberalisasi. Namun negara-negara yang merumuskan kebijakan sesuai dengan neoliberalisme biasanya mengalami keruntuhan ekonomi, stagnasi, dan krisis yang terus-menerus, apalagi rata-rata kecepatan pembangunan negara-negara tersebut lebih lambat dibandingkan kecepatan pembangunan pada periode strukturalisme pada tahun 1960-an dan 1970-an. Pada akhirnya, kesenjangan antara negara-negara tersebut dan negara-negara maju semakin melebar.
*( Konsensus Washington adalah serangkaian sepuluh resep kebijakan ekonomi yang dianggap sebagai paket reformasi "standar" yang dipromosikan untuk negara-negara berkembang yang dilanda krisis oleh lembaga-lembaga yang berbasis di Washington, D.C. seperti Dana Moneter Internasional/IMF, Bank Dunia, Departemen Keuangan AS. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1989 oleh ekonom Inggris John Williamson).
Setelah berakhirnya Perang Dunia II, perekonomian Asia Timur berhasil mempersempit kesenjangan yang sangat besar dengan negara-negara maju, dan bahkan melampaui beberapa negara maju di beberapa bidang. Hal ini terutama disebabkan karena mereka belum sepenuhnya mengikuti teori dan pemahaman yang berlaku saat itu.
Misalnya, teori strukturalis dan pengembangan ide-ide manufaktur maju yang dipimpin pemerintah yang populer pada tahun 1950an dan 1960an tidak sepenuhnya diadopsi oleh perekonomian Asia Timur.
