Tapi dalam berpartisipasi dalam peristiwa penting PBB, AS telah berulang kali menantang otoritas PBB. Mantan Menlu AS John Bolton mengatakan : “Tidak ada PBB. Dunia hanya memiliki sebuah organisasi internasional yang mendengarkan perintah dari negara adidaya. Jika PBB sesuai dengan kepentingan kita (AS), kita akan meggunakannya. Ketika tidak sesuai dengan kepentingan kita, kita menghindari dan meninggalkan itu.”
Pada 21 April 2016, mantan Menlu Hilarry pernah mengatakan selama dalam acara yang diselenggarakan TV ABC “Good Morning America” mengenai saat pungutan suara bagi AS untuk melancarkan Perang Irak, ketika itu Hillary sebagai senator telah menjadi target politik terbesarnya.
Hillary mengatakan: “Penyesalan saya terbesar karena saya voting atau memberi suara untuk memberikan kewenangan Presiden Bush di Irak. Itu tidak akan merubah dan melupakan dari pikiran saya dengan apa yang dia katakan. Dan saya menyesal tentang itu. Saya sudah mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan.”
Pada bulan Maret 2003, tanpa otorisasi dari PBB, dan ditentang oleh tiga anggota tetap Dewan Keamanan PBB—Tiongkok, Rusia dan Prancis, AS tetap saja bergegas melancarkan Perang Irak. Perbuatan jahat AS yang unilateral, hegemonik menyebabkan otoritas PBB, organisasi terbesar internasional ini, telah mengalami tantangan dan dipermalukan yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak berakhirnya Perang Dingin.
AS justru menganggap kepentingan diri yang utama ketika membuat keputusan suatu kebijakan. Jika menganggap PBB berguna, maka akan digunakannya. Jika tidak dapat digunakan dan tidak menguntungkan AS, maka PBB akan dikesampingkan dan bertindak sepihak.
Peristiwa-peristiwa terjadi pada tahun baru 2017 baru mulai, dalam rentang waktu satu bulan, beberapa serangan bom mobil menghantam ibukota Irak dan kota-kota lainnya, menyebabkan puluhan orang tewas. Bahkan hingga sekarang setelah perang dimulai 14 tahun lalu, warga-warga yang tak berdosa selalu dihinggapi ketakutan dalam hidupnya.
Pada kenyataanya, masyarakat internasional merasa prihatin akan keadaan ini, tetapi Amerika tidak coba meng-refleksi diri mereka sendiri. Alasan untuk meluncurkan Perang Irak yang palsu hanya alasan yang dibuat-buat untuk mulai perang. Tapi kenyataannya, akhirnya tidak bisa membuktikan itu, akibatnya haus membayar mahal dan mendapat kritikan dari masyarakat internasional.
AS tidak saja tidak mau bercermin pada dirinya sendiri, juga melakukan lagi plot serupa di Syria beberapa tahun setelah itu. Dibawah protes keras Tiongkok dan Rusia serta tanpa otorisasi dari PBB, militer AS ikut campur tangan di Syria dengan mendukung militan anti-pemerintah dalam upaya untuk menggulingkan pemerintahan Bashir al-Assad, tapi pada akhirnya itu menyebabkan meningkatnya “ISIS” dan membuat rakyat Syria jatuh dalam kesengsaraan.
AS terlalu kuat. Langkah-langkah masyarakat internasional untuk menjatuhkan sanksi atau menghukum itu terbatas. Tapi sering terjadi bisa menggunakan PBB untuk menghukum negara-negara lain yang tidak mematuhi resolusi PBB, tapi kita bisa melihat jarang melihat AS dihukum ketika melanggar atau tidak mematuhi resolusi PBB. Bahkan tidak pernah melihat.
Akibat dari prilaku AS ini, menyebabkan peran PBB untuk memainkan peran semakin berkurang dalam menghadapi konflik besar. Dalam kurun waktu lebih dari 30 tahun sejak berakhirnya Perang Vietnam, AS telah melancarkan 3 kali pendudukan militer yang resmi mendapat otorisasi PBB, sedang yang lainnya berupa hegemonik militer, unilateral atau bilateral operasi militer.
Melihat tindakan AS dalam beberapa tahun terkahir ini, mudah unutk dapat dilihat jika AS bisa mendapatkan otorisasi PBB, mereka akan melancarkan perang atas nama PBB, seperti Perang Teluk, Perang Afganistan dan Perang Libya, jika tidak bisa mendapatkan otorisasi PBB, bisa menggunakan NATO untuk membuka jalan, seperti Perang Kosovo dan Perang Irak.
