Dalam sistem PBB, dana IMF juga menjadi contoh. AS memiliki hak veto di IMF. Selama krisis finasial AS tahun 2008, dimana krisis berasal dari AS. AS ingin menggeser krisis dengan secepat mungkin, dan benar-benar berharap negara-negara berkembang seperti Tiongkok untuk memainkan perannya.
Pada bulan Nopember 2010, IMF meloloskan RUU untuk reformasi hak pungutan suara yang memutuskan untuk meningkatkan kuota dan hak suara negara ekonomi berkembang dari Tiongkok dan India.
Apa hasil dari penyesuaian ini? Di masa lalu, sebelum penyesuaian, Tiongkok menduduki peringkat ke-enam dalam kuota IMF, dan kemudian dengan tiba-tiba melompat ke posisi ke-tiga. Tapi masih masalah lain yang ada disitu? Misalnya AS berada di tempat pertama, dan kuotanya tidak pernah berubah, untuk mengubah kuota tidak mungkin, karena AS memiliki hak veto.
Lalu siapa yang ke-dua? Yang kedua adalah Jepang, dan yang ke-tiga adalah Tiongkok. Masalahnya mengapa Jepang yang ke-dua? Sedangkan pada tahun 2015, perekonomian Tiongkok dua kali lipat dari Jepang. Jadi untuk ekonomi, Tiongkok lebih besar dari Jepang, tapi saham dan hak suara atau kuota Tiongkok di IMF lebih rendah dari Jepang.
Kekuatan ini dan kekuatan sistemik ini masih belum cukup. Dalam kenyataannya, Barat memiliki semacam sistemik hegemoni di banyak sistem internasional. Selain dari hegemoni sistemik ini, konflik antara kekuatan utama juga salah satu faktor yang mempengaruhi partisipasi PBB dalam pengelola global.
Di Eropa, krisis Ukraina menyebabkan ketegangan antara AS, Eropa dan Rusia meningkat. Di Asia, pertentangan antara Tiongkok dan AS, Jepang terjadi karena perselisihan atas isu-isu Laut Timur dan Laut Tiongkok Selatan.
Tiongkok dan Rusia merupakan representasi dari kekuatan yang baru berkembang, sementara AS, Eropa dan Jepang representasi dari negara maju. Kontrakdiksi dan konflik antara Tiongkok dan Rusia dan AS, Eropa dan Jepang mau tidak mau akan mempengaruhi kerjasama dalam tata kelola global dan regional.
Jadi konsekuensi dari ini menyebabkan dunia menjadi tidak setara, karena tujuan dari tata kelola mereka adalah untuk mempertahankan posisi pemberi arah dan kepemimpinan mereka sendiri, sehingga tidak akan berinteraksi dengan negara-negara lain sama-sama, ini menunjukkan maunya melihat negara lain berada di bawahnya, dan mau menang sendiri dalam banyak urusan internasional.
Hubungan internasional berbeda dengan hubungan domestik, hubungan internasional harus setara, terlepas apakah dia itu sebuah negara besar atau kecil, kuat atau lemah, justru tujuan dari “Piagam PBB” adalah membuat aturan-aturan ini. Jadi karena maunya melindungi posisi kepemimpinannya. Kenyataan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Piagam PBB yang menyatakan semua negara adalah setara.
Hasil yang kedua, terjadi semacam keberhasilan menjadi terhenti, yang menyebabkan mekanisme tata kelola global tertinggal atau menghalangi adanya invovasi dalam tata kelola global.
AS adalah salah satu pendiri PBB, juga penyedia biaya operasional terbesar PBB. Bisa dikatakan posisi AS dan peran dalam PBB adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan negara lain.
