Banyak dari prinsip-prinsip tertentu akan muncul dalam kerangka kerja utama tata kelola global, seperti prinsip yang berpusat di sekitar PBB.
Bila kita berkilas balik setelah berakhinya P.D. II, lahirnya PBB bertujuan untuk mencegah lahirnya perang lain, tetapi yang jelas terlihat sekarang masyarakat internasional tidak menuju ke tren perdamaian abadi dengan keberadaan PBB ini.
Setelah Perang Dingin berakhir, AS menjadi dominasi dalam penanganan hubungan intersional, AS selalu berpegangan pada prinsip untuk kepentingannya sendiri, bahkan memandang PBB hanya sebagai simbol kejujuran dan keadilan (fairness and justice), dan digunakan sebagai alat untuk dirinya, melemahkan otoritas dan efektivitas PBB dari waktu ke lain waktu atau berulang-ulang kali.
Namun setelah memasuki melenium dan abad baru, dunia telah berkembang dalam arah yang semakin multi-polarisasi, situasi internasional menjadi makin rumit dan terjadi percepatan globalisasi ekonomi, hal ini tidak hanya membuat kelompok-kelompok internasional lebih “sempurna”, yang juga menampilkan peran mereka secara jelas dalam urusan global, yang mendorong pembentukan eksistensi antar-ketergantungan antara negara dan ekonomi, bilamana salah satu anggota negara telah dirugikan.
Xi Jinping mengatakan, bahwa saat ini, urusan global semakin menuntut konsultasi bersama antara negara-negara, dan mendirikan mekanisme internasional, mengikuti peraturan internasional, dan mencari keadilan internasional telah menjadi konsensus di antara sebagian besar negara.
Bagaimana untuk mengelola global secara effektif? Tiongkok dan banyak negara meyakini PBB bisa memainkan peran sangat penting.
PBB sebagai organisasi internasional antar-pemerintah yang paling representatif dan berwibawa di dunia, sudah lebih dari 70 tahun sejak PBB didirikan telah menjadi tempat internasional penting bagi masyarakat internasional untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama, mencapai konsensus dan merumuskan kode etik.
Tapi dengan tren internasional yang tumbuh variabel, terjadilah kebingunan yang semakin meningkat, tantangan yang dihadapi PBB saat ini jauh lebih rumit daripada saat pertama kali didirikan.
Setelah memasuki abad baru, PBB telah menghadapi sejumlah isu-isu regional dan global, dimana otoritas PBB ditantang, karena posisi PBB dan perannya saat ini telah memudar.
Pada tahun 2016, konflik regional terus tumbuh lebih parah. Korut beberapa kali melakukan uji coba rudal nuklir, dan Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi sanksi “terberat dan paling komprehensif,” berakibat posisi militer memburuk di Semenanjung Korea.
Pada bulan Juli 2016, Korsel memutuskan untuk mengizinkan AS mengerahkan anti-rudal THAAD, tindakan ini mengarah pada perubahan geopolitik yang besar.
