Beberapa negara eropa sudah mengkonfirmasi keberadaan strain baru ini, bahkan di negara tetangga kita Singapura juga telah terjangkit virus strain baru ini.
Respon cepat kementerian luar negeri yang langsung mengambil kebijakan menutup akses masuknya warga negara asing dari semua negara ke Indonesia dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 patut diikuti dan dijadikan pertimbangan untuk merevisi SKB 4 menteri yang berlaku saat ini.
Ketiga, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Jika PTM benar-benar dilaksanakan, akan menjadi tugas berat bagi sekolah untuk mengontrol protokol kesehatan ketika siswa berada di sekolah.
Kita masih sering melihat protokol kesehatan tidak dilakukan dengan benar-benar serius. Bagi para pelaku bisnis dan penjual jasa, terkadang protokol kesehatan berubah fungsi menjadi protokol pelayanan.Â
Seseorang menerapkan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) tujuannya tidak lagi untuk melindungi diri dan orang lain, tetapi hanya melakukan formalitas belaka, hanya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jika esensinya seperti ini, pelanggaran protokol kesehatan akan sangat rentan terjadi.
Keempat, kedatangan vaksin. Ketika SKB 4 menteri revisi terakhir dikeluarkan, vaksin belum sampai ke Indonesia. Kini, dengan datangnya menteri kesehatan baru, program vaksinasi lebih bergairah dan terkesan dikebut pemerintah sesuai arahan Pak Presiden Jokowi.Â
Pemerintah kejar tayang terkait vaksinasi ini, apalagi negara-negara di berbagai belahan dunia yang lain juga sudah memulai vaksinasi.
Meskipun, proses vaksinasi masih menunggu persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), dan proses distribusi yang juga perlu diperhitungkan, menunggu proses vaksinasi rasanya bisa dijadikan sebagai salah satu parameter untuk menunda PTM.Â
Masyarakat seharusnya bisa lebih bersabar sampai vaksinasi benar-benar mulai dilakukan, setelah itu perencanaan PTM bisa mulai dilakukan.
Sebuah Refleksi
Empat argumen yang saya jabarkan rasanya cukup untuk bisa meyakinkan kita perlunya ada SKB 4 menteri keempat terkait pembelajaran di masa pandemi merevisi SKB yang saat ini berlaku.
