Sebelum Menuding WNI Pindah Kewarganegaraan Tidak Nasionalis, Sebaiknya Pemerintah Introspeksi

Kultur birokrasi dan pelayanan publik yang berbelit-belit di negara ini tak lepas dari tingkat korupsi yang tinggi. 

Mau ngurus apa-apa harus keluar uang. Diajukan ke institusi A, dilempar ke institusi B. Mungkin prinsip "kalau bisa dipersulit ngapain dipermudah" sudah menjadi jalan ninja mereka. 

Masyarakat itu butuh pelayanan yang cepat, tanggap, transparan dan kompeten. Dan tidak semua orang punya banyak waktu luang serta stok sabar unlimited untuk berurusan dengan sistem yang ribet ini. Jadi, tolong ya, pak, bu, sistem dan kulturnya di-upgrade. 

Kedua, kesempatan kerja minim dan sistem ketenagakerjaan yang tidak manusiawi 

Dunia kerja di negara maju yang kompetitif tapi mampu menghargai kemampuan pekerjanya-sumber: fauxels from pexels

Tak sedikit WNI yang pindah kewarganegaraan karena peluang kerja di negara lain yang lebih beragam. Selain itu, mereka juga merasa bahwa sistem ketenagakerjaan di negara tersebut lebih memanusiakan pekerja. 

Gaji yang sesuai dengan keahlian, pengalaman dan beban kerja, perlindungan kesehatan dan keamanan serta lingkungan kerja yang inklusif dan menghargai keberagaman adalah gambaran tempat kerja idaman banyak pekerja dan pencari kerja. 

Meski persaingannya ketat, iklim dunia kerja di negara maju sangat menghargai kompetensi dan karya seseorang. 

Kalau Indonesia takut kehilangan talenta-talenta mudanya, perluas lapangan dan peluang kerja, perbaiki sistem pengupahan, perlindungan tenaga kerja, jam kerja dan sederet problem struktural serta kultural yang menghambat pekerja untuk sejahtera. 

Selama pekerja  masih dieksploitasi dengan dalih jam kerja fleksibel, loyalitas dan omong kosong lainnya, tidak menutup kemungkinan kalau mereka yang punya kesempatan dan sumber daya lebih, cenderung memilih bekerja di luar negeri. 

Ketiga,  penegakan hukum yang "tajam ke bawah, tumpul ke atas" 

ilustrasi penegakan hukum yang tegas-sumber: Ekaterina Bolovtsova from pexels

Negara tetangga, Malaysia menerapkan hukum gantung bagi koruptor.