Masyarakat Sipil Indonesia, Renta Sebelum Tua

Jatuhnya pemerintahan Suharto pada 1998 dan transisi menuju demokrasi telah membawa banyak perubahan. Masyarakat sipil tumbuh, yang diwakili oleh lahirnya LSM. Dalam beberapa hal, LSM mengklaim sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS). 

Pengaruh global memberi kesempatan atas kelahiran mereka, khususnya dalam bentuk dorongan pada pelaksanaan hak, dan penguatan kelembagaan serta mekanisme akuntabilitas di masyarakat. Organisasi masyarakat sipil lama dan baru saling berdinamika dan bekerja agar suara mereka terdengar.

Perpindahan kekuasaan dari Order Baru kepada Habibie memberikan ruang untuk membangun landasan dan kerangka baru dalam demokratisasi. 

Beberapa legislasi penting hadir, satu diantaranya amandemen konstitusi. Pemilu demokratis dipercepat. Habibie mengusulkan agar masa kerja presiden dibatasi maksimal dua kali.

Bagi masyarakat sipil, masa transisi dengan presiden Gus Dur, Megawati dan SBY tidaklah mudah. Pemerintah transisi membentuk koalisi pelangi, melibatkan sebagian besar partai di parlemen. Konflik Koalisi Pelangi diselesaikan di belakang layar. 

Di masa presiden SBY, proses demokrasi melibatkan Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU). Untuk itu, SBY menyebutkan bahwa Islam yang bergandengan tangan dengan demokrasi di Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara di Arab yang sempat berdinamika. 

Wajah militer jadi bagian partai politik, memberi pengaruh secara informal pada jalannya roda politik. Namun karena kekuatan elit terlalu kuat maka ruang dan peran masyarakat sipil jadi terbatas. 

Era ini gagal melawan korupsi dan penegakan hukum. Pada tahun 2005, Munir sang pejuang HAM untuk penculikan aktivis yang diduga dilakukan Tim Mawar dan Kopasus meninggal dibunuh dalam penerbangan dari Jakarta ke Amsterdam. 

Sampai saat ini kasusnya tidak terkuak. Di era ini YLBHI pecah. Munarman yang sempat menjadi tim Kontras untuk isu Aceh dan menjabat sebagai Ketua YLBHI dipecat pada 2006 karena menolak nilai Pancasila. Ia memilih membentuk Sistem Khilafah melalui Front Pembela Islam (FPI).

Gagap peran masyarakat sipil dalam masa trasisi terus berjalan. Ketidakpastian akan peran baru ini menyebabkan disfungsi kerja OMS. Masyarakat sipil hanya diwakili oleh LSM, paling tidak dari kacamata lembaga donor asing yang mendanai LSM. Ada kesan bahwa proses demokrasi Indonesia didukung oleh donor asing.

Persoalan akuntabilitas menggelayuti LSM. Mereka dianggap tidak berkontribusi pada perubahan. Di lain pihak, Solidaritas Perempuan, LSM perempuan yang bekerja efektif memperkenalkan kesetaraan gender di antara kelompok muslim diberi label 'komunis baru'.