Krisis Ekonomi di Inggris: Brexit dan Efek Dominonya

Pertentangan Kebijakan BoE dan Pemerintah

Bank of England (BoE) mengeluarkan kebijakan moneter berupa menaikan suku bunga 50 basis poin (bps) ke 2.25% menjadi yang tertinggi sejak krisis 2008. Kenaikan suku bunga ini dilakukan untuk menekan laju inflasi. Di sisi lain, Perdana Menteri Lis Truss, melalui kebijakan fiskalnya berencana memangkas pajak sebanyak 45 miliar poundsterling tanpa mengurangi belanja negara. Artinya, di saat BoE berusaha untuk menekan permintaan, pemerintah justru ingin menaikan permintaan karena saat pajak dipangkas, akan ada relaksasi di sektor keuangan yang mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam perekonomian. Menurut IMF, pemerintah Inggris seharusnya menggunakan anggarannya untuk alternatif lain karena pada dasarnya, tidak benar jika kebijakan moneter dan fiskal bertentangan.

Jatuhnya Poundsterling

Pada 26 September, poundsterling anjlok sebanyak 4,37% berimbas pada nilai tukarnya terhadap dollar menjadi US$ 1.003/GBP. Angka ini menjadi posisi terlemah poundsterling setelah sebelumnya collapse pada angka US$ 1,0520/GBP di tahun 1985. 

(Sumber: BBC)

Nilai poundsterling memang sudah mulai berfluktuasi sejak rencana Inggris keluar dari UE bergaung. Kali ini, diperparah oleh adanya kebijakan fiskal pemerintah. Kebijakan ekonomi ekspensif dengan memangkas pajak tanpa mengurangi belanja negara membawa pandangan skeptis dari para investor yang menilai hal ini bisa saja berimplikasi buruk terhadap peningkatan utang Inggris. Penurunan nilai tukar poundsterling akan memperparah inflasi karena harga impor menjadi semakin mahal.

Brexit memiliki implikasi yang cukup besar bagi perekonomian Inggris. Selain itu, situasi dunia internasional yang sedang tidak stabil akibat konflik geopolitik membuat Inggris juga terkena dampaknya. Penting bagi Pemerintah Inggris untuk lebih hati-hati dalam memberlakukan kebijakan dan bersinergi dengan baik untuk mengatasi krisis ini.