Diskursus dan Kritik pada PMK No 184/PMK.03/2015

Meskipun PMK 184 telah memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak, namun terdapat beberapa kritik terhadap PMK ini, antara lain:

1. Proses Pemeriksaan yang Berlarut-larut dan Rumit:

• WP seringkali mengeluhkan proses pemeriksaan yang panjang dan berbelit-belit, terutama pada kasus pemeriksaan yang kompleks.
• Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian bagi WP dan mengganggu kegiatan usaha mereka.

2. Kurangnya Transparansi:

• WP seringkali merasa tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
• Hal ini dapat menimbulkan rasa tidak percaya WP terhadap DJP.

3. Ketidakadilan dalam Penegakan Hukum:

• WP seringkali merasa diperlakukan tidak adil dalam proses pemeriksaan pajak.
• Hal ini dapat menyebabkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan WP terhadap sistem perpajakan.

Sedikit Saran

Untuk mengatasi kritik-kritik tersebut, perlu dilakukan beberapa perbaikan terhadap PMK 184, antara lain:

1. Memperpendek dan Menyederhanakan Proses Pemeriksaan:

• DJP perlu melakukan penyederhanaan terhadap tahapan-tahapan dalam pemeriksaan pajak.
• Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat proses pemeriksaan.

2. Meningkatkan Transparansi

3. Meningkatkan Keadilan dalam Penegakan Hukum:

• DJP perlu memastikan bahwa semua WP diperlakukan secara adil dan konsisten dalam proses pemeriksaan pajak.
• Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan standar operating procedure (SOP) dan memberikan pelatihan yang memadai kepada pemeriksa pajak.

4. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat:

• DJP perlu melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan revisi PMK 184.
• Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum publik dan menerima masukan dari berbagai pihak.

Kesimpulan