Diskursus dan Kritik pada PMK No 184/PMK.03/2015

Pendahuluan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan (PMK 184) merupakan regulasi penting yang mengatur mekanisme pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). PMK ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi dalam proses pemeriksaan pajak.

Diskursus

PMK 184 mendefinisikan berbagai aspek terkait pemeriksaan pajak dengan lebih detail, meliputi:

1. Tahapan Pemeriksaan:

• Pra-pemeriksaan: PMK 184 menjelaskan proses penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan (SP2) kepada WP, termasuk hak WP untuk menunjuk kuasa.
• Pemeriksaan: PMK 184 menjelaskan secara rinci tentang:
  • Kewenangan pemeriksa pajak untuk meminta dokumen dan data terkait perpajakan, termasuk kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan.
  • Hak WP untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi atas temuan pemeriksa pajak.
  • Bentuk-bentuk pemeriksaan, seperti pemeriksaan bukti potong, pemeriksaan bukti kas, dan pemeriksaan harta kekayaan.

• Pasca-pemeriksaan: PMK 184 menjelaskan proses pembuatan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), hak WP untuk mengajukan keberatan atas SPHP, dan proses penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

2. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (WP):

PMK 184 menjelaskan hak dan kewajiban WP secara lebih komprehensif, antara lain:

• Hak WP:
  • Mendapatkan penjelasan tentang tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan.
  • Meminta salinan Surat Perintah Pemeriksaan dan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan.
  • Memberikan penjelasan dan klarifikasi atas temuan pemeriksa pajak.
  • Mengajukan keberatan atas SPHP.
  • Melakukan upaya hukum atas SKP.
• Kewajiban WP:
  • Menunjukkan dokumen dan data terkait perpajakan yang diminta pemeriksa pajak.
  • Memberikan keterangan yang benar dan lengkap kepada pemeriksa pajak.
  • Menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan.
• Kewenangan Pemeriksa Pajak:

PMK 184 menjabarkan kewenangan pemeriksa pajak dengan lebih detail, antara lain:

• Kewenangan untuk meminta dokumen dan data terkait perpajakan, termasuk data elektronik.
• Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan lapangan, termasuk pemeriksaan terhadap pihak ketiga terkait.
• Kewenangan untuk membuat Surat Ketetapan Pajak (SKP), termasuk SKP Pajak Penghasilan (PPh), SKP Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan SKP Bea Masuk.

3. Contoh Penerapan PMK 184:

• Dalam kasus pemeriksaan bukti potong, pemeriksa pajak dapat meminta WP untuk menunjukkan faktur pajak, bukti potong, dan dokumen lainnya yang terkait dengan transaksi yang dilakukan.
• Dalam kasus pemeriksaan bukti kas, pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap pencatatan kas WP dan melakukan wawancara dengan karyawan WP.
• Dalam kasus pemeriksaan harta kekayaan, pemeriksa pajak dapat meminta WP untuk menunjukkan bukti kepemilikan harta kekayaan dan melakukan pemeriksaan terhadap rekening bank WP.

Kritik