Mohon tunggu...
Labib Syarief
Labib Syarief Mohon Tunggu... Penulis - Penulis Buku Pergilah ke dalam diri sendiri untuk mengenal Allah

Suka baca buku dan menulis terkait hubungan internasional, tasawuf, dan psikologi

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Kebijakan Luar dan Dalam Negeri Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Terkait Konflik Laut China Selatan

9 Mei 2024   11:35 Diperbarui: 9 Mei 2024   11:40 560
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Kemampuan Indonesia menjadi promotor untuk mendorong pembentukan DOC antara lain karena Indonesia merupakan negara yang berpengaruh di ASEAN. Hal ini salah satunya dibuktikan dengan keberadaan sekretariat ASEAN di Jakarta, sehingga Indonesia mampu memaksimalkan kekuatan yang dimiliki untuk self-help untuk menjaga kedaulatan terkait konflik LCS melalui perundingan.

Namun tantangan penerapan DOC tidak mudah, perlu negosiasi antar pihak yang bersengketa melalui Code of Conduct (kode tata perilaku). Menurut peneliti senior di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksmana, COC merupakan upaya pengelolaan untuk meredakan perselisihan konflik di LCS bukan untuk menyelesaikan masalah laut yang disengketakan (Antara News, 2021a). COC merupakan keberlanjutan dari DOC demi stabilitas di kawasan Asia Tenggara dan keamanan nasional Indonesia.

Indonesia juga termasuk yang terus mendorong dan terlibat dalam negosiasi COC antara China dengan negara-negara ASEAN yang terlibat konflik di LCS. Hal tersebut mencerminkan Indonesia terus melakukan self-help atau mempertahankan diri akibat ketidakpastian dalam proses negosiasi COC. Dinyatakan oleh Wakil Duta Besar RI untuk China, Dino R Kusnadi pada 29 Juli 2020, bahwa meskipun Indonesia memiliki persinggungan perbatasan ZEE di perairan Natuna dengan klaim teritorial China di LCS, Indonesia selalu mendorong terjadinya transparansi ASEAN-China melalui COC, karena Indonesia memposisikan sebagai negara non claimed dalam konflik LCS (CNBC Indonesia, 2020).

Upaya self-help Indonesia dalam realisme defensif teralisasikan di antaranya dengan pernyataan Menlu RI, Retno Marsudi, saat Indonesia menjadi keketuaan ASEAN 2023. Pada 4 Februari 2023, Retno menyatakan bahwa anggota ASEAN berkomitmen menyelesaikan negosiasi COC sesegara mungkin guna melahirkan COC yang subtantif, efektif dan dapat ditindalanjuti (Budiono, 2023). Kemudian pada 13 Juli 2023, China dan ASEAN menyepakati percepatan perundingan COC LCS saat pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN dan China di Jakarta (Antara News, 2023). Dapat dinilai upaya Indonesia dalam mencegah konflik terbuka di LCS melalui keterlibatan pembentukan DOC dan ikut andil dalam negosiasi COC, merupakan upaya Indonesia yang mengutamakan keamanan nasionnalnya atas power yang dimiliki dalam menjaga kedaulatan Indonesia terkait konflik LCS.

Kedua, upaya self-help yang dilakukan oleh Indonesia lainnya terkait konflik LCS adalah dengan melakukan hedging. Hedging adalah upaya yang dilakukan oleh negara kecil dengan bekerjasama dengan negara besar supaya terjadi perimbangan kekuasaan (Wang, 2021). Dilema keamanan Indonesia demi mempertahankan keamanan nasional dalam konflik LCS akibat rivalitas AS dan China telah memaksa Indonesia melakukan hedging terhadap dua negara kuat tersebut.

Bentuk hedging yang dilakukan Indonesia antara lain dengan melakukan kerja sama dengan China dan AS. Kerja sama tersebut di antaranya berupa perdagangan, menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa China menjadi mitra dagang nomor satu bagi Indonesia, di mana total ekspor China Indonesia mencapai 50,8 miliar dolar AS pada tahun 2022. Luhut juga menambahkan bahwa total investasi China ke Indonesia sejak 2014-2022 mencapai 30,80 miliar dolar AS dengan total 15.906 proyek (Septyaningsih, 2023).

Selain itu, Indonesia juga melakukan kerjasama perdagangan dengan AS. Total nominal perdagangan kedua negara tersebut mencapai 26,98 dolar AS pada tahun 2019 (Jayani, 2020). Terlebih lagi pada 14 November 2023, Indonesia dan AS sepakat meningkatkan kemitraan kedua negara menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Kesepakatan ini dilakukan saat pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dengan Presiden AS Joe Biden di Washington DC. (Kemenko Perekonomian RI, 2023).

Berdasarkan penjelasan terkait perdagangan antara Indonesia dengan China dan Indonesia dengan AS di atas. Indonesia telah melakukan hedging di bidang perdagangan antara dua negara dengan perekonomian kuat di dunia tersebut, maka dapat dinilai Indonesia menggunakan kapabilitas ekonomi dalam upaya mencapai keberhasilan self-help melalui kerja sama dengan dua negara kuat yang memiliki rivalitas dalam konflik LCS. Pencegahan konflik terbuka di LCS tentu dapat dilakukan oleh Indonesia melalui pendekatan perdagangan dengan AS dan China, di mana kedua negara tersebut akan berpikir ulang apabila melakukan konflik terbuka di LCS, karena LCS merupakan jalur perdagangan internasional yang penting bagi perekonomian kedua negara tersebut. Sehingga Indonesia cukup berhasil menjaga keamanan nasional melalui hedging perdagangan dengan AS dan juga dengan China yang keduanya memiliki rivalitas terkait konflik LCS.

2. Kebijakan dalam negeri Indonesia atas ancaman kedaulatan terkait konflik LCS

Kebijakan dalam negeri Indonesia untuk mengatasi ancaman kedaulatan atas konflik LCS dilakukan untuk memperkuat upaya kebijakan luar negeri Indonesia terkait konflik di LCS. Karena kebijakan dalam negeri ini tentu akan mempertegas kedaulatan Indonesia di lautan Natuna yang masuk dalam ZEE Indonesia. Kebijakan ini dilakukan bagian dari self-help dalam teori neo-realisme defensif yang mengutamakan keamanan nasional dalam hal ini kedaulatan. Di antara kebijakan tersebut yaitu:

2.1. Peningkatan kuantitas dan kualitas militer Indonesia di wilayah Natuna

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun