Bangunan, Pangkalan Dll
33,8
Jumlah
134,07
(Mabes TNI, 2019)
Dari tabel di atas terlihat dengan jelas bahwa TNI-AU menghabiskan 65 % dari total pengajuan, dengan mayoritas berupa alutsista. Berikutnya adalah TNI-AL yang meminta hampir 20 %, sisanya adalah TNI-AD.
Yang perlu diingat adalah anggaran ini bahkan belum menghitung biaya pembangunan komplek Mabes TNI, seperti di cilangkap, yang menjadi nerve centre dari seluruh pertahanan Indonesia.
TNI-AU mengajukan anggaran terbesar karena didalamnya terdapat rencana penambahan 1 skuadron tempur baru, pembangunan landasan udara yang dedicated untuk militer (seperti Halim Perdanakusuma), dan rudal Hanud pelindung ibukota baru, untuk memastikan bahwa skenario seperti yang disimulasikan oleh penulis tidak sampai terjadi.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mabes TNI sesungguhnya sudah menghitung dengan cermat dari segi kebutuhan finansial untuk melakukan pemindahan ibukota. Sementara untuk pembiayaan jelas tidak bisa mengandalkan non-APBN, mengingat ada potensi untuk penyalahgunaan serta bahayanya bila pertahanan keamanan diserahkan ke swasta. Sekarang mari kita berharap agar kebutuhan TNI dapat dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan NKRI yang kita cintai
Sumber dan referensi:
Postur kekuatan dan permintaan anggaran : RENCANA PEMINDAHAN IBU KOTA (PERSPEKTIF ASPEK PERTAHANAN) Mabes TNI
Kondisi Radar TNI-AU : OPTIMALISASI GELAR RADAR HANUD GUNA MENINGKATKAN PERTAHANAN UDARA DALAM RANGKA MENJAGA KEDAULATAN NEGARA DI UDARA- Kolonel (Lek) Kotot Sutopo
