Jokowi, IKN, Kenapa Harus Pindah?

JOKOWI, IKN, KENAPA HARUS PINDAH

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara memang menghadapi banyak tantangan dan penolakan, mirip dengan beberapa proyek besar di masa lalu yang juga awalnya ditentang namun akhirnya membawa manfaat besar. Berikut adalah beberapa fakta yang mendukung hal ini:

Tantangan dan Penolakan Proyek Besar di Masa Lalu

Sutiyoso dan Jalur Busway Jakarta

Ketika Sutiyoso menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, ia menghadapi banyak penolakan saat membangun jalur busway (TransJakarta). Ribuan orang berdemo setiap hari karena khawatir proyek ini akan memperparah kemacetan dan mengganggu aktivitas sehari-hari1. Namun, setelah jalur busway beroperasi, banyak yang mengakui bahwa sistem ini membantu mengurangi kemacetan dan memberikan alternatif transportasi yang lebih efisien.

Ali Sadikin dan Pembangunan Rumah Judi Copacabana

Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin juga menghadapi banyak kritik ketika ia memutuskan untuk membangun rumah judi Copacabana. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan dana bagi pembangunan infrastruktur di Jakarta, termasuk jalan-jalan2. Meskipun kontroversial, langkah ini berhasil mengumpulkan dana yang signifikan untuk pembangunan kota.

Tantangan Pemindahan Ibu Kota Negara Lain

Malaysia:

Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya pada tahun 1999. Proses ini juga menghadapi banyak tantangan, termasuk penolakan dari pegawai pemerintah yang enggan pindah karena alasan keluarga dan akses3. Namun, Putrajaya kini dikenal sebagai pusat administrasi yang modern dan efisien.

Myanmar

Myanmar memindahkan ibu kotanya dari Yangon ke Naypyidaw pada tahun 2005. Pemindahan ini dilakukan dengan alasan keamanan dan untuk mengurangi kepadatan di Yangon. Meskipun awalnya banyak yang skeptis, Naypyidaw kini berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang lebih teratur3.

Fakta Pendukung Pemindahan IKN Nusantara

Beban Jakarta yang Terlalu Berat

Jakarta menghadapi berbagai masalah seperti kemacetan, polusi udara, banjir, dan penurunan tanah. Pemindahan ibu kota diharapkan dapat mengurangi beban ini dan memungkinkan Jakarta untuk berfokus pada pengembangan sebagai pusat ekonomi dan bisnis4.

Pemerataan Pembangunan

Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa dan mengurangi ketimpangan regional

Kajian Ilmiah dan Studi Kelayakan

Berbagai kajian ilmiah dan studi kelayakan telah dilakukan untuk memastikan bahwa pemindahan ibu kota ini adalah langkah yang tepat. Misalnya, studi oleh McKinsey & Company dan kajian dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Pemindahan IKN Nusantara, meskipun menghadapi banyak tantangan dan penolakan, didasarkan pada kajian yang mendalam dan memiliki tujuan jangka panjang untuk pemerataan pembangunan dan pengurangan beban Jakarta. Seperti proyek-proyek besar di masa lalu, tantangan ini dapat diatasi dengan perencanaan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara didasarkan pada undang-undang dan didukung oleh survei:

Bukti Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN)

UU ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Februari 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

UU IKN mengatur bahwa Ibu Kota Nusantara akan menjadi pusat pemerintahan dan simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia2.

Pembangunan IKN dilaksanakan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditunjuk oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR.

Bukti Dukungan Survei

Survei Indikator Politik Indonesia:
Survei yang dilakukan pada 23 November hingga 1 Desember 2023 menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo mencapai 76,2%3.

Survei LSI (Lembaga Survei Indonesia):

Pada April 2023, survei LSI menunjukkan bahwa 82% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Jokowi, yang merupakan capaian tertinggi sepanjang catatan LSI4.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah ada sejak era Presiden Soekarno.

Era Soekarno

Gagasan Awal (1957):

Pada tahun 1957, Presiden Soekarno menggagas pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Hal ini disampaikan saat peresmian Palangkaraya sebagai ibu kota provinsi.

Soekarno ingin menunjukkan bahwa Indonesia mampu membangun ibu kota yang modern dan mencerminkan identitas nasional.

Era Soeharto

Keputusan Presiden (Keppres) No. 1 Tahun 1997:

Presiden Soeharto mengeluarkan Keppres No. 1 Tahun 1997 tentang koordinasi pengembangan kawasan Jonggol, Jawa Barat, sebagai kota mandiri yang awalnya dimaksudkan untuk pusat pemerintahan.

Era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Skenario Pemindahan (2013):

Pada tahun 2013, Presiden SBY mencetuskan dua opsi: merencanakan pembangunan Jakarta secara matang atau memindahkan pusat pemerintahan keluar Jakarta.

Era Joko Widodo

Eksekusi Rencana (2019):

Pada tahun 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ibu kota negara akan dipindahkan ke Nusantara, di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Proyek ini akhirnya diwujudkan setelah hampir tujuh dekade sejak gagasan awal oleh Soekarno.

Sesungguhnya, jika hari ini, proyek ini banyak dijadikan kontroversi, hal ini bukanlah hal baru karena ini sudah 70 tahun menjadi rencana negara yang tertunda dan terbengkalai. Lalu kapan akan dimulai jika tidak sekarang. Apakah harus menunggu Jakarta yang sudah super padat ini tenggelam dan menelan banyak korban baru kita akan bergerak?

Beberapa kajian ilmiah yang mendukung pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara bisa kita simak.

Studi Kelayakan

Studi Kelayakan oleh McKinsey & Company:

McKinsey & Company memenangkan lelang untuk melakukan studi kelayakan pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur yang dilelang oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)1.

Paper dan Kajian Ilmiah

Kajian Aspek Sosial Pemindahan Ibu Kota Negara:

Kajian ini dilakukan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Pemindahan IKN diharapkan dapat mengurangi beban ekologis Jakarta yang sudah sangat berat dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi antara Pulau Jawa dan wilayah lainnya.

Kebijakan Pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN)

Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan:

Paper ini membahas bahwa pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dapat membawa manfaat ekonomi dan pemerataan pembangunan, namun juga menekankan pentingnya pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Ulasan dan Alasan Pemindahan

Alasan Pemindahan Ibu Kota Negara:

Beberapa alasan utama pemindahan ibu kota termasuk beban penduduk yang terlalu berat di Pulau Jawa, kontribusi ekonomi yang dominan dari Jawa terhadap PDB nasional, krisis ketersediaan air, dan tingginya tingkat urbanisasi yang menyebabkan kemacetan dan polusi di Jakarta.

Fakta IKN Nusantara:

Pemilihan Kalimantan Timur sebagai lokasi IKN didasarkan pada infrastruktur yang lengkap, risiko bencana alam yang rendah, dan lokasi yang strategis di tengah-tengah Indonesia5.

Dampak Ekonomi dan Risiko

Dampak Ekonomi dan Risiko Pemindahan Ibu Kota Negara:

Kajian ini dilakukan oleh DPR dan Bappenas, yang menunjukkan bahwa pemindahan IKN dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan memanfaatkan sumber daya potensial di luar Pulau Jawa.

Pemindahan IKN ke Nusantara didukung oleh berbagai kajian dan studi yang menunjukkan bahwa langkah ini dapat mengurangi beban Jakarta, meningkatkan pemerataan pembangunan, dan membawa manfaat ekonomi yang signifikan.

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dari Jakarta ke Kalimantan Timur didasarkan pada berbagai alasan yang kuat dan mendesak. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mendukung keputusan ini:

Faktor Lingkungan

Kerawanan Banjir

Jakarta sering mengalami banjir yang parah, terutama saat musim hujan. Penurunan tanah dan kenaikan muka air laut memperburuk situasi ini1.

Polusi Udara

Jakarta memiliki tingkat polusi udara yang tinggi, yang berdampak negatif pada kesehatan penduduknya. Polusi ini sebagian besar disebabkan oleh kendaraan bermotor dan industri2.

Krisis Ketersediaan Air

Jakarta menghadapi krisis air bersih karena pencemaran sungai dan penurunan air tanah. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk.

Kepadatan Penduduk

Kepadatan Penduduk yang Tinggi

Jakarta adalah salah satu kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di dunia. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyebabkan tekanan besar pada infrastruktur dan layanan publi.

Urbanisasi yang Tidak Terkendali

Pertumbuhan urbanisasi yang cepat di Jakarta menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan perumahan, dan peningkatan permukiman kumuh.

Ketiadaan Lahan Hijau

Kurangnya Ruang Terbuka Hijau

Jakarta kekurangan ruang terbuka hijau yang penting untuk menghasilkan udara segar dan mengurangi polusi. Lahan hijau yang ada sering kali terancam oleh pembangunan yang tidak terencana6.

Pembangunan yang Kacau

Pembangunan yang Tidak Terencana

Pembangunan di Jakarta sering kali tidak terencana dengan baik, yang menyebabkan masalah seperti kemacetan lalu lintas, banjir, dan penurunan kualitas hidup.

Contoh Pemindahan Ibu Kota Negara Lain

Malaysia

Malaysia memindahkan ibu kotanya dari Kuala Lumpur ke Putrajaya untuk mengurangi kepadatan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Putrajaya kini dikenal sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.

Brasil

Brasil memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke Braslia pada tahun 1960 untuk mendorong pembangunan di wilayah tengah negara tersebut. Braslia kini menjadi contoh sukses dari pemindahan ibu kota.

Pemindahan IKN Nusantara diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang dihadapi Jakarta dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Langkah ini juga didukung oleh berbagai kajian ilmiah dan studi kelayakan yang menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota adalah solusi yang tepat dan berkelanjutan.

Penolakan

Beberapa individu, kelompok masyarakat, dan partai politik menentang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Berikut adalah beberapa fakta dan argumen mereka:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

PKS adalah salah satu partai politik yang secara tegas menolak pemindahan ibu kota ke IKN. Mereka mengemukakan beberapa alasan utama.

Nilai Historis Jakarta: Jakarta memiliki nilai historis yang penting bagi bangsa Indonesia. PKS berpendapat bahwa memindahkan ibu kota akan mengabaikan warisan sejarah ini.

Pemerataan Pembangunan: PKS berargumen bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya bisa diukur dari pemindahan ibu kota. Mereka percaya bahwa ada cara lain untuk mencapai pemerataan tanpa harus memindahkan pusat pemerintahan.

Lingkungan Kalimantan: Kalimantan dikenal sebagai paru-paru dunia. PKS khawatir bahwa pembangunan besar-besaran di Kalimantan akan merusak lingkungan dan ekosistem yang ada.

Kelompok Masyarakat dan Aktivis Lingkungan

Beberapa kelompok masyarakat dan aktivis lingkungan juga menentang pemindahan ibu kota dengan alasan berikut,

Kerusakan Lingkungan: Mereka khawatir bahwa pembangunan di Kalimantan akan menyebabkan deforestasi dan kerusakan ekosistem yang signifikan.

Dampak Sosial: Ada kekhawatiran bahwa pemindahan ibu kota akan menyebabkan dislokasi sosial dan ekonomi bagi penduduk lokal di Kalimantan.

Argumen dan Logika

Nilai Historis Jakarta: Argumen ini logis karena Jakarta memang memiliki nilai sejarah yang besar. Namun, ini bisa diatasi dengan menjaga dan mempromosikan situs-situs bersejarah di Jakarta meskipun ibu kota dipindahkan.

Pemerataan Pembangunan: Argumen ini juga logis, tetapi pemerintah berpendapat bahwa pemindahan ibu kota adalah salah satu cara untuk mendorong pemerataan pembangunan di luar Jawa.

Kerusakan Lingkungan: Ini adalah kekhawatiran yang valid dan perlu dipertimbangkan dengan serius. Pemerintah harus memastikan bahwa pembangunan di IKN dilakukan dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, argumen-argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang menentang pemindahan ibu kota memiliki dasar yang logis dan relevan. Namun, keputusan akhir tetap bergantung pada bagaimana pemerintah menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan serta warisan budaya.

Penolakan di Negara Negara lain

Beberapa negara lain juga menghadapi penolakan dan tantangan dalam pemindahan ibu kota mereka. Berikut adalah beberapa contoh dan argumen yang diajukan:

Malaysia

Pemindahan ke Putrajaya:

Argumen Penolakan: Banyak pegawai pemerintah enggan pindah ke Putrajaya karena jaraknya yang jauh dari Kuala Lumpur, yang merupakan pusat ekonomi dan sosial1.

Dampak Lingkungan: Ada kekhawatiran tentang dampak lingkungan dari pembangunan besar-besaran di Putrajaya.
Logika Argumen: Argumen ini logis karena memindahkan ibu kota tidak hanya melibatkan infrastruktur fisik tetapi juga adaptasi sosial dan ekonomi yang signifikan.

Myanmar

Pemindahan ke Naypyidaw:

Argumen Penolakan: Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pemindahan menyebabkan ibu kota baru ini sepi dan kurang berkembang.

Kehampaan Kota: Naypyidaw sering disebut sebagai "kota hantu" karena kurangnya aktivitas dan populasi yang rendah.

Logika Argumen: Argumen ini valid karena keberhasilan sebuah ibu kota baru sangat bergantung pada partisipasi dan penerimaan masyarakat.

Brazil

Pemindahan ke Braslia:

Argumen Penolakan: Pada awalnya, banyak yang skeptis tentang pemindahan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Braslia karena lokasinya yang terpencil dan biaya pembangunan yang tinggi.

Dampak Sosial dan Ekonomi: Ada kekhawatiran bahwa pemindahan ini akan mengisolasi pusat pemerintahan dari pusat ekonomi utama di Rio de Janeiro dan So Paulo.

Logika Argumen: Meskipun Braslia akhirnya berkembang, argumen awal tentang biaya dan isolasi sosial-ekonomi memiliki dasar yang kuat.

Australia

Pemindahan ke Canberra:

Argumen Penolakan: Canberra dipilih untuk mengatasi persaingan antara Melbourne dan Sydney, tetapi banyak yang merasa bahwa kota ini tidak memiliki daya tarik yang sama seperti kedua kota besar tersebut1.
Kritik Publik: Beberapa pemimpin politik bahkan menganggap pemindahan ini sebagai kesalahan besar.

Logika Argumen: Argumen ini logis karena pemindahan ibu kota harus mempertimbangkan daya tarik dan fungsi kota tersebut sebagai pusat pemerintahan dan sosial.

Apa yang bisa kita ambil pelajaran

Argumen-argumen yang diajukan oleh pihak-pihak yang menentang pemindahan ibu kota di berbagai negara umumnya memiliki dasar yang logis dan relevan. Mereka sering kali mencakup kekhawatiran tentang dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan.

Bagaimanakah Kesuksesan pemindahan Ibukota di negara-negara lain

Malaysia (Putrajaya)

Kekhawatiran Awal: Banyak pegawai pemerintah enggan pindah karena jaraknya dari Kuala Lumpur.

Hasil Akhir: Putrajaya kini berfungsi dengan baik sebagai pusat administrasi Malaysia. Meskipun awalnya ada resistensi, kota ini sekarang diterima dan didukung oleh publik sebagai pusat pemerintahan yang modern dan efisien.

Myanmar (Naypyidaw)

Kekhawatiran Awal: Kurangnya keterlibatan masyarakat dan kota yang sepi.

Hasil Akhir: Naypyidaw masih menghadapi tantangan dalam menarik populasi dan aktivitas ekonomi. Kota ini sering disebut sebagai "kota hantu" dan belum sepenuhnya diterima oleh publik sebagai pusat pemerintahan yang dinamis.

Brazil (Braslia)

Kekhawatiran Awal: Lokasi terpencil dan biaya pembangunan yang tinggi.

Hasil Akhir: Braslia berhasil berkembang menjadi pusat pemerintahan dan arsitektur yang diakui dunia. Meskipun awalnya ada skeptisisme, kota ini sekarang didukung oleh publik dan dianggap sebagai simbol modernisasi Brazil.

Australia (Canberra)

Kekhawatiran Awal: Kurangnya daya tarik dibandingkan Melbourne dan Sydney.

Hasil Akhir: Canberra telah berkembang menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan dihuni oleh banyak pegawai pemerintah. Meskipun tidak sebesar Melbourne atau Sydney, kota ini diterima dan didukung sebagai ibu kota Australia.

Apa yang dapat  kita pelajari

Secara umum, meskipun ada kekhawatiran awal, banyak pemindahan ibu kota yang akhirnya berhasil dan didukung oleh publik. Namun, keberhasilan ini sering kali membutuhkan waktu dan upaya untuk mengatasi tantangan awal dan memastikan bahwa kota baru dapat memenuhi fungsi administratif dan sosial yang diharapkan.

Ketakutan keluar dari Zona nyaman

Ketakutan manusia terhadap hal-hal baru sering kali berkaitan dengan konsep zona nyaman dan beberapa teori psikologi lainnya. Berikut adalah penjelasannya:

Zona Nyaman

Penduduk Jakarta selama berpuluh tahun telah terbiasa tinggal di Jakarta meskipun di daerah kumuh dan padat sekalipun.

Zona nyaman adalah kondisi psikologis di mana seseorang merasa aman dan nyaman dengan rutinitas dan lingkungan yang sudah dikenal. Dalam zona ini, individu cenderung menghindari tantangan baru atau situasi yang tidak dikenal karena takut akan kegagalan atau ketidakpastian

Alasan Psikologis Mengapa Manusia Takut pada Hal Baru

Takut Akan Ketidakpastian: Ketika dihadapkan dengan situasi baru, orang sering merasa khawatir karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Ketidakpastian ini bisa menimbulkan kecemasan dan stres.

Takut Akan Kegagalan: Banyak orang takut mencoba hal baru karena takut gagal. Kegagalan bisa merusak harga diri dan kepercayaan diri, sehingga mereka lebih memilih untuk tetap dalam zona nyaman.

Kenyamanan dari Keamanan: Berada di zona nyaman memberikan rasa aman dan familiar. Orang cenderung merasa lebih percaya diri dan puas dengan diri sendiri ketika mereka tahu apa yang mereka lakukan dan memiliki kendali atas situasi2.

Teori Psikologi Terkait

Teori Homeostasis: Teori ini menyatakan bahwa manusia cenderung mencari keseimbangan dan stabilitas dalam hidup mereka. Ketika dihadapkan dengan perubahan, mereka merasa terganggu dan berusaha kembali ke keadaan yang stabil.

Teori Kognitif: Menurut teori ini, manusia cenderung menghindari situasi yang tidak dikenal karena mereka tidak memiliki skema atau pola pikir yang jelas untuk menghadapinya. Ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan dan kecemasan.

Teori Motivasi: Teori ini menjelaskan bahwa manusia termotivasi oleh kebutuhan dasar seperti keamanan dan kenyamanan. Ketika kebutuhan ini terancam oleh perubahan atau hal baru, mereka cenderung menolak atau menghindarinya.

Mengatasi Ketakutan terhadap Hal Baru

Meningkatkan Kesadaran Diri: Menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari proses pertumbuhan bisa membantu kita lebih berani menghadapi hal baru.

Keluar dari zona nyaman memang menantang,  dan keengganan banyak pihak untuk melepas Jakarta sebagai ibu kota juga bisa dipahami. Tapi faktanya, Jakarta sudah semakin padat dan sulit mengendalikan banyak hal. Sesuatu harus dilakukan. Pemindahan ibukota adalah rencana lama yang memang sudah direncakan dengan kesadaran penuh, bahwa Jakarta sudah sangat tidak memadai untuk terus menerima beban yang semakin berat sebagai ibukota negara.(*)