Dasar-dasar perekonomian liberal yang bebas merdeka pada dasarnya berbasis kepada kepercayaan diri bangsa (self esteem nation) dan harga diri bangsa (national branding).
Itu semua sudah dimiliki Indonesia sejak kemerdekaan. Pemantik liberal tersebut dimiliki Bangsa Indonesia dengan level cukup lumayan tinggi. Kedua komponen tersebut, baik kepercayaan diri dan harga diri bangsa adalah hasil dari jerih payah perjuangan mental mandiri dan revolusi fisik kemerdekaan.
Sudah selayaknya Bangsa Indonesia saat itu membangun kekuatan perekonomian yang disusun atas kekuatan sendiri (Berdikari).
Dengan modal yuridis Proklamasi Kemerdekaan yang secara hukum bebas dari kungkungan penjajah, maka secara yuridis juga ekonomi Indonesia harus bebas dari kapitalisme dan tekanan.
Kepercayaan diri bangsa, harga diri bangsa serta kekuatan Proklamasi Kemerdekaan merupakan modal utama membentuk kekuatan ekonomi liberal yang bebas tekanan dan berdikari.
Ekonomi liberal tanpa tekanan berfokus untuk memerangi kemiskinan di Indonesia akibat kapitalisme penjajahan yang menghisap habis kemerdekaan individu dan bangsa. Ekonomi liberal yang keadilan sosial merupakan karakter utama pemikiran ekonomi Bung Karno.
Ada 7 bagian penting dari keberanian Bung Karno yang berupaya keras membangun ekonomi liberal. Strategi pembangunan ekonominya cukup terencana dan sistematis.
Walaupun pada akhirnya strategi tersebut tidak sempat dituntaskan pelaksanaannya. Beberapa faktor seperti rivalitas politik dalam negeri, gangguan dari pihak luar, serta beberapa peristiwa krusial lainnya yang akhirnya meruntuhkan usahanya.
Inilah 7 pemikiran Bung Karno yang menjunjung tinggi kebebasan tersebut.
1. Pemberdayaan pasal-pasal kebebasan UUD 1945
Negara tentunya harus dan wajib memberikan pekerjaan yang layak bagi rakyatnya. Salah satu jalan menuju kesejahteraan yang berkeadilan sosial adalah dengan cara membuka lapangan kerja seluas-luasnya.
Kesempatan kerja beserta daya tampung lapangan pekerjaan yang padat karya, kesejahteraan mudah dibangun. Pasal 33 UUD 1945 adalah kunci kedaulatan ekonomi rakyat yang liberal.
Perekonomian liberal adalah kemauan rakyat, kehendak rakyat, yang menyusun rakyat.
Bahwa termasuk urusan modal, tenaga kerja, kemahiran, dan kompetensi harusnya dari kekuatan sendiri yang bebas dan merdeka untuk mencapai keadilan sosial.
2. Pembebasan ala Trisakti
Trisakti ini adalah ciri khas Bung Karno dalam ejawantah liberal. Adapun isinya adalah: berdaulat dalam politik, berdikari di bidang Ekonomi, berkepribadian dalam kebudayaan (Di Bawah Bendera Revolusi, Jilid 2. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1965, halaman. 587)
Pada tahun-tahun awalnya setelah kemerdekaan Indonesia mengalami perkembangan ekonomi, walaupun perkembangan tersebut segera hilang karena ketidakstabilan situasi politik.
Saat itu, Trisakti merupakan konsep ideal liberal ekonomi Indonesia dengan dialektika kebebasan pribadi kuat yang ditancapkan Pancasila serta didukung asal 33 UUD 1945 sebagai pedoman operasionalnya.
3. Bebas melawan tekanan
Berbagai bantuan asing yang sangat dibutuhkan berhenti mengalir setelah Bung Karno menolak bantuan dari Amerika Serikat dan mengeluarkan Indonesia dari keanggotaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bung Karno menolak mentah-mentah bantuan dari Amerika Serikat. Bahkan, atas perintah Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia yang berdaulat, Indonesia menarik diri dari keanggotaan IMF dan Bank Dunia.
Seharusnya seperti ini, bebas merdeka khas liberal. Berani?
4. Kebebasan PMA
Perusahaan-perusahaan asing pada tahun 1950-an mulai masuk ke Indonesia seperti Shell, Stanvac, dan Caltec.
Mereka mendapatkan posisi yang kuat di bidang industri minyak. Kemudian juga ada kebebasan investor asing masuk seperti pada bidang pelayaran antar pulau yang dikelolah oleh pelayaran KPM Belanda (Koninklijke Paketvaart Maatschappij).
Perbankan juga berkembang dengan berbagai macam pelaku usaha dan modal yang bervariasi seperti Belanda, Inggris, dan Cina.
5. Liberal yang terpimpin kharismatik
Selama satu dekade, Presiden pertama Indonesia, Bung Karno cukup sukses untuk membendung ancaman dari kekuatan-kekuatan disintegrasi dengan menggunakan kekuatan kharismanya.
Untuk memaksimalkan usaha tersebut, perlu pemimpin yang kharismatik. Pemerintahan Sukarno menerapkan sistem ekonomi yang terpimpin yang merupakan turunan dari sistem politik yang digunakan di Indonesia jelang dekade 1960-an, yakni Demokrasi Terpimpin.
Bung Karno mencoba menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda ini di dalam sebuah bangsa yang baru yang sangat plural dan liberal dengan Nasakom-nya.
Sistem ekonomi yang terpimpin mengatakan bahwa negara harus berperan untuk memimpin ekonomi nasional melalui dibentuknya jalur-jalur pengaturan dan komando yang tegas terhadap sektor-sektor utama. Dan, semuanya itu didasarkan pada satu rencana nasional yang komprehensif.
Hal ini dapat dilihat pada uraian Emil Salim melalui buku Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir: 1966-1982 (2005) bahwa sistem ekonomi yang terpimpin sangat bergantung kepada kepemimpinan kharismatik dan orientasi politik otoritas penguasa.
Walaupun pada akhirnya di pertengahan 1960-an, perpolitikan dan perekonomian di Indonesia mengalami ujian besar.
Persaingan dari berbagai kelompok yang berusaha meraih kekuatan politik dan ingin memaksakan pandangan mereka pada negara baru ini cukup mengganggu program ekonomi liberal tersebut.
6. Bebas berencana Delapan Tahun
Pada tahun 1960, Bung Karno melakukan gebrakan menuju ekonomi liberal dengan program Delapan Tahunan. Ini merupakan usaha untuk membuat negara ini memiliki swasembada makanan (terutama beras), pakaian dan kebutuhan-kebutuhan dasar dalam periode 3 tahun. Kemudian secara bertahap selama lima tahun, akan direncanakan menjadi periode pertumbuhan mandiri.
Kekuatan liberal Bung Karno terlihat saat memihak rakyat dalam program pengurangan sumber pajak. Namun akhirnya program ini ditinggalkan karena perekonomian jatuh bebas.
Keberanian pembebasan pajak dan faktor lainnya mengakibatkan hiperinflasi. Termasuk faktor luar yaitu membayar mahal harga diri bangsa dengan politik konfrontasi terhadap Malaysia yang cukup memakan anggaran negara.
Harga diri bangsa memang mahal. Pembangunan tidak sepenuhnya berkembang karena uang negara lebih banyak ditujukan bukan untuk kepentingan ekonomi.
7. Sektor Agraris yang membebaskan
Sebagai langkah dari ekonomi Berdikari, Bung Karno berusaha membangkitkan sektor agraris yang menjadi ciri khas perekonomian Indonesia.
Harapannya, hasil pertanian mampu diekspor untuk memperoleh devisa dan menyeimbangkan neraca perdagangan. Ini merupakan usaha untuk membuat negara ini memiliki swasembada beras, pakaian dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya.
Itulah keberanian Bung Karno dalam sebuah ejawantah ekonomi liberal berbasis harga diri(nation branding) dan kepercayaan diri bangsa (self esteem nation).
Referensi:
- Britannica, Biography Sukarno
- CIA, Doc. CIA-RDP79
- Monash University, Indonesia Foreign Politics 1955-1965
