"Itu adalah temuan dari masyarakat sipil yang disampaikan ke pemerintah," ungkap Isnur.
Sementara pihak yang berseberangan berkata jika Jokowi jelas jauh lebih baik. Di zaman Orde Baru, partai politik hanya menjalankan fungsi "lip service". Sementara di zaman Jokowi, mereka bebas mengutarakan pendapat.
Ali Mochtar Ngabalin sebagai Staf Ahli KSP berpendapat jika kritik seharusnya melihat permasalahan secara keseluruhan. Bukan atas azas setengah-setengah.
Ia juga menyarankan untuk melihat hal-hal baik yang sudah dilakukan Jokowi, seperti MRT dan bagi-bagi sertifikat.
"Harap gunakan hati dalam penilaian,"Â kata Ngabalin.
**
Saya berandai-andai. Misalkan "10 Persamaan Pemerintahan Jokowi & Orde Baru" berisikan hal-hal yang baik, apakah yang terjadi?
Jelas foto dan judul yang sama, tidak akan se-seram penampakannya. Tidak akan menimbulkan polemik yang heboh dan tidak akan seviral ini.
Lagipula politik biasanya gaduh. Kalau tidak bikin mumet, tidak akan mendapat perhatian. Prinsip dan keyakinan memang sangat sensitif untuk diperdebatkan.
Jadi, pertanyaan saya tidak relevan lagi. Jika hal baik Soeharto dan Jokowi yang dibahas, maka tulisan ini mungkin tidak akan pernah ada.
**
