Kebijakan Open Sky dalam Mempercepat Laju Pertumbuhan Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia dan Kawasan ASEAN

Implementasi ASEAN Open Sky yang bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai Single Aviation Market (SAM) sudah berlangsung sejak tahun 2015 sepertinya selalu dihiasi dengan kebijakan-kebijakan yang sedikit kontra dengan ASEAN Open Sky.

Aviasi dan pariwisata adalah dua industri yang seharusnya kita perkuat terlebih dengan posisi Indonesia sebagai ketua bukan sebaliknya, kalau kita ingin mencapai tujuan kita harus berjalan ke depan, bukan melawan angin. 

Semua pemangku kepentingan perlu berada di halaman yang sama, tidak menjadikan pariwisata sebagai "race* atau perlombaan antar instansi atau bahkan antar destinasi wisata. 

Persaingan yang harus dihadapi adalah persaingan destinasi wisata diantara negara anggota. 

Liberaliasi bandara berarti juga membutuhkan penambahan kapasitas bandara dengan diawali oleh penambahan slot, namun bila slot bandara tidak tersedia karena sudah penuh maka implementasi ASEAN Open Sky juga tidak efektif karena slot bandara hanya didominasi oleh penerbangan domestik, sedangkan maskapai penerbangan asing tidak bisa menambah frekuensi maupun kapasitas pesawat ke Indonesia. 

Penambahan jumlah bandara di Indonesia pada ASEAN Open Sky mudah-mudahan juga bisa ditambah terutama pada destinasi wisata yang kita unggulkan seperti bandara di Labuan Bajo dan Manado, dengan demikian jumlah kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dari kawasan ASEAN dapat meningkat. 

Dapatkah kita melakukan itu? Ya harus bisa serta jangan takut bersaing. 

Referensi:

• flightglobal.com/asean-open-skies-quietly-attains-full-ratification/120483.article
• ch-aviation.com/portal/news/46254-indonesia-laos-ratify-asean-open-skies-agreement
• denpasar.kompas.com/read/2023/05/09/194400178/bali-tak-akan-batasi-kunjungan-turis-asing-tetapi-berencana-menyeleksi?page=all
• nasional.kompas.com/read/2023/05/05/05170051/buntut-wisman-nakal-pemprov-bali-bakal-terapkan-sistem-kuota-
• cabar.asia/en/what-is-an-open-skies-policy-and-who-needs-it