Membangun Ruang Partisipatif Bawaslu

Khudrotun Nafisah

Kordiv SDM Bawaslu Kabupaten Jombang 2018-2023

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. 

Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, pemilu dan pengawasan pemilu. Di sisi lain, harus diakui bahwa, berdasarkan evaluasi, Bawaslu belum secara maksimal menyediakan informasi tersebut bagi masyarakat. 

Hasil kerja-kerja pengawasan, penegakan hukum Pemilu dan penanganan sengket yang dijalankan Bawaslu juga belum terdokumentasi dan teriventarisasi secara baik. Bukan hanya media atau wadah penyampaian informasinya saja yang terbatas. Akses bagi masyarakat untuk mendapat informasi dan pengetahuan tersebut juga sangat terbatas.

Oleh Karena itu, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara Bawaslu dan masyarakat pemilih. Kelompok masyarakat yang memberikan perhatikan besar terhadap pelaksanaan Pemilu yang berlangsung jujur dan adil berkomunikasi secara intensif dengan Bawaslu. Peningkatan kolaborasi antara Bawaslu dengan kelompok masyarakat sipil inilah yang menjadi kunci peningkatan partisipasi bersama masyarakat.

Menarik untuk menanggapi Elsa Fifajanti "Bolehkah Bawaslu Di Kartu Kuning" di kolom opini Jawa Pos. saat mengungkapkan "......data yang sempat dicatat penulis bahwa terdapat penyelenggara pemilu tingkat propinsi yang menyekolahkan anaknya di sebuah yayasan pendidikan. Salah satu pengasuh yayasan terebut merupakan tim sukses salah satu paslon yang pernah melakukan kampanye hitam berbau SARA. 

Dan tidak ditindak lanjuti Bawaslu saat itu. Mau tidak mau, fakta tersebut memunculkan dugaan negatif. Jangan-jangan, perkaranya tidak diproses karena ada gratifikasi untuk menyekolahkan si anak di lembaga tersebut! Memang sangat sulit pembuktiannya......".

Tulisan ini seolah ingin mengkaitkan fakta tentang seorang anak penyelenggara pemilu tingkat propinsi dengan dugaan negatif tentang adanya gratifikasi untuk menyekolahkan si anak di lembaga tersebut. Tentu narasi ini berimplikasi terhadap kredibilitas kelembagaan penyelenggara pemilu seiring dugaan negatif tersebut disampaikan secara terbuka melalui kolom opini surat kabar. 

Opini subyektif ini terlihat jelas, meski dalam tulisan tersebut tidak disebutkan identitas dengan jelas. Terlebih sampai dengan akhir tulisan ini tidak disinggung soal fakta-fakta lain atau memang sengaja masih disimpan. Sebab penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu ibarat dua sisi mata uang, yang harus selalu bersamaan dan sama sama berjalan baik. 

Kualitas penyelenggaran pemilu yang baik ditentukan oleh kualitas penyelenggara pemilu yang baik. Meski harus menjadi kesadaran bersama bahwa mengawal proses demokrasi dalam cerminan pemilu menjadi tanggung jawab semua, karena pemilu itu adalah kita.

Membaca tulisan ini saya kira ada tiga catatan penting dari tulisan Elsa Fifajanti kepada semua yang ada di jajaran penyelenggara pemilu saat ini khususnya bagi jajaran Bawaslu disemua tingkatan. Pertama, senantiasa meningkatkan integritasnya sebagai penyelenggara pemilu. Sebab dalam kewajiban memantau tahapan Pileg dan Pilpres Pemilu 2019, Bawaslu kini memiliki tiga tambahan kewenangan sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU No. 7 / 2017). untuk, (1) mempermanenkan panitia pengawas (panwas) Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. (2) memutuskan pelanggaran administrasi sehingga temuan panwas tak hanya bersifat rekomendasi, melainkan putusan yang harus ditaati oleh semua pihak. 

Dipasal 94 UU No. 7/2017 Bawaslu berwenang untuk menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran, investigasi dan menentukan dugaan pelanggaran, serta memutuskan pelanggaran (3) memberikan akreditasi kepada pemantauan pemilu sehingga Bawaslu dapat mengembangkan kerjasama strategis dalam mengawal penyelenggaraan pemilu.

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu bersama KPU, DKPP dan Bawaslu, kewenangan baru ini adalah modal besar Bawaslu untuk menciptakan penyelenggaraan pemilu yang adil, damai, dan berintegritas, bebas dari politik uang dan penyalahgunaan jabatan. Terlebih, sejak Januari sampai 22 Februari 2018 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) melansir data soal 76 perkara pelanggaran oleh penyelenggara pemilu dengan melibatkan 163 orang penyelenggara dan sebanyak 61,2 persen dari 76 perkara itu terbukti melanggar kode etik. 

Dari jumlah itu, telah dilakukan tindakan berupa 37 peringatan keras, 27 orang diperingatkan, 3 diberhentikan sementara, 11 diberhentikan tetap, 3 orang diberhentikan jabatannya sebagai ketua serta 76 orang direhabilitasi. Dari 61,2 persen oknum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagian besar berupa pelanggaran profesionalisme, bekerja tidak sesuai prosedur, tidak cermat, tidak teliti, dan lain-lain.

Kedua, tidak pernah berhenti mengedukasi masyarakat untuk tidak mudah "bergosip" atau membangun opini yang salah terkait penyelenggaraan pemilu dan penyelenggara pemilu. Baik disebabkan kekecewaan subyektif/personal atau atas nama kelompok kepentingan atau golongan tertentu. Terbuka mekanisme untuk melaporkan semua data dugaan pelanggaran pemilu. 

Apabila masyarakat memiliki data tentang pelanggaran pemilu baik yang bersifat administratif ataupun etika segera melaporkannya ke pihak berwenang. Pelaporan pelanggaran administratif pemilu ke Bawaslu, sedangkan pelanggaran etika terkait penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu) ke  Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum atau DKPP. Sehingga siapaun berhak memberikan kartu kuning kepada penyelenggara selama data-data pelanggarannya lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tidak terkecuali bagi data yang sempat dicatat oleh Elsa Fifajanti sebagaimana disampaikan dalam tulisan "Bolehkah Bawaslu Di Kartu Kuning" untuk juga dilaporkan. Agar sebagai mantan panitia pengawas pemilu yang bersangkutan memiliki tanggung jawab moral dan etik terhadap narasi opini yang terlanjur disebarluaskan melalui media. 

Terlebih hal ini diarahkan kepada penyelenggara pemilu sehingga sekaligus menyangkut kredibilitas hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah yang sebelumnya berlangsung. Lebih jauh, tentu kita tidak ingin, jangan sampai terulang kasus operasi plastik dinyatakan melalui media massa sebagai pengeroyokan, seperti yang sempat terjadi pada beberapa waktu yang lalu, Dan kemudian hari diklarifikasi sendiri yang bersangkutan sebagai hoax dan meminta maaf kepada publik.

Dalam regulasi yang berlaku, tindakan menerima gratifikasi dalam bentuk uang/barang atau bentuk gratifikasi lain telah melanggar Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017 Pasal 8 huruf a, g dan j tentang kode etik penyelenggara pemilu. Di samping itu, tindakan itu juga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Kita tentu dapat belajar dari kasus operasi tangkap tangan (OTT) oleh Satgas Anti Politik Uang Mabes Polri bersama jajaran Polda Jawa Barat dan Polres Garut terhadap Oknum Penyelenggara Pemilu, yakni Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut dan Komisioner KPU Garut atas dugaan menerima suap terkait kewenanganya dalam penyelenggaraan Pilkada Garut 2018 menjadi sorotan publik dan mencoreng penyelenggara Pemilu.

Ketiga, membuka ruang jawab Bawaslu kepada publik terkait kerja-kerja pengawasan pemilu. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai penyelenggara pemilu tidak hanya terikat dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) saja. Bawaslu sebagai badan publik juga terikat dengan undangundang lainnya, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). 

Melalui implementasi UU KIP, diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Keterbukaan saat ini juga harus dianggap sebagai kebutuhan yang akan memunculkan efek positif terhadap kerja-kerja pengawas pemilu. Dengan keterbukaan data dan informasi pemilu, akan membuka pemahaman peserta pemilu dan masyarakat sehingga potensi pengawasan partisipatif menjadi semakin masif. 

Proses penyelenggaraannya, khususnya dalam pengawasan, harus melibatkan seluruh elemen, baik unsur masyarakat maupun pemangku kepentingan. Oleh sebab itu Bawaslu perlu membangun proses pengawasan tersebut dilaksanakan secara transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, agar semua tahapan dapat berjalan baik sesuai koridor aturan yang berlaku.

Terbentang ke depan tantangan akan eksistensi dan peran strategis bagi Bawaslu berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 sehingga memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, sekaligus sebagai eksekutor dan pemutus perkara untuk membuktikan peran dan eksistensinya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Tentu, peran konstruktif dan aktif dari kita semua diperlukan demi terwujudnya pemilu berintegritas.