Berbicara soal konflik agraria tentu topik ini bukan sesuatu yang ringan untuk dibahas, sangat rumit dan berbelit. Meski begitu dalam tulisan ini saya berusaha menjelaskan dengan bahasa yang "manusiawi". Â
- Agraria adalah segala urusan pertanahan, tanah pertanian, dan pemilikan tanah.Â
- Hukum agraria adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pertanahan, pemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.
Badan Bank Tanah diberikan kewenangan khusus untuk menjamin ketersediaan tanah untuk kepentingan sosial, umum, kepentingan pembangunan, konsolidasi lahan, pemerataan ekonomi, dan juga Reforma Agraria.
Lembaga ini terbilang masih sangat muda lantaran baru dibentuk pada tahun 2021 atas Peraturan Presiden (Perpres) No 113 Tahun 2021 tentang Struktur, selanjutnya penyelenggaraan Bank Tanah baru efektif bekerja setahun setelahnya.Â
Salah satu alasan mengapa pembicaraan soal pertanahan ini menarik adalah karena maraknya mafia tanah yang menggarong tanah milik masyarakat.
Apa itu Mafia Tanah?
Mafia tanah merupakan tindak kejahatan pertanahan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, dan/atau badan hukum secara terencana, terstruktur, dan/atau terorganisir untuk memperoleh hak atas tanah dengan cara melakukan tindak pidana.
Para pelaku mampu merekayasa bukti-bukti kepemilikan karena melibatkan pejabat di bidang pertanahan seperti Notaris/PPAT, BPN dan pemerintah desa dan mampu membuktikan secara autentik penguasaan dan kepemilikan saat berperkara di pengadilan.
Memangnya apa efek mafia ini ke kehidupan kita?
Gampangnya begini, anda punya tanah sekaligus rumah di atasnya, ini bisa dibuktikan lewat sertifikat tanah. Suatu hari ada orang yang menggusur anda dari rumah karena tanah itu diklaim olehnya, dia punya sertifikat dan dokumen pendukung bahkan melebihi apa yang anda miliki.Â
Tiba-tiba ada dua sertifikat tanah, meski anda menggugatnya di pengadilan, anda akan kalah karena dokumen legalitas hukum mereka lebih lengkap.Â
