### 4. Evaluasi dan Kritik:
- **Evaluasi dari Berbagai Pihak:** Sudut pandang dari Komisariat Universitas Terbuka bisa melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana kampanye pemerintah mampu menjangkau masyarakat secara efektif dan memengaruhi pemahaman serta praktik nilai-nilai Pancasila.
- **Kritik terhadap Kelemahan:** Kemungkinan adanya kritik terhadap kekurangan atau ketidak-konsistenan dalam upaya pemerintah dalam mengkampanyekan Pancasila, seperti kurangnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata atau kebijakan yang diterapkan.
Pandangan terhadap kampanye pemerintah terkait Pancasila bisa bervariasi, dari apresiasi terhadap upaya yang dilakukan hingga kritik terhadap implementasi dan keberhasilannya dalam mempengaruhi masyarakat secara luas.
Menurut GmnI UT, menilai kampanye Pancasila oleh pemerintah harus dilihat pada bentuk implementasinya yang konkret dalam kebijakan-kebijakan, karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan negara, pemegang kendali atas alat-alat negara.
 Di sini kita bisa menemukan fakta bahwa banyak kebijakan pemerintah sekarang yang sesungguhnya bertolakbelakang dengan semangat Pancasila. Contoh paling jelas adalah kebijakan di bidang ekonomi yang menerapkan liberalisasi secara ugal-ugalan. Ada beberapa bagian yang merupakan kelanjutan liberalisasi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi ada juga yang baru diberlakukan, seperti paket kebijakan ekonomi yang membentangkan karpet merah lebih luas bagi investor di berbagai bidang ekonomi.
Dalam soal liberalisasi, banyak orang mengambil Tiongkok sebagai contoh kesuksesan liberalisasi ekonomi, tapi mereka luput melihat konteks Tiongkok yang telah lebih dahulu mapan dalam industri dasarnya. Ibarat seorang petinju, Tiongkok sudah melakukan persiapan-persiapan yang matang untuk naik ring di kelas berat. Sedangkan Indonesia belum punya kesiapan untuk itu. Jangankan bertarung di kelas berat, di kelas menengah pun masih ngos-ngosan.
Tentu saja kita tidak menutup mata dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif oleh pemerintahan ini. Tapi pembangunan inipun harus dilihat secara kritis, baik dari segi sumber pembiayaan maupun aspek manfaat infrastruktur itu sendiri, apakah lebih besar untuk kebutuhan rakyat ataukah investor. Mengapa bukan pembangunan industri dasar yang didahulukan sehingga kita punya kesiapan untuk masuk ke kancah global?
Pada intinya, kami akan mendukung kebijakan pemerintah apabila memang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat marhaen, kepentingan nasional. Sebaliknya, kami akan melawan kebijakan yang akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih dalam bagi rakyat miskin.
seberapa relevan Pancasila dan Marhaenisme menjawab persoalan bangsa saat ini?
 Pancasila dan konsep Marhaenisme dapat memiliki relevansi yang besar dalam menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedua konsep ini tetap relevan:
