Kita Siap Menangkan Marhaenisme!

GmnI Komisariat Universitas Terbuka akan meluncurkan kampanye YUDYA PRATIDINA MARHAENIS, Menangkan Pancasila. Apa yg melatarbelakangi kampanye tersebut? 

Kampanye "Yudya Pratidina Marhaenis" dari Komisariat Universitas Terbuka mungkin didasarkan pada upaya untuk menguatkan pemahaman, kesadaran, dan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Beberapa latar belakang yang mungkin mendasari kampanye ini antara lain:

### 1. Penguatan Identitas Nasional:

- **Mempertegas Jati Diri Bangsa:** Melalui kampanye ini, upaya dilakukan untuk menguatkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia, menjadikan Pancasila sebagai landasan identitas nasional.

### 2. Pencegahan Ekstremisme dan Radikalisme:

- **Melawan Ekstremisme Ideologi:** Meningkatnya isu-isu ekstremisme dan radikalisme di masyarakat menuntut perlunya penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai benteng utama dalam melawan ideologi-ideologi ekstrem.

### 3. Edukasi Nilai-Nilai Pancasila:

- **Peningkatan Pemahaman:** Kampanye ini bisa menjadi sarana edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

### 4. Mendorong Partisipasi Aktif:

- **Partisipasi dalam Membangun Bangsa:** Melalui kampanye ini, diharapkan masyarakat, terutama mahasiswa dan pemuda, lebih aktif berperan dalam membangun bangsa sesuai dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila.

### 5. Menjaga Bhinneka Tunggal Ika:

- **Menghormati Keberagaman:** Nilai-nilai Pancasila mendukung semangat Bhinneka Tunggal Ika, menjunjung tinggi keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa Indonesia.

Kampanye tersebut kemungkinan besar bertujuan untuk membangun kesadaran akan pentingnya Pancasila sebagai pondasi ideologi bangsa Indonesia, serta meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kedamaian dalam menghadapi dinamika sosial, politik, dan ideologi yang ada saat ini. Kita mengenal Pancasila dalam berbagai macam penafsiran dan penggunaannya. Orde baru menggunakan Pancasila sebagai jargon politik sekaligus alat gebuk terhadap lawan politik. Sedangkan orde reformasi yang sudah berlangsung dua dekeda ini hampir-hampir melupakannya.

Beberapa tahun yang lalu Presiden Jokowi meluncurkan sebuah kampanye dengan hastag "Saya Indonesia, Saya Pancasila" yang kemudian diikuti oleh banyak orang. Bila kita cermati, munculnya kampanye ini dilatarbelakangi oleh adanya identifikasi terhadap bangkitnya kekuatan politik sektarian yang berpotensi membawa kemunduran dalam peradaban bangsa Indonesia. Persoalannya, Pancasila di sini ditempatkan semata-mata sebagai instrumen pemersatu untuk tujuan yang disebut "merawat kebinekaan",  dan bukan instrumen pemersatu bangsa Indonesia sekaligus instrumen perjuangan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dalam pandangan GmnI Ut, Pancasila tidak dapat dipotong-potong menjadi sesuatu yang parsial untuk menyelesaikan satu masalah sembari mengabaikan masalah lain yang lebih krusial. Masalah apa yang lebih krusial tersebut? Jawabnya adalah kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat liberalisasi ekonomi. Pengalaman sejarah membuktikan bahwa pasang naik dari politik fasis-sektarian, atau juga dikenal dengan populisme kanan, hadir seiring dengan merosotnya perekonomian rakyat. Hal ini bahkan menjadi fenomena politik global dengan bangkitnya politik fasis-sektarian di berbagai negara. Kebangkitan neo-fasis di Eropa dan Amerika seperti "white supremacy" (keunggulan kulit putih) dapat menjelaskan hal ini. 

Jadi latar belakang kampanye "YUDYA PRATIDINA MARHAENIS" yang akan diluncurkan oleh GmnI UT adalah adanya dua persoalan ini; kemiskinan dan ketimpangan sosial akibat neo-liberalisme dan neo-kolonialisme di satu sisi dan bangkitnya politik fasis-sektarian di sisi yang lain.

 Bagaimana kampanye itu akan dilakukan? 

Rencana pelaksanaan kampanye "Yudya Pratidina Marhaenis, Menangkan Pancasila" dari Komisariat Universitas Terbuka bisa mencakup beberapa langkah strategis:

### 1. Penyuluhan dan Edukasi:

- **Seminar dan Diskusi:** Mengadakan seminar, diskusi, atau lokakarya yang melibatkan narasumber terkait yang mampu membahas nilai-nilai Pancasila, relevansinya dengan konteks saat ini, serta pentingnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- **Kelas atau Workshop:** Mengadakan kelas atau workshop khusus yang mendalam tentang Pancasila, memperkenalkan nilai-nilainya, serta mendorong refleksi dan diskusi aktif.

### 2. Media Sosial dan Kampanye Digital:

- **Kampanye Online:** Menggunakan media sosial dan platform online untuk menyebarkan informasi, meme, video, atau konten visual lainnya yang mendukung pesan dan nilai-nilai Pancasila.

- **Podcast atau Webinar:** Menyelenggarakan podcast atau webinar yang membahas berbagai aspek Pancasila, memperluas jangkauan pesan kampanye kepada audiens yang lebih luas.

### 3. Kegiatan Mahasiswa dan Komunitas:

- **Kegiatan Kampus:** Melibatkan mahasiswa dalam kegiatan seperti lomba karya tulis, festival seni, atau seminar internal yang bertema Pancasila.

- **Kerjasama dengan Komunitas:** Mengajak kerjasama dengan komunitas lokal untuk menyebarkan pesan Pancasila dalam berbagai acara atau kegiatan di tingkat lokal.

### 4. Materi Promosi dan Penyebaran Pesan:

- **Penerbitan Materi Pendukung:** Mencetak brosur, poster, atau materi pendukung lainnya yang memuat nilai-nilai Pancasila untuk didistribusikan di kampus atau acara terkait.

- **Sosialisasi di Acara Publik:** Menghadiri acara-acara publik seperti seminar, pertemuan, atau festival untuk menyebarkan pesan kampanye kepada khalayak lebih luas.

### 5. Kemitraan dan Kolaborasi:

- **Kerjasama dengan Pihak Eksternal:** Menggandeng pihak eksternal seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan, atau lembaga pendidikan lainnya untuk mendukung dan memperluas jangkauan kampanye.

- **Kolaborasi dengan Media:** Memanfaatkan kerjasama dengan media lokal untuk memberitakan dan mendukung kampanye agar mencapai lebih banyak orang.

Pendekatan multifaset dan kolaboratif seperti ini diharapkan dapat mencapai berbagai lapisan masyarakat, terutama mahasiswa dan pemuda sebagai agen perubahan, serta membangun kesadaran yang lebih baik terhadap nilai-nilai Pancasila dan pentingnya menjaganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Bagaimana GmnI UT melihat pemerintahan hari ini dalam mengkampanyekan Pancasila?

 Sebagai Komisariat Universitas Terbuka, pandangan terhadap kampanye pemerintahan terkait Pancasila dapat bervariasi tergantung pada perspektif masing-masing individu atau kelompok. Namun, ada beberapa sudut pandang umum terkait dengan cara pemerintah mengkampanyekan Pancasila:

### 1. Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Pancasila:

- **Penyampaian Pesan:** Pemerintah dapat menggunakan berbagai platform komunikasi untuk menyampaikan pesan dan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat, seperti melalui pidato, perayaan hari-hari besar nasional, atau kampanye publik.

- **Program Edukasi:** Mungkin ada upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan, program pembinaan karakter, serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pemahaman yang lebih baik akan Pancasila.

### 2. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kebijakan:

- **Kebijakan yang Mengakomodasi:** Pemerintah berupaya untuk menciptakan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kebijakan yang berorientasi pada keadilan sosial, kesetaraan, dan keragaman budaya.

- **Kegiatan dan Program Pemerintah:** Ada kemungkinan bahwa pemerintah telah merencanakan dan melaksanakan berbagai program atau kegiatan yang diarahkan untuk mendukung atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

### 3. Respons terhadap Tantangan Kontemporer:

- **Menanggapi Tantangan Modern:** Pemerintah mungkin juga berusaha menyesuaikan pesan Pancasila dengan konteks dan tantangan modern, seperti melawan radikalisme, mempromosikan toleransi, dan menanggapi isu-isu global.

### 4. Evaluasi dan Kritik:

- **Evaluasi dari Berbagai Pihak:** Sudut pandang dari Komisariat Universitas Terbuka bisa melibatkan evaluasi terhadap sejauh mana kampanye pemerintah mampu menjangkau masyarakat secara efektif dan memengaruhi pemahaman serta praktik nilai-nilai Pancasila.

- **Kritik terhadap Kelemahan:** Kemungkinan adanya kritik terhadap kekurangan atau ketidak-konsistenan dalam upaya pemerintah dalam mengkampanyekan Pancasila, seperti kurangnya implementasi nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata atau kebijakan yang diterapkan.

Pandangan terhadap kampanye pemerintah terkait Pancasila bisa bervariasi, dari apresiasi terhadap upaya yang dilakukan hingga kritik terhadap implementasi dan keberhasilannya dalam mempengaruhi masyarakat secara luas.

Menurut GmnI UT, menilai kampanye Pancasila oleh pemerintah harus dilihat pada bentuk implementasinya yang konkret dalam kebijakan-kebijakan, karena pemerintah adalah pemegang kekuasaan negara, pemegang kendali atas alat-alat negara.

 Di sini kita bisa menemukan fakta bahwa banyak kebijakan pemerintah sekarang yang sesungguhnya bertolakbelakang dengan semangat Pancasila. Contoh paling jelas adalah kebijakan di bidang ekonomi yang menerapkan liberalisasi secara ugal-ugalan. Ada beberapa bagian yang merupakan kelanjutan liberalisasi dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Tapi ada juga yang baru diberlakukan, seperti paket kebijakan ekonomi yang membentangkan karpet merah lebih luas bagi investor di berbagai bidang ekonomi.

Dalam soal liberalisasi, banyak orang mengambil Tiongkok sebagai contoh kesuksesan liberalisasi ekonomi, tapi mereka luput melihat konteks Tiongkok yang telah lebih dahulu mapan dalam industri dasarnya. Ibarat seorang petinju, Tiongkok sudah melakukan persiapan-persiapan yang matang untuk naik ring di kelas berat. Sedangkan Indonesia belum punya kesiapan untuk itu. Jangankan bertarung di kelas berat, di kelas menengah pun masih ngos-ngosan.

Tentu saja kita tidak menutup mata dengan pembangunan infrastruktur yang cukup masif oleh pemerintahan ini. Tapi pembangunan inipun harus dilihat secara kritis, baik dari segi sumber pembiayaan maupun aspek manfaat infrastruktur itu sendiri, apakah lebih besar untuk kebutuhan rakyat ataukah investor. Mengapa bukan pembangunan industri dasar yang didahulukan sehingga kita punya kesiapan untuk masuk ke kancah global?

Pada intinya, kami akan mendukung kebijakan pemerintah apabila memang baik dan berpihak pada kepentingan rakyat marhaen, kepentingan nasional. Sebaliknya, kami akan melawan kebijakan yang akan mendatangkan kesengsaraan yang lebih dalam bagi rakyat miskin.

seberapa relevan Pancasila dan Marhaenisme menjawab persoalan bangsa saat ini?

 Pancasila dan konsep Marhaenisme dapat memiliki relevansi yang besar dalam menjawab berbagai persoalan bangsa Indonesia saat ini. Berikut adalah beberapa alasan mengapa kedua konsep ini tetap relevan:

### 1. Pancasila sebagai Dasar Ideologi Negara:

- **Landasan Ideologi Negara:** Pancasila tetap menjadi dasar ideologi negara Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial, relevan dalam membimbing tindakan dan kebijakan untuk membangun negara yang adil dan berkeadilan.

### 2. Penyelesaian Konflik dan Toleransi:

- **Mendorong Toleransi:** Pancasila mempromosikan keragaman budaya dan agama, yang menjadi sangat penting dalam mendorong toleransi dan persatuan di tengah masyarakat yang beragam.

### 3. Keadilan Sosial dan Pemberdayaan Rakyat:

- **Pancasila dan Keadilan Sosial:** Nilai keadilan sosial dalam Pancasila relevan dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih merata secara ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

- **Marhaenisme dan Kesejahteraan Rakyat:** Konsep Marhaenisme, yang menekankan pada kesejahteraan rakyat atau kelas pekerja, bisa menjadi landasan dalam membangun kebijakan yang berpihak pada rakyat, memastikan distribusi kekayaan yang lebih adil, dan memperkuat kemandirian ekonomi.

### 4. Dialog dan Keselarasan Nasional:

- **Pancasila sebagai Landasan Dialog:** Nilai-nilai Pancasila juga mendorong dialog, musyawarah, dan mencari kesepakatan, yang sangat diperlukan dalam menyelesaikan konflik dan mencapai keselarasan di tingkat nasional.

### 5. Adaptasi terhadap Dinamika Global:

- **Relevansi dalam Konteks Modern:** Meskipun dibuat dalam konteks masa lalu, nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme dapat diadaptasi dan diinterpretasikan secara relevan dalam menanggapi tantangan dan perubahan yang terjadi dalam konteks global dan modern.

Meskipun Pancasila dan Marhaenisme bisa diinterpretasikan dan diterapkan secara berbeda oleh berbagai pihak, keduanya memiliki potensi besar untuk menjadi pedoman dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa Indonesia saat ini, terutama dalam upaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan bersatu.

Pancasila sangat relevan apabila dapat ditempatkan sebagai "meja statis dan leitstar dinamis" seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Sebagai meja statis Pancasila merupakan dasar atau platform yang kokoh bagi berdirinya Bangsa Indonesia. Ini sudah terbukti sepanjang sejarah keberadaan Bangsa Indonesia. Sulit kita bayangkan seperti apa rupa Indonesia tanpa ada fondasi dan falsafah Pancasila.

Apa persoalan dalam implementasi Pancasila hari ini? 

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Pancasila hari ini adalah kesenjangan antara idealisme nilai-nilai Pancasila dengan realitas praktiknya dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Beberapa persoalan yang muncul dalam implementasi Pancasila meliputi:

### 1. Kesenjangan antara Idealisme dan Praktik:

- **Pemahaman yang Berbeda-beda:** Terdapat pemahaman yang berbeda-beda terkait interpretasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila di antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga negara.

- **Gap antara Teks dan Realitas:** Meskipun nilai-nilai Pancasila tercantum dalam teks konstitusi, dalam praktiknya terkadang ada kesenjangan antara nilai-nilai tersebut dengan kebijakan yang diimplementasikan.

### 2. Ekstremisme dan Radikalisme:

- **Ancaman Ekstremisme:** Munculnya gerakan-gerakan radikal dan ekstremisme yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, mengancam keutuhan persatuan dan keragaman di Indonesia.

### 3. Tantangan dalam Kehidupan Sosial:

- **Kesenjangan Sosial dan Ekonomi:** Masih ada kesenjangan sosial dan ekonomi yang luas di masyarakat, yang menunjukkan bahwa keadilan sosial, salah satu nilai Pancasila, belum sepenuhnya tercapai.

- **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Perlindungan hak asasi manusia terkadang menjadi persoalan, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di beberapa bagian Indonesia.

### 4. Politisasi dan Penggunaan untuk Kepentingan Tertentu:

- **Politik Identitas dan Etnis:** Terkadang nilai-nilai Pancasila dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu, terutama dalam konteks politik identitas dan etnis di Indonesia.

- **Kontroversi dalam Implementasi:** Implementasi Pancasila dalam berbagai kebijakan seringkali menimbulkan kontroversi dan perdebatan mengenai sejauh mana kebijakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

### 5. Peran Pemerintah dan Pendidikan:

- **Pentingnya Pendidikan dan Sosialisasi:** Kurangnya pendidikan dan sosialisasi yang memadai tentang nilai-nilai Pancasila, serta peran pemerintah dalam menyebarkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

### Penutup:

Mengatasi persoalan dalam implementasi Pancasila memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan, untuk memperkuat pemahaman, nilai, serta praktik yang sesuai dengan semangat dan tujuan Pancasila.

Dalam hemat saya saya, persoalan terbesar dalam implementasi Pancasila hari ini adalah mandegnya pemikiran politik secara umum, baik di kalangan politisi maupun masyarakat. Pancasila sendiri adalah produk pemikiran politik yang, meminjam istilah Yudi Latif, pembenihannya sudah dimulai sejak awal pergerakan kemerdekaan, kemudian dicetuskan oleh Bung Karno, dirumuskan bersama oleh Panitia Sembilan BPUPKI, dan disahkan oleh PPKI. Situasi politik pada masa pergerakan kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai dengan tahun 1965-1966 merupakan situasi yang dinamis dengan berkembangnya perdebatan ideologis-politis yang memajukan kesadaran politik rakyat jelata.

Tapi setelah itu Pancasila semata menjadi alat pukul simbolis tanpa makna seiring dihilangkannya pemikiran politik dalam kehidupan masyarakat. Pancasila disakralkan sebagai simbol tapi tanpa implementasi: tidak ada kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dipaksakan tanpa kesadaran, tidak ada kedaulatan rakyat kecil, tidak ada keadilan sosial.

Persoalan ini hanya dapat diatasi dengan mengembalikan politik gagasan sebagai landasan dalam berdemokrasi. Karena kita tahu, politik gagasan telah dikalahkan, pertama oleh politik represi orde baru dan kedua oleh politik uang dan polesan media massa di orde reformasi.

Sebagai leitstar dinamis Pancasila harus dijadikan penuntun bagi perjuangan Bangsa Indonesia untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur tanpa penindasan manusia atas manusia dan penindasan bangsa atas bangsa.

kami kira, Pancasila sebagai leitsar dinamis ini yang perlu dikaji lebih dalam sehingga mempunyai bobot praktis yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengarah pada tujuan masyarakat adil-makmur.

bagaimana Pancasila dan Marhaenisme akan dimenangkan?

Pancasila dan konsep Marhaenisme yang dipromosikan oleh Bung Karno dapat diperkuat dan "dimenangkan" dengan berbagai upaya yang mendorong pemahaman, penerapan, dan pengamalan nilai-nilai serta prinsip-prinsipnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memenangkan Pancasila dan Marhaenisme adalah sebagai berikut:

### 1. Pendidikan dan Penyuluhan:

- **Pendidikan Berbasis Nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme:** Menyelenggarakan pendidikan yang mendalam tentang Pancasila dan Marhaenisme, baik di sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya, untuk membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat terhadap nilai-nilai tersebut.

- **Penyuluhan dan Kampanye Edukasi:** Menggunakan media, seminar, lokakarya, dan program publik lainnya untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang Pancasila dan konsep Marhaenisme kepada masyarakat.

### 2. Implementasi dalam Kebijakan dan Kehidupan Sehari-hari:

- **Kebijakan Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme:** Menerapkan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme, yang memperhatikan keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan pemberdayaan ekonomi.

- **Pengamalan Nilai-nilai dalam Kehidupan Masyarakat:** Mendorong praktik gotong royong, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan sosial dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

### 3. Pemberdayaan Rakyat:

- **Pemberdayaan Ekonomi Rakyat:** Mendorong pemberdayaan ekonomi rakyat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap sumber daya dan kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan.

- **Pembinaan Kemandirian:** Memperkuat pemahaman tentang kemandirian dan pentingnya berkontribusi bagi masyarakat, tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai penggerak perubahan.

### 4. Peran Pemimpin dan Pembentukan Karakter:

- **Pemimpin Berlandaskan Nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme:** Memiliki pemimpin yang memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme dalam kepemimpinannya.

- **Pembinaan Karakter Masyarakat:** Mendorong pembinaan karakter yang kuat dan kesadaran akan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat, terutama generasi muda.

### 5. Dialog, Keselarasan, dan Perdamaian:

- **Keselarasan Nasional:** Membangun dialog dan keselarasan di antara berbagai kelompok masyarakat, agama, budaya, dan etnis untuk mencapai tujuan bersama yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Marhaenisme.

Pemenangan Pancasila dan Marhaenisme bukanlah hanya upaya untuk memahami nilai-nilainya, tetapi juga menerapkannya dalam praktik sehari-hari untuk membangun masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan bersatu. Hal ini membutuhkan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemimpin, pendidik, dan seluruh masyarakat Indonesia.

Pancasila dapat dimenangkan setidaknya dengan dua syarat. Pertama, harus ada konsensus nasional tentang persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang dan menemukan peta jalan penyelesaiannya. Kedua, dalam menentukan peta jalan tersebut harus dibuat indikator sejauh mana nilai-nilai Pancasila telah benar-benar dilaksanakan.

Dalam pandangan kami, yang menjadi tolak ukur dalam kerja pemenangan Pancasila adalah kesejahteraan sosial, karena hal itulah yang menjadi salah satu tujuan kemerdekaan. Jalan liberalisasi ekonomi secara ugal-ugalan seperti sekarang tidak akan mungkin mencapai tujuan tersebut. Harus ada jalan alternatif yang berani ditempuh meskipun dengan resiko ada penentangan dari kalangan korporasi atau konglomerat yang merasa dirugikan.

Misalnya dalam reforma agraria, pemerintah harus berani membatasi kepemilikan lahan oleh korporasi dan mendistribusikannya secara kolektif kepada rakyat banyak.  Harus ada perombakan besar-besaran di seluruh perundang-undangan kita yang sudah banyak mengalami liberalisasi. Inisiatifnya jelas harus dari pemerintah dan kemudian dengan koalisi partai pendukungnya dapat memenangkannya di legislatif.