[caption caption="Mendagri sesaat sebelum terbang ke Humbang Hasundutan"]Â
Pada 28 Juli 2015, Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo datang ke Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedatangan Menteri Tjahjo, dalam rangka menghadiri perayaan hari jadi ke 12 Kabupaten Humbang Hasundutan. Kebetulan saya diundang oleh Kementerian Dalam Negeri untuk meliput kegiatan Mendagri di sana.
Perayaan hari jadi ke 12 Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri cukup meriah. Acara perayaan di pusatkan di lapangan upacara di tengah-tengah komplek gedung pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan, tepatnya di depan rumah dinas Bupati Humbang Hasundutan.
Komplek perkantoran pemerintahan Humbang Hasundutan sendiri cukup unik, berada di atas bukit. Angin lumayan kencang berhembus mengiringi perayaan hari jadi kabupaten tersebut yang dihadiri ribuan warga. Di perayaan itulah, Menteri Tjahjo dianugerahi gelar batak. Hanya saja saya lupa nama gelarnya karena cukup panjang.
Dan, dalam perayaan itu juga, usai diberi gelar adat, Menteri Tjahjo didaulat untuk berpidato. Masih memakai pakaian adat yang dikenakan saat prosesi penganugerahan gelar, Menteri Tjahjo berpidato dengan bersemangat. Bahkan terdengar berapi-api sambil memegang tombak khas Humbang Hasundutan.
Berikut petikan pidato berapi-api Menteri Tjahjo di tanah Batak yang berhasil saya rekam.
Kata Tjahjo dalam pidatonya, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menggelar Pilkada serentak pada 2015, yang diikuti oleh 269 daerah dengan rincian, 9 Pilkada di tingkat provinsi dan 260 lainnya di gelar di tingkat kabupaten serta kota. Menurut dia, Pilkada di 269 daerah, adalah pemilihan serentak tahap pertama. Dan ini adalah titik awal menuju pemilihan serentak pada 2019, dimana pada tahun itu, akan digelar pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang dilaksakan berbarengan alias serentak.
" Serentaknya Pilkada, Pileg dan Pilpres tujuannya agar sistem presidensial berjalan tertib, dimana setiap 20 Oktober ada pelantikan Presiden, pergantian kepemimpinan secara nasional," katanya.
Sehingga kemudian, kata dia, pada bulan Desember diharapkan dapat dilakukan pergantian serentak baik itu gubernur, wali kota dan bupati. " Mengapa, jarak tak boleh jauh, supaya, bulan Januari sudah ada pelantikan gubernur. Dan pada Februari sudah disusun anggaran, dan persiapan pelaksanaan pembangunan," katanya.
Sehingga lanjut Tjahjo, hasil Musrembang harus sudah mulai dijalankan pada bulan Januari. Ia pun berharap, partai, proses konsolidasinya sudah teragendakan atau selesai sebelum tanggal 20 Oktober setiap 5 tahun. Jadi dengan begitu, ada proses terencana terukur untuk membangun bangsa yang besar. Karena kata dia, perencanaan itu sangat penting, tak hanya menyangkut di tingkat pusat atau daerah. Di tingkat kelurahan atau kecamatan pun, harus ada perencanaan jangka panjang. Tjahjo pun kemudian memberi contoh negara yang perencanaannya cukup baik, seperti Singapura dan Tiongkok.
" Contoh Singapura, Tiongkok, perencanaan pembangunannya tak hanya 5 tahu atau10 tahun. Tapi perencanaannya jangka panjang, paling tidak 50 tahun atau bahkan 100 tahun. Jadi membangun lapangan terbang, kawasan industri, harus berjangka panjang," tuturnya.
Begitu juga dengan pembangunan infrastruktur harus terencana dan langsung dikerjakan. Tjahjo pun kemudian menyentil proyek monorel di Jakarta, yang ia nilai proyek 'gagal'.
" Jangan seperti Jakarta, bangun monorel hanya mampu bangun tiangnya saja. Itu pun dibiarkan 15 tahun," sentil Tjahjo.
Kata Tjahjo, proyek monorel adalah proyek rugi. Dan siapa yang salah, menurutnya semua salah. Kenapa itu terjadi, karena proyek itu tak langsung dikerjakan. Sebab itu, jika memang misalnya mau membangun irigasi, kawasan pariwisata internasional semua harus terencana.
" Misalnya mau membangun kawasan pariwisata internasional sepanjang danau Toba, infrastrukturnya harus jangka panjang, persiapkan lahannya," kata dia.
Persiapan yang matang, terukur dan jangka panjang itulah yang dilakukan Singapura atau Tiongkok, kata Tjahjo. Karena perencanaan yang matang dan terukur, dua negara itu cepat melaksanakan pembangunannya.
Kemudian pidato Tjahjo berganti tema. Kali ini ia menyorot soal partai politik. Katanya, partai politik harus solid dan kompak. Kalau partai solid, anggota parlemen juga akan kompak dalam mengambil setiap keputusan politik. Misalnya menyangkut APBD atau perda. Jadi antara DPRD dan pemerintah wajib kompak.
" Sayang, partai politik belum kompak dan solid. Ada yang Ketumnya dua. Ada yang islah sementara. Ada yang tunggu pengadilan. Biarlah mereka secara dewasa tata dirinya," kata Tjahjo menyindir konflik yang terjadi di dua partai yakni PPP dan Golkar.
Setelah itu, pidato Tjahjo membahas soal Pilkada. Menurutnya, Pilkada serentak, prinsipnya, anggaran cukup atau tercukupi, baik itu anggaran KPU, termasuk Panwas dan dana keamanan. Jadi tak ada alasan lagi, coba-coba menunda atau memundurkan pilkada serentak. Dan seluruh partai juga telah sepakat di depan Wapres. Presiden juga tiga kali menggelar rapat terbatas mengevaluasi persiapan Pilkada serentak.
" Bapak Presiden menanyakan ke kepolisian, BIN, KPU, Bawaslu, TNI, siap tidak? Dijawab siap. Jadi tanggal 9 Desember, hari libur nasional. Agar masyarakat dapat hadir di TPS," ujarnya.
Tapi kata Tjahjo, masih ada permasalahan bagaimana kalau Pilkada di hari pendaftaran terakhir, hanya muncul satu calon. Tapi Tjahjo sendiri optimis, karena ini merupakan pertaruhan partai.
" Surabaya misalnya, seperti tak mungkin ada calon lain. Ternyata muncul. Kemarin 15 daerah baru satu calon, tapi saya optimis minimal ada dua calon," katanya.
Jadi lanjut Tjahjo, secara prinsip Pilkada serentak siap. Tak lupa Tjahjo berpesan agar PNS netral dalam Pilkada, termasuk TNI dan Polri. Tjahjo juga mewant-wanti para inkumben yang maju lagi dalam pemilihan, agar tak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Atau menyalahgunakan kewenangan demi sebuah kemenangan politik.
"Siapa pun tak boleh gunakan fasilitas daerah baik gedung atau kendaraan," katanya.
Baru kemudian Tjahjo memuji Bupati Humbang Hasundutan. Di mata dia, Bupati Humbang Hasundutan yang sudah menjabat dua periode adalah kepala daerah yang berhasil.
" Sayang bupati Humbang Hasundutan yang sukses dua periode, kalau boleh tiga periode pasti hasil survei cukup tinggi. karena itu para calon yang mau jadi bupati pimpin Humbang Hasundutan, harus baik-baik dengan pak Bupati. Dan saya yakin pak Bupati akan netral," kata dia. Sementara itu Bupati Humbang Hasundutan yang disentilnya tampak tertawa.
Tjahjo pun kemudian melanjutkan pidatonya. Kata dia, Kementrian Dalam Negeri posisinya adalah sebagai poros pemerintah nasional yang menyentuh sampai kelurahan dan desa. Jadi apa yang jadi keputusan politik pemerintah pusat, hukumnya wajib bagi seorang gubernur sampai kepala desa untuk melaksanakannya. Dan, sekarang yang jadi strategi pembangunan sudah tertuang dalam Nawacita Presiden Jokowi. Nawacita itu harus dilaksanakan oleh semua pemerintah daerah.
Kemudian Tjahjo bicara tentang janji kampanye. Kata dia, janji kampanye adalah hutang politik, baik itu janji kampanye seorang presiden atau kepala daerah yang disampaikan saat Pilpres atau Pilkada. Dan, janji itu kemudian dituangkan dalam program pembangunan.
" Kalau ada kepala daerah, sampai tingkat kepala desa tak mau laksanakan program nasional, ada sanksi. Termasuk soal penyerapan anggaran. Tolong dimonitor terus," katanya.
Karena kata dia, penyerapan anggaran kuartal pertama masih minim. Ia berharap di kuartal berikutnya serta seterusnya penyerapan bisa optimal. Dan bagi daerah yang penyerapan tak optimal, pemerintah akan memberikan sanksi.
" Yang optimal akan diberikan penghargaan,"ujarnya.
Misal Humbang Hasundutan, kata Tjahjo, penyerapannya sudah cukup baik. Tapi itu harus diawasi oleh DPRD. Selain itu, masyarakat harus ikut mengontrol. " Presiden janjikan akan ada tambahan dana 100 miliar per kabupaten atau kota," katanya.
Tak lupa dalam pidatonya, Tjahjo mengomentari soal anggaran desa. Menurutnya, anggaran desa harus dicermati dengan baik. Ia minta, semua kepala desa menyusun perencanaan dan pertanggungjawaban dengan baik. Kepada para camat dan bupati Tjahjo meminta untuk membantu kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dari setiap desanya masing-masing.
" Kemendagri juga targetkan tahum ini reformasi birokrasi selesai dengan baik. Tata kelola harus efisien, taat pada hukum. Itu harus dilaksanakan dengan baik," katanya.
Koordinasi juga kata Tjahjo harus dibangun, misalnya koordinasi antara camat, kapolsek dan danramil harus terbangun dengan baik. Di kabupaten dan kota kordinasi harus terbina dengan baik. Tjahjo pun kemudian menceritakan masa dia jadi anggota DPRD di era Soeharto.
" Di jaman Pak Harto (Soeharto-red), saya anggota DPRD. Dulu ada gelas pecah di tingkat RT, Danramil rapat kenapa gelas pecah. Seharusnya sekarang pun harus gitu. Kabupaten dan kota harus petakan area rawan bencana," katanya.
Jadi, semua pemangku kebijakan, kata Tjahjo harus mencermati setiap gelagat. Dinamika nasional dan regional mesti terus dicermati. Misalnya kata dia, terjadi keributan di Pilkada, itu harus dicermati dengan baik. Kemudian pidato Tjahjo beralih membicarakan soal pemekaran. Kata dia, DPR dan pemerintah sudah sepakat akan selektif dalam menetapkan usulan pemekaran sebuah daerah.
" Kita setujui pemekaran sepanjang Daerah Otonom Baru itu mampu meningkat kesejahteraan," ujarnya.
Selain itu, pembangunan di perbatasan pun lanjut Tjahjo, akan terus perecepat. Sebanyak 187 kecamatan di perbatasan bakal dipoles wajahnya. Intinya pemerintah ingin 43 kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, harus lebih baik dari perbatasan negara tetangga.
" Ini sudah jadi program. Wajah perbatasan harus ditingkatkan. Karena masuknya narkoba dari perbatasan. Masuknya warga negara asing, masuk dari perbatasan," katanya.
Tjahjo pun kemudian mengungkapkan, bahwa ada ratusan lebih warga asing menyusup ke Poso. Tapi kata dia, Panglima TNI sudah berjanji, pun Kapolri dengan Densus-nya sudah berkomitmen mencegah itu tak terjadi lagi.
" Janji Panglima, Kapolri dengan Densusnya, paling tidak dua bulan bisa selesai amankan perbatasan dari masuknya warga negara asing," katanya.
Tiba-tiba Tjahjo menyentil soal Nusakambangan. Ia merasa heran, di Nusakambangan ada LP untuk tahanan kelas kakap, tapi wilayah tersebut justru dijadikan tempat wisata. Bahkan ada pabrik semen di sana. ". Narkoba, ancaman kita, termasuk paham radikal. Kita cermati gelagat itu, baik internasional maupun regional," katanya.
Dalam pidatonya, Tjahjo juga menyebut kasus kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Kata dia, di Papua itu, tak pernah ada konflik yang terkait dengan agama. Toleransi beragama di Papua cukup tinggi. Namun ia sedikit heran, kenapa kasus seperti yang terjadi di Tolikara bisa muncul.
" Pendekatan hukum harus segera. Panglima TNI, Kodam sampai harus cepat redam itu. Saya kemerin berkeliling kumpulkan tokoh agama. Bahwa kerukunan umat beragama harusnya sudah selesai," ujarnya.
Toleransi kata Tjahjo, harus dibangun. Dan itu juga adalah tanggungjawab gubernur serta seluruh kepala daerah. Semua pemangku kebijakan wajib menjaga kerukunan beragama.
" Indonesia bukan negara agama. Tapi negara berbhineka, majemuk, beragam suku dan agama ada di Indonesia," ujarnya.
Tjahjo kemudian memberi contoh. Misalnya, di Humbang Hasundutan, kalau ada kelompok kecil masyarakat ingin bangun rumah Tuhan, tak ada alasan untuk tak diizinkan. Urusan agama adalah urusan keyakinan. Tugas pemerintah menjamin kebebasan beragama. Pemerintah harus tampil memberikan suasana tenang dan memberi ruang ibadah yang bebas.
" Ada satu daerah di Indo, warga di satu ingin bangun gereja. Oleh Pemda tak diijinkan. Sampai 8 tahun, bangun gereja, kok tak boleh, jawabannya, tak dibolehkan, karena gereja yang akan dibangun ada di jalan yang namanya jalan Kyai. Apa hubungannya nama jalan dengan bangun mesjid. Lalu masjid juga tak boleh dibangun karena nama jalannya Antonius," tutur Tjahjo.
Jadi kata dia, seorang pemimpin itu harus mengayomi seluruh warga negara. Tak lupa Tjahjo juga menceritakan bahwa kementeriannya sudah mengembalikan 139 Perda bermasalah. Perda yang bermasalah itu, diantaranya banyak yang bertentangan dengan Pancasila, atau tak sesuai dengan UU di atasnya.
" Saya kembalikan untuk diperbaiki. Dan silahkan anggota masyarakat usulkan Perda-perda. Tapi ingat, jangan bertentangan dengan UU dan bertentangan dengan Pancasila. Karena kita ini bukan negara agama"ujarnya.
Perintah Presiden pun mengenai kerusuhan di Tolikara sudah sangat jelas, segera selesai. Ia juga telah meminta kepolisian mengusut tuntas, siapa aktor yang memicu kerusuhan tersebut.
" Pembangunan kios yang terbakar, dan juga mesjid sudah jalan. Sudah tak ada saatnya lagi di negara ini, ada kelompk minoritas atau mayoritas. Semua warga negara,"kata dia.
Tjahjo melanjutkan, sekarang ini rakyat Indonesia beruntung punya presiden yang pernah jadi wali kota dan gubernur. Tak lupas dalam pidatonya Tjahjo juga bicara tentang keharusan siswa, setiap Senin mesti menggelar upacara bendera. Katanya, ia sepakat dengan kebijakan yang ditempuh Menteri Pendidikan, bahwa tiap Senin, sekolah wajib menggelar upacara bendera.
" Saya sepakat dengan Menteri Pendidikan, setiap Senin, ada upacara bendera, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan membawakan lagu daerah. Ini penting, karena di Jateng sudah ada kepala sekolah yang melarang sisanya menghormati Merah Putih," kata Tjahjo.
Di ujung pidatonya, Tjahjo kembali mengungkit soal ancaman radikalisme. Kata Tjahjo, ancaman radikalisme semakin. Karena itu ia minta seluruh jajaran aparat keamanan baik itu TNI dan kepolisian, atau pun aparatur pemerintahan, berani tentukan sikap.
" Kita harus berani menentukan siapa kawan, siapa lawan yang mau hancurkan Pancasila, kemajemukan, itu bukan kawan kita. Tapi lawan kita. Bersatu padu, tentukan siapa kawan, siapa lawan," katanya.
