Jadi, semua pemangku kebijakan, kata Tjahjo harus mencermati setiap gelagat. Dinamika nasional dan regional mesti terus dicermati. Misalnya kata dia, terjadi keributan di Pilkada, itu harus dicermati dengan baik. Kemudian pidato Tjahjo beralih membicarakan soal pemekaran. Kata dia, DPR dan pemerintah sudah sepakat akan selektif dalam menetapkan usulan pemekaran sebuah daerah.
" Kita setujui pemekaran sepanjang Daerah Otonom Baru itu mampu meningkat kesejahteraan," ujarnya.
Selain itu, pembangunan di perbatasan pun lanjut Tjahjo, akan terus perecepat. Sebanyak 187 kecamatan di perbatasan bakal dipoles wajahnya. Intinya pemerintah ingin 43 kabupaten yang berbatasan langsung dengan wilayah negara lain, harus lebih baik dari perbatasan negara tetangga.
" Ini sudah jadi program. Wajah perbatasan harus ditingkatkan. Karena masuknya narkoba dari perbatasan. Masuknya warga negara asing, masuk dari perbatasan," katanya.
Tjahjo pun kemudian mengungkapkan, bahwa ada ratusan lebih warga asing menyusup ke Poso. Tapi kata dia, Panglima TNI sudah berjanji, pun Kapolri dengan Densus-nya sudah berkomitmen mencegah itu tak terjadi lagi.
" Janji Panglima, Kapolri dengan Densusnya, paling tidak dua bulan bisa selesai amankan perbatasan dari masuknya warga negara asing," katanya.
Tiba-tiba Tjahjo menyentil soal Nusakambangan. Ia merasa heran, di Nusakambangan ada LP untuk tahanan kelas kakap, tapi wilayah tersebut justru dijadikan tempat wisata. Bahkan ada pabrik semen di sana. ". Narkoba, ancaman kita, termasuk paham radikal. Kita cermati gelagat itu, baik internasional maupun regional," katanya.
Dalam pidatonya, Tjahjo juga menyebut kasus kerusuhan yang terjadi di Tolikara, Papua. Kata dia, di Papua itu, tak pernah ada konflik yang terkait dengan agama. Toleransi beragama di Papua cukup tinggi. Namun ia sedikit heran, kenapa kasus seperti yang terjadi di Tolikara bisa muncul.
" Pendekatan hukum harus segera. Panglima TNI, Kodam sampai harus cepat redam itu. Saya kemerin berkeliling kumpulkan tokoh agama. Bahwa kerukunan umat beragama harusnya sudah selesai," ujarnya.
Toleransi kata Tjahjo, harus dibangun. Dan itu juga adalah tanggungjawab gubernur serta seluruh kepala daerah. Semua pemangku kebijakan wajib menjaga kerukunan beragama.
" Indonesia bukan negara agama. Tapi negara berbhineka, majemuk, beragam suku dan agama ada di Indonesia," ujarnya.
