" Ini juga kan soal tarik menarik ini kantong suara saya, yang telah saya garap ya yang gitu-gitulah. Sikap ngotot-ngototan terjadi. Sampai-sampai mungkin saking pusingnya Muzamil (Politisi PKS-red), mengatakan, sudah soal alokasi gunakan saja hasil kajian Perludem," tuturnya.
Perludem, kata August, memang pernah melakukan kajian tentang alokasi kursi per dapil. Tapi kata dia, basisnya menggunakan data sensus, bukan DAK2 pemerintah. Padahal, data sensus dengan DAK2 bila di perbandingkan selalu ada selisih yang signifikan. " Bisa 20 juta selisihnya," katanya.
Jika DPR berkeras tetap mengejar Maret, sementara data DAK2 selesai akhir Desember, dan parlemen sendiri ngotot basis alokasi kursi itu basisnya DAK2, maka dipastikan UU Pemilu, tanpa lampiran alokasi kursi dapil.
" Bisa sih jalan tengahnya, KPU yang mengerjakan alokasi kursi per dapil itu, tapi kan DPR yang ngotot tak mau," kata August.
Apa yang ia saksikan dan pantau dari pembahasan RUU Pemilu, aroma tarik menarik kepentingan sangat kuat terasa. Anggota Komisi II dari masing-masing partai juga serba salah, satu sisi ia juga berkepentingan mengamankan dapilnya, tapi satu sisi juga harus memperjuangkan kepentingan partai.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
