Mengenai tukar guling konsesi antara pasal yang memuat tentang angka PT dengan sistem proporsional tertutup sempat diutarakan oleh PDI-P. Ketua Pansus RUU Pemilu dari Fraksi PDI-P, Arief Wibowo, pernah menyatakan, sistem proporsional tertutup adalah prinsip bagi PDI-P. Sikap PDI-P tentang itu tegas dan jelas. Angka PT boleh turun, namun sistem pemilu tertutup bisa diakomodir.
"Sistem proporsional tertutup itu sudah menjadi prinsip partai. Sementara yang lain masih bisa kita kompromikan," ujarnya.
Kemungkinan tukar menukar pasal pun dilontarkan Wasekjen Partai Demokrat, Saan Mustofa. Menurut Saan bisa saja itu dilakukan. Intinya Demokrat siap membuka ruang kompromi.
" Kita ingin empat point krusial itu bisa disepakati, apakah dengan cara seperti itu (tukar guling PT dengan sistem proporsional tertutup-red), kita siap membuka ruang kompromi," kata Saan. Kendati Saan buru-buru menambahkan, hingga saat ini mengenai angka PT, partainya tetap pada angka 4 persen, belum ada keinginan menurunkan ke angka 3,5 persen.
Sementara Golkar, seperti diutarakan kadernya di Komisi II, Basuki Tjahja Purnama, masih bersikukuh angka PT dinaikan hingga 5 persen. Dan belum ada kompromi terkait itu. Mengenai apakah bisa dikompromikan dengan sistem pemilu, Basuki mengatakan, partainya sudah menawarkan sistem kombinasi.
" 30 persen tertutup dan 70 persen terbuka. Tapi kan, PDI-P, PKS, PKB dan PPP ngotot ingin semuanya tertutup," kata Basuki.
Alokasi Kursi
Namun kata August, bila PT misalnya sudah disepakati, tidak lantas kemudian pembahasan tak lagi alot. Ia berpendapat, persoalan krusial yang bakal juga akan menyita energi adalah soal alokasi kursi per daerah pemilihan atau dapil. Dalam rancangan revisi UU Pemilu, alokasi kursi itu basisnya adalah data DAK2 dari pemerintah, bukan data sensus.
Akan jadi problem, karena data DAK2 pemerintah, baru ada pada akhir Desember 2012. Sementara janji politik DPR, RUU Pemilu bisa selesai Maret 2012.
" Ini yang akan jadi hambatan," katanya.
Dalam sidang Panja yang ia saksikan juga terlihat pembahasan yang sulit mengenai alokasi kursi per dapil. Pembahasan alokasi kursi sulit karena sifatnya yang teknis, dan itu langsung bersentuhan dengan kepentingan politik individu legislator di 2014.
