Mohon tunggu...
kakak irbah
kakak irbah Mohon Tunggu... Freelancer - content writer

Hai, sifat introvert membawaku senang dengan dunia menulis. Semoga karyaku bisa bermanfaat!

Selanjutnya

Tutup

Financial

PHK dan Daya Beli Anjlok: Ekonomi Indonesia Terjebak dalam Lingkaran Deflasi?

15 Oktober 2024   12:57 Diperbarui: 15 Oktober 2024   13:02 143
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Lingkaran Deflasi dan Tantangan Ekonomi

Deflasi bukan sekadar penurunan harga, tetapi juga sinyal bahwa konsumsi dan produksi melambat. Jika tidak segera diatasi, Indonesia bisa terjebak dalam lingkaran deflasi, di mana penurunan harga memicu rendahnya konsumsi, yang pada gilirannya menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk situasi pasar tenaga kerja.

Pemerintah perlu mengambil langkah konkret untuk memperbaiki daya beli masyarakat dan menekan angka PHK. Tanpa intervensi yang efektif, deflasi bisa menjadi ancaman serius bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Akar Masalah Deflasi: Kapitalisme dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia

Buruknya kondisi ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi landasan kebijakan ekonomi negeri ini. Kapitalisme, yang menitikberatkan pada keuntungan dan peran pasar, telah menciptakan berbagai permasalahan struktural dalam perekonomian, termasuk deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut. Berikut beberapa faktor penyebabnya:

1. Negara Hanya Berperan sebagai Regulator, Bukan Pengurus Utama

Dalam sistem kapitalisme, pemerintah tidak berperan sebagai pengurus kebutuhan rakyat, melainkan hanya sebagai regulator. Pembukaan lapangan kerja, misalnya, bergantung pada sektor swasta. Akibatnya, regulasi dibuat agar pekerja dapat menerima upah sesuai pasar, bukan kebutuhan hidup layak.

Namun, perusahaan yang fokus pada profit tidak berkepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Upah dianggap sebagai biaya produksi, sehingga ketika profit menurun, PHK sering menjadi jalan pintas.

2. Kebijakan Dikendalikan Pemilik Modal

Pemerintahan dalam sistem kapitalisme cenderung tunduk pada kepentingan pemodal. Kebijakan yang dihasilkan sering kali menguntungkan perusahaan besar tetapi merugikan pekerja. Contoh konkret adalah pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja yang kontroversial dan mendapat penolakan publik karena dianggap merugikan hak pekerja demi kepentingan korporasi.

3. Liberalisasi dan Privatisasi SDA

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Financial Selengkapnya
Lihat Financial Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun