Penggunaan teknologi verifikasi digital untuk memastikan keabsahan data pemilih, terutama di daerah-daerah yang sering kali terjadi kasus pemilih ganda atau fiktif.
Penguatan Sistem Penyelenggaraan Pemilu yang Transparan
Peningkatan transparansi KPUÂ dalam setiap tahap proses Pilkada, mulai dari pendaftaran calon, penghitungan suara, hingga pengumuman hasil. KPU harus membuka akses informasi kepada publik secara real-time melalui platform online yang bisa diawasi oleh masyarakat.
Penguatan kapasitas teknis penyelenggara pemilu di tingkat daerah, terutama dalam hal logistik, pelatihan petugas, dan penggunaan teknologi. Hal ini bisa mengurangi risiko human error dan mencegah kecurangan di tingkat lokal.
Pencegahan Pengaruh Oligarki dan Dinasti Politik
Regulasi lebih ketat terkait pencalonan dari dinasti politik, misalnya dengan memperkenalkan aturan pembatasan pencalonan bagi keluarga dekat petahana yang telah memegang jabatan selama beberapa periode berturut-turut.
Kaderisasi yang lebih baik di partai politik, di mana partai harus fokus pada pengembangan dan penguatan kader internal yang berkualitas dan berintegritas daripada hanya mengandalkan tokoh dari luar atau yang berasal dari dinasti politik.
Mendorong Debat Kandidat yang Substantif
Debat calon kepala daerah harus lebih difokuskan pada isu-isu substantif yang relevan dengan kepentingan daerah, seperti pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Ini dapat dilakukan dengan melibatkan panel ahli dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun pertanyaan untuk debat.
Media lokal perlu didorong untuk lebih aktif dalam menyelenggarakan diskusi dan debat yang melibatkan kandidat, guna memastikan bahwa program-program yang ditawarkan oleh kandidat diketahui publik secara luas.
Peningkatan Teknologi Pengawasan dan Pemungutan Suara
