Temuan-temuan itu kemudian 'dapat' memaklumi 67.2 % pendapat yang menyatakan 'penerapan hukum syariah akan memperkuat nilai moral'. Sementara yang menyatakan 'bermanfaat bagi upaya memerangi korupsi' hanya 4.6 persen. Bahkan yang mengaitkan manfaatnya dengan 'keuntungan propaganda Islam' hanya 9.8 persen.
Indikator yang lebih mengkhawatirkan soal peluang bagi mereka yang ingin menerapkan politik 'divide et impera' itu, justru terlihat pada pernyataan-yang berkaitan dengan peran keislaman.
- 49 % menganggap pemeluk Islam harus diprioritaskan dibanding agama lain.
- 58 % menyatakan penting memilih pemimpin yang Muslim.
- 63 % menginginkan hukuman lebih sering ditegakkan bagi mereka yang menista agama Islam.
- 41 % berharap hukum syariah diterapkan di tingkat lokal sementara yang menginginkannya di seluruh Indonesia sebesar 39 persen.
- 36 % menginginkan Islam sebagai satu-satunya agama resmi di Indonesia.
+++
Kesan 'keraguan pada ketidak berdayaan Jokowi bersikap tegas dan berani' menghadapi kesemerawutan Indonesia, lamat-lamat kemudian 'terekam' lewat pernyataan-pernyataan responden yang berkait dengan tingkat kepercayaan pada sejumlah institusi kita.
Adalah Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menempati urutan pertama institusi yang dipercaya responden (90.2 persen). Mengalahkan Pemerintah Pusat yang hanya menempati urutan ketiga (81.6 persen), di bawah Komisi Pemberantasan Korupsi yang menempati urutan kedua (83.1 persen).
Sementara itu, tingkat kepercayaan responden yang paling rendah justru terhadap Partai-partai Politik. DPR berada setingkat di atasnya (peringkat ke-12 sebesar 55.4 persen). Padahal, institusi inilah yang mewakili suara dan kepentingan mereka.
+++
Kebetulan atau tidak, tingkat kepercayaan tertinggi dari responden survey ISEAS terhadap TNI tersebut, seperti beresonansi dengan sepak-terjang Panglima-nya dalam beberapa minggu terakhir. Sekonyong-konyong cerita basi soal 'hantu' PKI dan komunisme dihembuskannya kembali. Kemudian diikuti dengan 'sesumbar informasi intelijen A-1' soal penyeludupan 5000 picuk senjata yang kemudian hari dibantah resmi oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, yang menjadi atasannya.
Semua kesemerawutan itu --- sengaja atau khilaf --- terus saja diperkeruh berbagai berbaga pihak. Soal ketidak-mampuan Menteri Perhubungan beradaptasi dengan kemajuan zaman dalam menyikapi fenomena Revolusi Budaya Digital pada transportasi online, adalah contohnya.
Alih-alih menyempurnakan Peraturan Menteri yang telah disiapkan pendahulunya yang kebijakannya soal hal tersebut sempat menuai kritik langsung dari Jokowi, Menteri Budi Karya malah memaksakan pemberlakuannya setelah melakukan sejumlah perubahan yang tak esensial. Kemudian sejumlah pihak mengajukan gugatan dan Mahkamah Agung membantalkan Peraturan Menteri tersebut. Atas dasar kekosongan aturan dan ketentuan paska keputusan itu maka sejumlah daerah --- sebagaimana yang baru saja terjadi di Bandung, Jawa Barat, dan beberapa kota lain di Indonesia --- mengeluarkan sikap pelarangan operasi angkutan online.
Walaupun dihentikan sementara, hal tersebut tentu mengecewakan banyak kalangan yang setelah berbagai kesulitan ekonomi dan lapangan kerja --- seperti yang dinyatakan mayoritas responden pada bagian awal tulisan ini --- menggantungkan rezeki hidupnya di sana.
