Drama KPK, Sutradara yang Pongah, dan Lakon yang Bebal

Alih-alih mencanangkan dan melakoni reformasi internal pada diri masing-masing. Mereka justru berulang kali 'mendemonstrasikan gerakan perlawanan' yang kontra-produktif terhadap cita-cita yang kita sematkan sebagai latar belakang berdirinya KPK. Hal yang semakin runyam karena DPR pun tak sungguh-sungguh memprioritaskan pembenahan dan penyempurnaan tugas pokok dan fungsi mereka.

+++

Kita tak dapat lagi memungkiri kenyataan perlunya dobrakan serius terhadap labirin yang menyesatkan langkah-langkah selama ini.

Salah satu hal penting yang termuat pada publikasi terakhir Yusof Ishak Institute tentang 'Trend in Southeast Asia, The Indonesia National Survey Project: Economy, Society, and Politics' (2017) adalah soal tingkat kepercayaan publik terhadap berbagai institusi yang ada. Dari 1.620 responden dewasa yang diwawancarai dan tersebar di seluruh Indonesia, TNI memperoleh nilai yang tertinggi (90.2%); sementara yang terendah diberikan pada partai-partai politik (45.8%). KPK sendiri menempati urutan kedua tertinggi (83.1%) dan DPR justru pada urutan kedua terendah (55.4%). Kepolisian sendiri hanya memperoleh 70.3 persen.

Sumber: ISEAS

Mungkin kita perlu memikirkan ulang secara seksama bagaimana agar untuk sementara waktu dapat menyertakan kembali TNI pada upaya membenahi kehidupan masyarakat sipil. Pengalaman-pengalaman buruk ketika Orde Baru menerapkan kebijakan Dwi Fungsi ABRI dulu, tentu menjadi pelajaran berharga yang tak perlu diulangi. Perumusan peran dan fungsi ad-hoc agar mereka dapat dilibatkan dalam mengatasi 'kondisi darurat' hari ini -- mengawal cita-cita Reformasi kembali pada jalurnya seperti yang mereka lakukan di masa paling awal gerakan tersebut lahir -- sudah sepantasnya dilakukan.

Pada kenyataan yang kita temui sehari-hari, secara de facto keterlibatan TNI sesungguhnya telah sering dilakukan dalam berbagai kegiatan operasional lapangan. Mulai dari pengerjaan berbagai proyek infrastruktur di wilayah-wilayah terpencil, pembukaan sawah-sawah baru, hingga menjaga ketertiban umum di fasilitas-fasilitas strategis pada situasi tertentu, seperti bandar udara, pelabuhan, dan titik-titik penyeberangan saat puncak musim mudik.

Beberapa waktu terakhir ini, pelibatan mereka lebih jauh untuk mengatasi kondisi keamanan dan ketertiban tertentu yang semakin darurat -- terutama terkait soal terorisme dan peredaran gelap narkoba -- memang sudah mulai dibicarakan intensif. 

Lalu mengapa tak kita libatkan saja TNI pada KPK? 

Jilal Mardhani, 15-9-2017