Proyek itu kini mulai kisruh. Soal pendanaan untuk membayar Adhi Karya yang telah mengerjakannya berdasarkan Peraturan Presiden.
Sri Mulyani tentu pusing mengatur kas yang semakin cekak. Jangankan untuk pengeluaran-pengeluaran baru yang sebelumnya tak pernah ada. Untuk membiayai yang rutin dan mesti saja, mantan Managing Director pada World Bank Group itu harus tunggang langgang menyiasatinya.
Di atas telah dijabarkan bahwa penerimaan negara tahun lalu --- jika tak menyertakan hasil tax amnesty yang sesungguhnyabersifat insidentil alias cuma berlaku tahun 2016 itu --- merosot hingga 73,6 persen dari target yang dicanangkan. Artinya, tahun lalu, sejumlah pengeluaran yang semula sudah direncanakan, terpaksa dipangkas atau bahkan mungkin ditunda sama sekali.
Lalu kini, walaupun dilandasi maksud baik Jokowi untuk mengatasi persoalan kemacetan lalu lintas ibukota --- yang menjadi etalase Indonesia --- yang sudah sampai tahap sangat memprihatinkan, Menteri Keuangan yang energik dan menarik itu tentu semakin gelisah terhadap kemampuan negara untuk membiayainya. Meski tak perlu dibayar sekaligus, dan boleh dicicil beberapa tahun ke depan sekalipun. Sebab, artinya ia harus mencadangkan tambahan pada daftar pengeluaran yang sebetulnya harus dan perlu dipangkas. Sementara, gambaran terhadap tambahan pemasukan yang masih mungkin dapat digali atau diupayakan, masih terlihat suram.
Kegelisahannya tentu lebih jauh dari sekedar soal membiayai proyek yang --- karena pembahasan soal kisruh pembiayaannya belum tuntas --- beberapa pekan terakhir ini terlihat sepi aktivitas. Kemungkinan ia pun membayangkan tuntutan pembiayaan yang lain berikutnya. Sebab, seperti MRT ruas Lebak Bulus - Bundaran HI yang dibangun dengan menggunakan pinjaman 120 milyar yen sekarang, biayanya tentu masih akan membengkak agar dapat menuntaskan lintasannya hingga Kampung Bandan di utara Jakarta. Konon sat ini pemerintah DKI berseteru dengan DPRD karena adanya wacana penambahan lintasan hingga berakhir di Ancol. Selain untuk menambah pelayanan agar MRT juga memberi kemudahan warga yang ingin berekreasi di sana, alasan lain yang tak kalah menarik adalah soal lahan yang semula dirancang untuk lokasi depo di Kampung Bandan. Katanya, PT KAI sudah terlanjur terikat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga di sana.
Pada Annual Report 2015 yang sudah dipublikasikan, kerjasama untuk membiayai desain dasar koridor MRT lainnya yang membentang dari timur ke barat disebutkan sudah ditanda-tangani. Tahap awal studi akan dilaksanakan untuk lintasan sepanjang 27 kilometer dari sekitar 87 kilometer yang direncanakan keseluruhan. Jadi untuk melengkapi proyek MRT saja, Sri Mulyani setidaknya harus memikirkan sumber pembiayaan yang berjumlah lebih dari Rp 100 triliun lagi.
LRT yang sekarang diperkirakan menyedot anggaran Rp 25 triliun pun baru sebuah permulaan. Ke depan tentu diikuti pengembangan jaringan lain untuk melengkapi dan menyempurnakannya.
Ibu Menteri Sri Mulyani pasti juga membayangkan 'kecemburuan' kota-kota lain di Indonesia yang ingin memiliki fasilitas transportasi publik yang sepadan agar dapat mengatasi soal kemacetan mereka. Sudah sering mengemuka keinginan walikota Ridwan Kamil mengembangkannya di Bandung, atau walikota Tri Rismaharini untuk Surabaya, Ibukota propinsi Jawa Timur yang dipimpinnya. Diperkirakan begitu pula yang segera mengemuka dari Medan, Yogyakarta, Makasar, dan banyak kota-kota lain yang saat ini sesungguhnya juga sedang mengalami masalah yang sama. Maka, tanpa strategi dan jalan keluar pemecahan yang tepat maka soal pembiayaan MRT maupun LRT yang mempengaruhi APBN itu, kemungkinan besar akan menyisakan persoalan yang semakin membuat runyam negara yang sedang heboh karena salah urus berkepanjangan sebelumnya ini.
***
Lingkaran Setan
Kemarin telah diberitakan bahwa Presiden Jokowi akan menanda-tangani Peraturan Presiden untuk skema pembiayaan LRT yang baru, hari Jumat ini (17-3-2017). Menurut Luhut Binsar Panjaitan, skema tersebut telah diketahui dan disetujui Sri Mulyani.
