Mohon tunggu...
Jhon Sitorus
Jhon Sitorus Mohon Tunggu... Ilmuwan - Pengamat Politik, Sepakbola, Kesehatan dan Ekonomi

Indonesia Maju

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Eks Tim Mawar Menjabat di Kemenhan, Masihkah Jokowi Pro Reformasi?

28 September 2020   21:52 Diperbarui: 28 September 2020   21:57 337
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi dan Prabowo sedang berdiplomasi di MRT pada tahun Juli 2019 seusai Jokowi diumumkan sebagai pemenang Pilpres 2019. Moment ini sekaligus sebagai simbol berakhirnya perseteruan politik di antara kedua kelompok. sumber : matamatapolitik

Dibelakang Jokowi pula berdiri para aktivis 98 seperti Adian Napitupulu, Hariman Siregar, Budiman Sudjatmiko hingga para korban pelanggaran HAM dan keluarga yang hilang yang saat ini nasibnya masih tergantung-gantung.

Meski pada era pemerintahan Jokowi progres penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu terbilang "mandek" karena tidak ada instruksi dan langkah yang jelas. Meski para korban masih berharap agar Jokowi melakukan tindakan yang nyata. 

Terbukti sebagian besar dari mereka masih mendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan kembali, pelanggaran HAM masa lalu menjadi topik yang hangat. Aktivis 98 dan korban pelanggaran HAM masa lalu harus diakui turut berperan besar dalam memenangkan Jokowi dengan perolehan suara sebesar 55,50%.

Barangkali, mereka hanya tidak memiliki pilihan, karena Capresnya hanya ada 2 maka tidak mungkin mereka menitipkan harapan itu kepada Prabowo. 

Selain terbukti berperan aktif terhadap tim Mawar, Prabowo juga dikenal publik merupakan bagian dari orde baru. Dengan demikian, pilihan satu-satunya jatuh kepada Jokowi.

Setelah pengangkatan Prabowo menjadi Menhan, kini pengangkatan eks tim Mawar lainnya Brigjen TNI Yulius Selvanus dan Brigjen TNI Dadang Hendrayudha menjadi pejabat strategis di eselon I Kemenhan semakin membuat Publik tidak percaya terhadap Jokowi, utamanya mereka yang dulu memberikan harapan dipundaknya soal penyelesaian masalah pelanggaran HAM masa lalu.

Jokowi telah mengingari dua janjinya untuk menyelesaikan permasalahan HAM di masa lalu. Pertama karena mantan walikota Solo ini menyerahkan kuasa pertahanan negara (Kemenhan) kepada Prabowo yang diduga berperan besar terhadap kejahatan kemanusiaan. 

Kedua, Jokowi mengangkat orang yang sudah pernah diadili dan dihukum oleh peradilan dengan kasus penculikan aktivis. Keputusan ini bisa diimajinasikan bahwa seakan-akan Negara menjadi pemaaf dan lupa terhadap pelanggaran biadap di era Orde Baru dan harusnya menegakkan tuntutan reformasi semaksimal mungkin.

Keputusan ini juga semakin menambah luka korban kejahatan HAM masa lalu yang tak kunjung mendapatkan nasib yang jelas atau keadilan. Dukungan yang mereka berikan dulu kepada Jokowi salah satunya agar tak ingin Indonesia dipimpin oleh Prabowo yang menjadi dalang penculikan aktivis dan dikenal dekat dengan Orde Baru. 

Bagai luka disiram air cuka, teramat pedih untuk melihat Prabowo dan tim Mawarnya kembali menjadi bagian dari pemerintahan negara ini. Ini bukan hanya sekedar praktek pragmatism kekuasaan, tetapi juga sebuah upaya merendahkan nilai-nilai reformasi.

Bagi Jokowi, jelas tidak mungkin berniat secara sengaja untuk kembali memperbesar luka lama yang dipendam oleh para korban HAM masa lalu. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun