KUIS 10 - Penerapan Penyebab Kasus Korupsi di Indonesia pendekatan Robert Klitgaard

Kasus korupsi E-KTP yang terjadi di Indonesia melibatkan penggelapan dana negara sebesar lebih dari Rp 5 triliun, yang terkait dengan proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Proyek ini dimulai pada tahun 2011 dengan tujuan untuk mengganti sistem KTP manual yang selama ini digunakan dengan sistem berbasis elektronik yang lebih modern. Namun, alih-alih memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara, proyek ini malah menjadi sarang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak pejabat tinggi negara, anggota legislatif, serta pihak swasta yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini.

Teori Klitgaard tentang korupsi, yang memfokuskan pada tiga faktor utama—monopoli, kewenangan (discretion), dan akuntabilitas—memberikan kerangka yang sangat relevan untuk menganalisis kasus korupsi E-KTP ini. Ketiga faktor tersebut berkontribusi pada terjadinya korupsi dalam proyek besar ini. Dalam penjelasan lebih rinci ini, kita akan melihat bagaimana teori Klitgaard diterapkan untuk menjelaskan fenomena korupsi E-KTP.

1. Monopoli dalam Proyek E-KTP

Monopoli mengacu pada keadaan di mana suatu pihak atau individu memiliki kontrol penuh atas suatu sumber daya atau layanan tanpa adanya pesaing atau alternatif yang signifikan. Dalam kasus E-KTP, monopoli terjadi dalam hal pengelolaan dan pengadaan barang dan jasa terkait proyek E-KTP. Proyek ini sepenuhnya dikendalikan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memiliki kewenangan besar dalam menentukan siapa yang terlibat dalam pengadaan dan pelaksanaan proyek tersebut.

Beberapa elemen monopoli yang terlihat dalam proyek E-KTP antara lain:

• Kontrol Penuh oleh Kemendagri: Kemendagri memiliki kontrol penuh atas anggaran, pengadaan barang, serta pemilihan kontraktor dan vendor. Keputusan yang diambil terkait dengan vendor yang dipilih untuk menyediakan peralatan seperti mesin perekaman data dan perangkat keras lainnya tidak melalui proses seleksi yang transparan dan terbuka.
• Kurangnya Persaingan: Dalam hal pengadaan barang dan jasa, sangat sedikit kontraktor yang terlibat dalam proyek ini. Proses tender yang seharusnya terbuka dan kompetitif, justru dimanfaatkan oleh oknum pejabat untuk memilih rekanan tertentu yang dapat memberikan keuntungan pribadi atau komisi. Beberapa perusahaan yang mendapat kontrak ternyata terkait dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat pemerintah yang mengelola proyek ini.

Monopoli dalam pengelolaan proyek E-KTP memberi peluang bagi pelaku korupsi untuk mengatur proses pengadaan dengan cara yang tidak sah. Misalnya, para pejabat dapat memanipulasi harga proyek, memotong anggaran, atau memfasilitasi pembayaran yang tidak sesuai dengan kesepakatan kontrak. Klitgaard menunjukkan bahwa monopolistik dalam sistem ini menciptakan celah bagi terjadinya korupsi karena tidak ada kompetisi yang bisa mengawasi dan mengurangi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang memiliki kendali.

2. Discretion (Kewenangan yang Luas) dalam Kasus E-KTP

Discretion merujuk pada kewenangan yang luas yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk membuat keputusan penting dalam proyek atau kebijakan tanpa pengawasan yang ketat. Dalam proyek E-KTP, para pejabat yang terlibat memiliki kewenangan yang sangat besar dalam berbagai tahap proyek, mulai dari penetapan anggaran hingga pemilihan vendor atau kontraktor. Keputusan-keputusan ini diambil tanpa keterlibatan masyarakat atau pengawasan independen yang cukup.

Beberapa contoh kewenangan yang luas yang menyebabkan potensi korupsi dalam kasus E-KTP adalah:

• Penetapan Anggaran dan Penggunaan Dana: Pejabat-pejabat Kemendagri dan anggota legislatif yang terlibat dalam proyek E-KTP memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi anggaran proyek yang sangat besar. Dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, pelatihan petugas, serta distribusi KTP elektronik, ternyata dialihkan dan diselewengkan oleh para pelaku korupsi.

• Pemilihan Vendor dan Proses Tender: Keputusan mengenai siapa yang akan mengerjakan proyek E-KTP sangat bergantung pada kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tertentu di Kemendagri. Misalnya, meskipun ada vendor yang lebih berkompeten dan menawarkan harga lebih murah, namun keputusan untuk memilih vendor yang lebih menguntungkan bagi oknum pejabat, dengan memberikan komisi atau suap, tetap dilakukan. Proses ini biasanya dilakukan tanpa pengawasan yang jelas, dan pihak lain yang berkompeten tidak diberi kesempatan untuk bersaing.

•