Pariwisata Berbasis Komunitas

Begitu pentingnya peran masyarakat lokal dalam pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan telah mendorong munculnya tren baru pengembangan pariwisata yang berbasis masyarakat. Menurut Tosun dan Timothy (2003) aspek penting dalam pariwisata berkelanjutan adalah penekanan kepada pariwisata berbasis masyarakat. Pendekatan ini lebih fokus terhadap partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan dan pengembangan.

Pengembangan Pariwisata berbasis Komunitas

Murphy adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan pengembangan pariwisata berbasis komunitas secara luas (1985:16). Ia berpendapat bahwa agar barang-barang yang berhubungan dengan pariwisata dapat disajikan dan digunakan secara lokal, barang-barang tersebut harus dapat dilihat oleh penduduk lokal, yang seringkali sangat menyadari dampak pariwisata. Oleh karena itu, masyarakat lokal harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan industri pariwisata dan juga menjadi komponen penawaran pariwisata. Karena masyarakat lokal perlu mempunyai lebih banyak hak untuk menentukan bagaimana kawasan mereka dipasarkan dan dikemas sebagai daya tarik wisata, mereka juga harus menanggung dampak kumulatif dari pengembangan pariwisata.

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan sejumlah tujuan dan prinsip pariwisata. Nilai-nilai kemaslahatan, kekeluargaan, keadilan dan pemerataan, keseimbangan, kemandirian, keberlanjutan, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, dan persatuan menjadi landasan penyelenggaraan pariwisata, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, penanggulangan pengangguran, menjaga lingkungan hidup, memajukan kebudayaan, meningkatkan citra bangsa, menumbuhkan rasa cinta tanah air, memantapkan jati diri dan persatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa merupakan tujuan pariwisata. Oleh karena itu, tujuan dan prinsip tersebut harus diperhatikan dalam pertumbuhan pariwisata.

Di lokasi-lokasi terpencil, di mana keterlibatan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan penawaran pariwisata, model pendekatan masyarakat telah muncul sebagai standar industri dalam proses pengembangan pariwisata. D'amore memberikan guidelines model bagaimana cara pengembangan pariwisata berbasis Masyarakat, yaitu :

• Menentukan prioritas pembangunan yang diusahakan oleh penduduk lokal (warga) 
•  Mendorong dan mendukung warga lokal
• Penduduk lokal yang bekerja di industri 
•  Adanya kebutuhan yang besar akan kewirausahaan lokal atau penanaman modal
•  Keterlibatan warga dalam beberapa acara dan kegiatan
• Barang-barang pariwisata untuk menggambarkan identitas lokal
• Mengatasi hambatan-hambatan yang muncul sebelum pengembangan ke depan.

Pada intinya masyarakat lokal perlu "dilibatkan" dalam pengembangan pariwisata agar mereka dapat memperoleh manfaat dari pariwisata serta berkontribusi terhadap pertumbuhannya dengan menawarkan kesempatan pendidikan dan penjelasan mendalam tentang sejarah dan kekhasan mereka.

Menurut Suansri poin-poin yang merupakan aspek utama dalam pengembangan Pariwisata berbasis komunitas melaui dimensi-dimensi berikut ini:

• Dimensi ekonomi adalah tentang bagaimana pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Misalnya, melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, pelatihan keterampilan, atau peningkatan pendapatan melalui penjualan produk lokal.
• Dimensi sosial berfokus pada interaksi sosial dan hubungan antara wisatawan dan masyarakat setempat. Ini mencakup pengembangan program homestay, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan promosi kegiatan budaya yang melibatkan komunitas.
• Dimensi budaya adalah tentang melestarikan dan mempromosikan warisan budaya lokal. Ini bisa dilakukan melalui festival budaya, pengembangan produk kerajinan tangan tradisional, atau penyediaan informasi tentang sejarah dan kebudayaan daerah.
• Dimensi lingkungan berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Ini melibatkan pengelolaan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan pelestarian alam serta ekosistem di sekitar destinasi pariwisata.

Hambatan dan tantangan Pariwisata berbasis Komunitas

Menurut, Scheyvens dua tantangan utama yang dihadapi pariwisata berbasis komunitas. Pertama, memahami bahwa penduduk lokal di suatu kawasan wisata terbagi menjadi beberapa kelompok atau faksi yang saling mempengaruhi berdasarkan faktor seperti jenis kelamin, ras, dan kasta. Biasanya, kelompok-kelompok yang bertikai berpendapat bahwa mereka adalah pemilik sah atau pemegang hak istimewa untuk memiliki sumber daya pariwisata. Menurut Mowforth dan Munt (2016), terdapat kelompok sosial makmur tertentu yang dapat mengontrol pengembangan pariwisata berbasis komunitas dan selanjutnya mengontrol alokasi dan perolehan manfaatnya. Hal ini menjadikan partisipasi yang adil sebagai faktor penting untuk dipertimbangkan ketika mempromosikan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat. Selain itu, perencanaan pengembangan pariwisata harus memberikan pertimbangan khusus terhadap kepentingan kelas masyarakat, gender, dan etnis.

Tantangan kedua adalah permasalahan sosial karena tidak melihat pariwisata sebagai sarana untuk mendorong pengembangan masyarakat lokal. Masyarakat lokal rentan terhadap eksploitasi karena masyarakat secara keseluruhan tidak memiliki cukup pengetahuan, sumber daya, dan kekuasaan dalam kerangka hukum dibandingkan dengan para pengambil keputusan lainnya dalam pengembangan pariwisata. Pernyataan serupa disampaikan Campbell (1999) yang menyatakan bahwa perjuangan masyarakat dalam mewujudkan keunggulan pariwisata menyebabkan berkurangnya peluang untuk terlibat dalam industri pariwisata dan bidang terkait lainnya.

Selain tantangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat juga akan berhadapan dengan berbagai hambatan. Menurut Tosun, terdapat tiga hambatan dalam pembangunan pariwisata berbasis masyarakat terutama di negara ber-