1. Selama memimpin Kota Yogyakarta 5 tahun terakhir, kinerja HS tidak
memuaskan publik.Hasil survei menunjukkan ±62% warga Kota Yogyakarta
menyatakan tidakpuas atas kinerja HS. (Survei Indopolling Network
Research yangdilakukan bulan September 2016)
2. Sudah menjadirahasia umum jika HS bukanlah pemimpin yang dekat
dengan rakyatsehingga kebijakan yang diambil juga tidak berpihak
untuk kepentinganrakyat. Ketidakhadiran HS di tengah rakyat sering
dikritisi masyarakattermasuk oleh kalangan seniman dengan mengadakan
“Festival SeniMencari Haryadi”.
3. Kebijakan HS yangtidak berpihak ke rakyat dibuktikan dengan
maraknya pembangunanhotel, apartemen dan mall di Kota Yogyakarta
tanpamempertimbangkan dampak-dampak negatifnya termasuk ketersediaan
air tanah yangmenjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan air warga Kota
Yogyakarta.Akibatnya banyak wilayah yang mengalami fenomena sumur
kering yang memicukeprihatinan banyak pihak termasuk akademisi dan
aktivis lingkunganhidup yang menyerukan gerakan “Jogja Asat”.
(http://jogja.tribunnews.com/2014/10/03/warga-kritik-pemkot-lewat-aksi-jogja-asat)
4. Menanggapigerakan “Jogja Asat” akibat tidak terkendalinya
pembangunan hotel,apartemen dan mall di Kota Yogyakarta, Gubernur DIY
Sri Sultan HamengkuBuwono X merasa “ditipu” oleh HS sebagai Walikota
Yogyakarta yangterus memberi ijin pembangunan hotel baru. Kalau
Gubernur DIY yangjuga Sultan Yogyakarta saja “ditipu” apalagi kita
yang rakyat biasa.
(http://www.aktual.com/sultan-hb-x-merasa-ditipu-perizinan-hotel-di-yogyakarta-melonjak/)
5. Menghadapi kritikkeras dari Ngarsa Dalem dan masyarakat tentang
perijinanpembangunan hotel baru yang bejibun (ada sekitar 104 ijin
baru selama HSmenjabat), HS bukannya bertanggung jawab secara
“gentle” tetapimalah menyalahkan aparatur dibawahnya dengan menyebut
dirinya tidak pernahteken ijin pembangunan hotel baru. Tetapi HS lupa
bahwa semuakebijakan pemerintahan di Kota Yogyakarta sepenuhnya
adalah tanggungjawabnya, bukan yang lain. (Harian Tribun Jogja 12
Oktober 2016 Hal. 1,judul “Wali Kota Sebut Tak Pernah Teken”)
6. Tentu kitamelihat telah banyak berdiri Toko Modern Berjejaring
(TMB) di KotaYogyakarta, bahkan berdiri di dekat pasar tradisional.
Hal itu menjadibukti bahwa HS tidak berpihak kepada usaha-usaha
ekonomi rakyat danbahkan menciptakan persaingan yang tidak sehat
antara TMB denganpasar tradisional. Banyak berdirinya TMB ternyata
juga tidak dibarengidengan penegakan regulasi karena faktanya banyak
TMB yangperijinannya tidak lengkap tetapi tetap dapat beroperasional.
7. Ditengahkekosongan regulasi yang mengatur tentang menara mikrosel,
ada ratusan menara mikrosel yang telah berdiri dengan angkuhnya,
bahkan banyak yangberdiri di trotoar, taman dan lahan milik
Pemerintah KotaYogyakarta. Sementara pendapatan daerah dengan
berdirinyamenara-menara mikrosel tersebut tidak ada sama sekali.
Anehnya HS sepertitidak memiliki keberanian untuk menindak tegas
dengan menertibkanmenara-menara mikrosel tersebut termasuk yang ada
di lahan-lahan milikPemerintah Kota Yogyakarta. Padahal dari tahun
2012, sudah banyakpihak yang menyarankan agar HS segera menerbitkan
regulasi agarmenara-menara mikrosel memiliki payung hukum, mengatur
tempatnya dan adakontribusi untuk memperkuat PAD. Namun sampai habis
masa jabatannya, HStidak pernah mengindahkan saran tersebut. Akhirnya
menara-menaratersebut berdiri secara liar tanpa keterlibatan
pemerintah.(http://www.koran-sindo.com/news.php?r=5&n=103&date=2016-07-30)
8. Carut marutnyaregulasi di Kota Yogyakarta terkait perijinan
pembangunan hotelbaru, TMB dan menara mikrosel menunjukkan bahwa HS
membuka peluanguntuk terjadinya tidak pidana korupsi. Aroma korupsi
terkait perijinantersebut pernah disampaikan oleh Busyro Muqoddas
mantan komisionerKPK dalam sebuah pembekalan untuk anggota DPRD di
Jogja.(http://www.radarjogja.co.id/kpk-cium-aroma-di-balik-izin-hotel/#
)
9. HS menghapusprogram ramah lingkungan “Sego Segawe” di lingkungan
Kantor PemerintahKota Yogyakarta. Padahal program tersebut bertujuan
untuk mengurangiemisi gas buang dari kendaraan bermotor guna
menciptakanlingkungan yang lebih sehat dan mendorong masyarakat untuk
menggunakan alattranspotasi sepeda dan kendaraan umum untuk
mengurangi kemacetanlalu lintas di Kota Yogyakarta. Protes masyarakat
dan kalangan mudaatas kebijakan HS tersebut dituangkan dalam berbagai
media seni baikvideo, musik dan mural dengan tema “Ra Masalah Har”.
(https://www.youtube.com/watch?v=zly8OcutiGo)
Dengan mencermatifakta-fakta tersebut diatas, maka saya memutuskan
untuk TIDAK MEMILIHHaryadi Suyuti atau pasangan calon nomor 2 dalam
Pilkada KotaYogyakarta
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
