Jika sudah terealisasi, Bakauheni akan menjadi tujuan wisata unggulan di Indonesia. Potensinya, rata-rata 20 ribu orang melintasi Pelabuhan Penyeberangan Merak menuju Bakauheni dan sebaliknya dalam sehari.
NTT akan membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Kabupaten Mangarai Barat. Labuan Bajo diproyeksikan sebagai destinasi pariwisata peremium kelas dunia yang dapat menjadi daya tarik para pelancong dari berbagai negara. Salah satu destinasi pariwisata yang tengah disiapkan adalah Puncak Waringin yang berjarak sekitar 1 kilometer dari Bandara Komodo.
Kepri dengan Kementerian PUPR telah melakukan pengkajian teknis dan finansial pada pembangunan Jembatan Batam-Bintan.
Pembangunan jalan dan jembatan tersebut menggunakan 2 skema pembiayaan yaitu dengan dukungan pemerintah dan dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Pembangunan Jembatan Batam-Bintan dinilai dapat mempercepat pemerataan pembangunan antara kedua pulau. Total panjang keseluruhan 14,74 km yang terdiri dari panjang jalan 7,06 km dan panjang jembatan 7,68 km.
Maka tidak heran kalau Kepri mempunyai IPM yang lebih tinggi dari Sumbar. Itu propinsi yang terbilang lebih muda dari Sumbar. Catat itu!Â
Dalam hal ini, harus diakui, Sumbar sudah tidak punya kemampuan dalam menarik investasi dalam/luar dalam membangun Sumbar. Bahkan, mengadakan pendekatan dan komunikasi dengan pusat pun tidak kelihatan gregetnya. Jauh kalah agresifnya dibanding propinsi lain.
Ketiga, mengenai kurangnya membina hubungan kerja sama dengan tokoh Minang baik yang ada di ranah dan rantau. Sebagian kekuatan Sumbar terletak pada terwujudnya kerja sama yang erat antara ranah dan rantau.
Semakin menurunnya upaya memberdayakan perantau oleh yang di ranah. Zaman dulu, kegiatan pemanfaatn potensi perantau ini lebih optimal dibanding sekarang.
Padahal zaman dulu beum begitu canggih dan beragam fasilitas komunikasinya. Justru di saat sekarang ini, grup social media begitu banyak, tapi justru potensi perantau dengan menlain komunikasi yang sudah ada pun kurang dimanfaatkan.
Elite politik di Sumbar tidak hanya sibuk mengusung jargon “Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK)". Menurut Buya, ungkapan ABS-SBK barulah punya makna manakala kantong-kantong kemiskinan bisa dibenahi secara sungguh-sungguh.
