Mohon tunggu...
Iwan Murtiono
Iwan Murtiono Mohon Tunggu... Lainnya - Google-YouTube project contractor

Pembela hak asasi dan demokrasi dengan bias sebagai orang Indonesia dalam memakai kacamata untuk melihat dunia, termasuk dalam memupuk demokrasi yang agak membingungkan antara demokrasi murni atau demokrasi a la Indonesia. Bahwa kita sering melihatnya dalam perspektif yang berbeda, karena demokrasi itu juga adalah sebuah karya kreatif dalam pembentukannya yang tidak pernah rampung, termasuk yang anti demokrasi juga tidak pernah lelah berusaha terus menguasai demi kepentingan sebagian kecil atau oligarki

Selanjutnya

Tutup

Vox Pop Pilihan

Pembebasan 'Bansos' Dari Perusak Demokrasi Selamanya

22 September 2024   23:09 Diperbarui: 22 September 2024   23:10 144
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Jokowi Bagi Bansos/Bukan Negara/Kompas.TV

2. Solusi Alternatif: Subsidi Pajak untuk Pemberdayaan Jangka Panjang

Untuk menghadapi tantangan ini, perlu ada perubahan paradigma dalam pendekatan negara terhadap pengentasan kemiskinan. Subsidi pajak yang lebih progresif dapat menjadi solusi yang lebih adil dan berkelanjutan daripada Bansos yang diberikan secara langsung oleh pemerintah.

Model subsidi pajak ini bekerja dengan cara memastikan bahwa setiap warga negara yang penghasilannya di bawah garis kemiskinan---seperti yang ditentukan oleh standar global atau nasional---diberi tambahan finansial melalui pajak progresif. Dengan cara ini, mereka dapat mencapai pendapatan yang setara atau bahkan melebihi batas poverty level (garis kemiskinan). Sistem ini memungkinkan pemerataan kekayaan tanpa menciptakan ketergantungan yang sama seperti Bansos. Sumber pendanaan subsidi ini berasal dari pajak progresif yang dikenakan pada warga negara yang lebih kaya, yang jumlahnya sering kali sangat kecil (5% dari populasi) namun menguasai sebagian besar kekayaan negara (95% aset nasional).

Keunggulan dari subsidi pajak ini adalah bahwa peran negara---bukan pemimpin individu---menjadi sentral dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan. Tidak ada ketergantungan pada agenda politik presiden atau menteri. Negara bertanggung jawab secara sistematis atas kesejahteraan warga negaranya, tanpa adanya potensi eksploitasi politik yang datang dengan Bansos jangka pendek.

3. Keuntungan dari Subsidi Pajak Progresif

Menggantikan Bansos dengan subsidi pajak menawarkan beberapa keunggulan besar:

  • Mengurangi Ketergantungan pada Pemimpin Politik: Karena subsidi ini bukanlah pemberian langsung dari individu atau pemerintah yang berkuasa, tidak ada hubungan patronase yang tercipta. Subsidi ini bersifat struktural dan dirancang untuk membantu masyarakat miskin secara mandiri.

  • Menciptakan Insentif untuk Partisipasi Politik Aktif: Masyarakat yang memperoleh penghasilan di atas garis kemiskinan melalui subsidi pajak akan merasa lebih percaya diri dan diberdayakan. Mereka memiliki lebih banyak waktu dan energi untuk berpartisipasi dalam demokrasi, menuntut kebijakan yang adil, dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan.

  • Penghapusan Garis Kemiskinan yang Relevan: Dengan subsidi pajak yang dirancang untuk mengangkat setiap individu di bawah garis kemiskinan ke level yang lebih tinggi, konsep kemiskinan itu sendiri menjadi tidak relevan. Negara akan menjamin bahwa tidak ada satu pun warganya yang hidup di bawah standar kehidupan yang layak.

  • Penggunaan Anggaran yang Lebih Efisien: Karena subsidi pajak ini berasal dari redistribusi kekayaan melalui pajak progresif, anggaran negara dapat difokuskan untuk keperluan lainnya, seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Negara tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk beroperasi tanpa harus terus-menerus mengalokasikan dana untuk bantuan langsung tunai yang berulang.

4. Tantangan Implementasi dan Jalan Keluar

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
Mohon tunggu...

Lihat Konten Vox Pop Selengkapnya
Lihat Vox Pop Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun