Ketidakmampuan ASEAN untuk merespons tindakan Tiongkok secara kohesif telah melemahkan kepercayaan di antara negara-negara anggota. Negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi yang kuat dengan Tiongkok, seperti Kamboja dan Laos, mempersulit pembentukan sikap bersatu. Rasa frustasi diplomatis terlihat jelas, terutama bagi negara-negara seperti Filipina, yang meminta arbitrase internasional dan menghasilkan keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen pada tahun 2016, namun hanya ditanggapi dengan sikap diam dan kurangnya dukungan dari ASEAN.Â
ASEAN ini harusnya mempunyai anggota tetap inti yang pasti selalu setia dan mendukung penuh setiap keputusan dan harus punya sanksi tegas supaya dihormati oleh setiap anggotanya sendiri. Bukannya lebih baik kehilangan salah satu anggota yang tidak berguna ataupun berharga buat kepentingan bersama? Bagaimana mempunyai organisasi yang anggotanya bebas merongrong terus? Atau kalau sudah dirasa tidak setujuan maka tidak perlu dipertahankan untuk menjaga integritasnya.
Dampak terhadap Kepercayaan Daerah
Militerisasi Tiongkok terhadap pulau-pulau reklamasi atau buatan menimbulkan ancaman langsung terhadap keamanan regional, dan melemahkan kepercayaan terhadap ASEAN yang gagal dalam menjamin keamanan maritim internasional maupun nelayan lokal. Selain itu, rute dan sumber daya maritim penting di Laut Cina Selatan menjadi terancam, yang menciptakan ketidakpastian ekonomi dan mengganggu pemanfaatan perdagangan dan investasi Global.
2. Ketegangan Geopolitik
Latar Belakang Perselisihan
Letak strategis dari laut Cina Selatan dan kekayaan sumber daya maritim, sangat menggiurkan untuk dimiliki, sehingga menimbulkan persaingan klaim teritorial. Termasuk usaha klaim ekspansif Tiongkok, yang didasarkan pada ilusi atau propaganda tentang sembilan garis putus-putus yang ilegal, karena tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) beberapa negara ASEAN. Dan ini adalah salah satu bagian dari strategi besar untuk merebut kembali Taiwan dan menguji negara-negara lain seperti Vietnam, Indonesia, dan Filipina untuk tunduk pada permintaan Tiongkok, karena takut akan ancaman penarikan investasi eksploitasi pertambangan strategis seperti nikel.
Klaim Hukum dan Sejarah
Klaim Tiongkok dalam ilusi sejarah yang ditetapkan belakangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas atau sudah dinyatakan melanggar hukum internasional. Putusan PCA pada tahun 2016 menganggap klaim Tiongkok tidak konsisten dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang selalu ditolak Tiongkok yang punya mimpi tentang ilusi 9 dash lines.
Dampak terhadap ASEAN
Klaim Tiongkok mengancam integritas teritorial negara-negara ASEAN dan meningkatkan kekhawatiran keamanan akibat militerisasi di perairan yang disengketakan karena ilusi ilegal. Selain itu, klaim besar-besaran Tiongkok membatasi akses negara-negara ASEAN terhadap sumber daya alam, sehingga berdampak pada kepentingan ekonomi rakyat mereka masing masing atau membahayakan nyawa dan memiskinkan para nelayan disamping juga memicu perselisihan lebih lanjut antara sipil, militer ataupun keduanya. Parahnya, yang sangat keterlaluan, hanya nelayan dan coast guard China yang selalu menjadi pemenang dalam setiap konflik di dalam batas perairan milik negara ASEAN. Kita selalu salah menganggap bahwa agitasi mereka ini bukan diperintah oleh XI Jinping, padahal memang ada instruksi langsung dari Xi. Mana mungkin dalam suatu negara diktator otoriter, masing masing rakyat nelayan atau coast guard boleh menentukan sendiri aksinya? Jadi mulai sekarang kita harus mulai menuding hidung Xi atas kekacauan yang selalu dari hari ke hari terus diciptakan ini. Ingat, bahwa dia adalah pemimpin yang terobsesi persis seperti Putin terhadap Ukraina. DAn Jinping pun demikian terobsesi pada Taiwan sampai kapanpun berapapun ongkosnya.
