Tantangan dan Kegagalan ASEAN dari Pendekatan Empiris

Ringkasan dari Diskusi CSIS tentang Ketidakmampuan ASEAN untuk Mencegah Tiongkok

Minggu ini masih berlangsung Konferensi Tahunan Laut Cina Selatan Ke 14 di CSIS yang mempertemukan para ahli dari berbagai negara ASEAN untuk membahas kompleksitas seputar tantangan mencegah, bukan melawan  reklamasi agresif Tiongkok. Kita telah mendengarkan masukan dari Aristyo Darmawan, profesor hukum internasional Universitas Indonesia, Jay Batongbacal, profesor universitas Filipina, Chi Ting Tsai, profesor Universitas Nasional Taiwan, Bich Tran, profesor Universitas Nasional Singapura, dan dimoderatori oleh Andreyka Natalegawa, sebagai rekanan CSIS.. Para profesor tersebut merupakan perwakilan ASEAN yang terlibat dalam diskusi serius yang hanya menekankan keprihatinan mereka terhadap ASEAN menghadapi aktivitas reklamasi agresif Tiongkok di Laut Cina Selatan. 

Perilaku dan non aksi ASEAN yang mudah ditebak, telah mengikis kepercayaan dan dapat merusak stabilitas regional. Sedangkan diskusi tersebut menyoroti sengketa wilayah yang kompleks yang membahas tentang klaim 9 atau 10 garis putus-putus Tiongkok dan gagalnya perjuangan ASEAN untuk menghasilkan respons terpadu dan kuat untuk segera menghentikan agresi China. Para menteri luar negeri ASEAN juga menekankan perlunya rasa saling percaya dan perdamaian, namun kurangnya tindakan kohesif menggarisbawahi keterbatasan ASEAN dalam mengatasi agresivitas Tiongkok. 

Berikut kita bahas saja mengenai tantangan dan kegagalan ASEAN dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda dengan para pembicara CSIS, ataupun pakar atau pemimpi tentang pakemisasi ASEAN, yang jelas-jelas sangat mencerminkan "ASEAN sebagai kekuatan yang impoten" dan tidak mempunyai solusi nyata. Kita bahas bagaimana cara merubah ide penguatan perekonomian dan penguatan pertahanan ASEAN yang dijamin bisa selalu melejit maju, kuat, berguna, dan mengerikan untuk dicobai oleh China atau negara tetangga lainnya.

1. Erosi Kepercayaan

Konteks Sejarah dan Kepercayaan Awal

ASEAN didirikan untuk memajukan perdamaian dan stabilitas di Asia Tenggara melalui kerja sama dan saling menghormati kedaulatan. Intinya adalah prinsip non-intervensi, yang memastikan bahwa negara-negara anggota menghormati urusan dalam negeri masing-masing atau lebih tepatnya hanya menghormati pimpinan negaranya saja dan bukan rakyatnya, sehingga bisa saling menjaga kepercayaan. Inilah kelemahan pertama dalam melindungi rezim diktator dan oligarki seperti Soeharto dan Marcos karena pemaksaan warga negara oleh sang diktator adalah urusan dalam negeri masing-masing, tanpa mengedepankan nilai-nilai humanisme dan demokrasi lokal yang tidak jauh meleset dari nilai umum humanisme dan demokrasi internasional untuk mencapai kesetaraan global.

Kegiatan Reklamasi China

Seperti anggapan kita pada umumnya yang juga seperti yang diproyeksikan oleh China bahwa masalahnya adalah hanya "kegiatan reklamasi yang agresif, termasuk pembangunan pulau-pulau buatan dan instalasi militer, telah melanggar kedaulatan negara-negara seperti Filipina, Indonesia dan Vietnam." Bahkan berbagai tindakan ini telah menyebabkan perselisihan mengenai batas maritim dan akses terhadap sumber daya, yang secara langsung menantang kedaulatan negara-negara ASEAN dan mengikis rasa saling percaya. Padahal alasan yang sebenarnya tidak diungkapkan, yaitu untuk menguji keadaan, bagaimana reaksi negara-negara lain terhadap pencaplokan Taiwan sebagai tujuan utama mereka. Dan selain itu, siapa tahu kalau negara ASEAN diganggu dan berhasil direbut terus pulaunya seperti yang dialami Vietnam, Indonesia dan Filipina, bukannya untung berkali lipat.

Pengujian ini juga untuk menjawab pertanyaan, apakah angkatan lautnya mampu menahan kekuatan militer adidaya nomer 2 di dunia?  Atau apakah dengan gula-gula ekonomi dan investasi China, maka negara tersebut akan memilih takut melawan atas pencaplokan pulau mereka, dalam rangka menghindari penarikan investasi eksploitasi habis-habisan pertambangan yang tak bertanggung jawab?.Bukti bahwa pemerintah lemah adalah reklamasi tambang, batas laut dan pulau masih dihadapi dengan cara malu-malu untuk melawan. Padahal semuanya hanya perkara propaganda, bahwa urusan investasi sipil bukanlah urusan angkatan laut. Atau pura-pura semua usaha menguasai laut dan pulau itu hanya swasembada para nelayan pribadi China dan cost guard China yang kebablasan. Sehingga mengisyaratkan untuk melepas saja pulau yang diklaim agen China yang rougue atau keluar jalur.  Karena itu, coast guard Indonesia juga harus bersikap sama dengan lebih tegas mempertahankan batas lautan, tanpa pandang bulu dan berpura pura tidak mengerti juga soal perdagangan ataupun investasi China. Coast guard Indonesia tidak perlu takut, karena sudah latgab dengan AS sehingga bisa saja mengeksploitasi AL AS yang siap di belakangnya atau yang on call sewaktu waktu dibutuhkan.

Kepercayaan Daerah Berkurang