Alternatif Menanggulangi Pengangguran melalui Peningkatan Fungsi Perpustakaan

Pengantar.

Melihat jumlah pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di Indonesia masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari sejumlah data yang penulis kutip dari berita finance.detik.com, yang datanya diambil dari BPS, bahwa jumlah pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia per pebruari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13 %. Angka ini turun sekitar 2 % dibandingkan dengan pebruari 2017 yang berjumlah 7,01 juta orang atau 5,33 %. Hal itu diungkap sendiri oleh Kepala BPS Suharyanto, mengatakan " jika dilihat menurut pendidikan tertinggi maka persentase pengaguran tamatan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar 8,92 %. Tingkat pengangguran menurut pendidikan masih tinggi jurusan SMK. Angka ini menurun dibandingkan 2017, tetapi masih menjadi PR bagaimana kurikulum SMK bisa menjawab dunia kerja. Untuk pendidikan SD kebawah angkanya 2,67 %, lalu Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,18 % Universitas 6,31 %, Sekolah Menengah Atas (SMA) 7,19 dan Pendidikan  D I - III sebesar 7,92 %. TPT terendah sebesar 2,67 % terdapat pada penduduk berpendidikan SD kebawah."

Mencermati jumlah penganggur berdasarkan data BPS seperti diatas, Pemerintah Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Jakowi, terus berusaha keras mengatasi permasalahan pengangguran ini dengan berbagai solusinya seperti menciptakan berbagai lapangan kerja diberbagai sektor, termasuk mengatasi pengangguran di padesaan dengan menggelontorkan dana desa. Tetapi deretan angka jumlah pengangguran tetap saja masih tinggi, karena setiap tahun lulusan SMK/PGT terus bertambah, walau terjadi penurunan jumlah pengangguran di tahun 2018 bila dibanding tahun sebelumnya. Dari jumlah pengangguran itu, ternyata pengangguran tertinggi didominasi tamatan SMK 8,92 %, tamatan D 1 - D 3 sebesar 7,92 %, padahal pendidikan SMK dan Program Diploma merupakan pendidikan vokasi, yang seharusnya lebih cepat mendapat pekerjaan dibandingkan sekolah SMA dan tamatan Universitas. Hal ini barangkali diakibatkan karena kurikulum yang berlaku di SMK dan Program Diploma tidak seiring sejalan dengan kemauan dunia usaha, atau juga keterampilan yang dimiliki tenaga kerja tamatan SMK dan Diploma itu masih kurang sesuai dengan dunia kerja saat ini. Permasalahan ini pula sekarang menjadi fokus perhatian dan PR bagi pemerintah Jakowi, untuk bagaimana cara mencari solusi agar pendidikan vokasi di Indonesia bisa dibenahi supaya sesuai dengan tuntutan/keinginan penerima/ dunia kerja (perusahaan).

Kalau melihat permasalahan seperti tersebut di atas, bahwa tingkat pendidikan seseorang berbanding lurus dengan tingkat keterampilan dan kualitas pendidikan dengan tingkat pengangguran dan angkatan kerja. Semakin rendah pendidikan seseorang maka prosentase tingkat pengangguran terbuka makin rendah, tetapi juga tingkat pendidikan yang tinggi juga tidak menjamin seseorang berkurang tingkat penganggurannya, hal ini mungkin disebabkan antara lain karena; semakin tinggi tingkat persaingan di dunia kerja, jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sebanding dengan meledaknya angkatan kerja yang terus bertambah, kurangnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya tingkat pengangguran yang berpendidikan tiap tahun masih tinggi, karena masih belum terpecahkan atau belum bisa ditekan jumlahnya. Dunia kerja (dunia usaha) hanya membutuhkan tenaga yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tertentu.

Melihat fenomena masih tingginya jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia, tentu hal itu merupakan PR bagi Pemerintah Jakowi beserta jajaran kementrian dan non kementriannya untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Karena permasalahan penggangguran yang terus meningkat apabila terus dibiarkan tanpa dicarikan solusinya akan mengganggu stabilitas sosial, politik dan ekonomi nasional, dan akan menimbulkan dampak pada tindakan kriminal atau tindak kejahatan apabila tidak dapat tertanggulangi dengan baik. Selain itu banyaknya jumlah pengangguran ini, akan berdampak pada makin menurunnya pendapatan domestik bruto (PDBR) negara, yang berarti perekonomian bangsa mengalami penurunan.

Untuk memecahkan permasalahan seperti tersebut diatas, tentu saja bukan hanya tugas lembaga pendidikan, Kementrian tenaga kerja dan BLK saja, tetapi berbagai komponen yang terkait didalamnya perlu banyak terlibat didalam upaya pemecahan permasalahan tersebut, dengan cara terus meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan BLK (Balai Latihan Kerja). Tingkat pendidikan dan skill rendah, tentu saja akan menimbulkan permasalahan baru yaitu akan semakin banyaknya jumlah angka kemiskinan. Menghadapi permasalahan ini, Lembaga penyelenggara pendidikan, perlu fokus membenahi kualitas penyelenggaraan pendidikan dan terus membenahi sarana dan prasarananya. Salah satu sarana yang bisa ikut membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yaitu penyelenggaraan perpustakaan. Jadi Perpustakaan perlu dibangun dan dikembangkan kualitas dan kuantitasnya mulai dari tingkatan sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi. Terlebih lagi di setiap sekolah kejuruan seperti SMK dan Program Diploma, serta BLK perlu dibangun sarana dan prasarananya yang cukup memadai, termasuk membangun dan membenahi perpustakaannya. Karena perpustakaan yang berisi berbagai informasi pengetahuan dan keterampilan, perlu disesuaikan dengan tingkat kebutuhan dunia kerja sekarang. Hal ini tentunya akan semakin memudahkan peserta didik atau angkatan kerja ini untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya melalui koleksi perpustakaannya.

Demikian juga perpustakaan yang ada di masyarakat, perlu dibangun dan dikembangkan, mulai dari perpustakaan umum yang ada di tingkat provinsi, Kabupaten/Kota sampai Perpustakaan umum tingkat Desa. Karena dari keberadaan dan penyelenggaraan perpustakaan yang merata di setiap lembaga pendidikan, disetiap lingkungan masyarakat, akan dapat menjadi alternatif untuk menanggulangi pengangguran dan kemiskinan.

Permasalahan pengganguran dan pemecahannya.

Berdasarkan data BPS, TPT (Tingkat pengangguran terbuka) nasional ini juga diikuti oleh jumlah angkatan kerja pada pebruari 2018 yang naik 2,39 juta menjadi 133,94 juta orang dari total 193,55 juta penduduk usia kerja. Angka ini juga lebih baik dibanding dengan perbruari 2017 yang sebanyak 131,55 juta. Jika rinci, dari 133,94 juta angkatan kerja (penganggur) sebanyak 127,07 juta bekerja, dengan 87,08 juta orang merupakan pekerja penuh, 30,29 juta pekerja paruh waktu, dan 9,70 juta setengah menganggur (bekerja sambilan). Sedangkan 59,61 juta orang dari 193,55 juta penduduk usia kerja, sebanyak 36,01 juta orang mengurus rumah tangga, 15,61 juta orang sekolah, dan 7,99 orang masuk katagori lainnya.

Kemudian berdasarkan laporan triwulanan Bank Dunia mengenai perekonomian Indonesia pada Desember 2017 (Bank Dunia, 2017), ekonomi Indonesia dinyatakan terus menguat dan didorong dengan membaiknya pertumbuhan global, perdagangan international, dan persentase investasi yang kuat. Tidak hanya itu, Indonesia juga mampu mengekspor barang manufaktur dan menjadi komoditas ekspor utama. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi Indonesia yang terus menguat di mata international dapat mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Bahkan menurut Badan Pusat Statistik, pada Februari 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT ) turun menjadi 5,13 persen dibandingkan Februari 2017 sebesar 5,33 persen. Kepala BPS Suhariyanto menyebutkan, dalam setahun tersebut pengangguran berkurang 140.000 orang. Baca juga: BPS: Pengangguran Berkurang 140.000 Orang dalam Setahun Terakhir TPT merupakan indikator untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Saat ini, generasi muda semakin banyak yang mengembangkan bisnis dan usahanya. Bisnis startup yang menjadi tren masa kini, semakin terus digeluti oleh kalangan generasi muda, dari bidang teknologi, jasa, makanan, dan lain sebagainya. Hal ini membuat terobosan baru dan menginspirasi kalangan muda. Dengan membuka lapangan kerja di Indonesia dan dengan memberdayakan masyarakat, setidaknya dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Pemerintah dan masyarakat Indonesia, sebaiknya tidak hanya berfokus terhadap pemberantasan isu korupsi, tetapi juga memberikan solusi dan membangun ke arah yang lebih baik. Penanaman modal dari investor-investor asing juga berdampak terhadap penggunaan tenaga kerja di Indonesia, tetapi jika negara dan pemerintahan terus melakukan tindakan negatif salah satunya korupsi yang memperburuk ekonomi Indonesia serta regulasi yang tidak stabil, membuat para investor tidak nyaman untuk menanamkan modal ke Indonesia. Tidak hanya itu, NGO (non-government organisations), institusi dan juga organisasi-organisasi asing lain banyak yang berusaha untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan untuk Indonesia. Pendidikan merupakan kunci menciptakan sumberdaya masyarakat yang berkualitas. Jika kualitas pendidikan terus dikembangkan, seperti pengadaptasian sistem edukasi dari Jerman yang saat ini sedang dilakukan. Tiga faktor utama ini memiliki fungsi dan efek yang besar, investasi akan menciptakan produksi dan lapangan kerja, serta masyarakat harus mendapatkan edukasi yang baik untuk dapat terjun kedalam lapangan pekerjaan. Kembali lagi ke akar permasalahan pendidikan yang berkaitan yaitu ekonomi, banyaknya masyarakat yang tidak mampu membayar uang pendidikan sehingga mengakibatkan anak-anak terhambat untuk mendapatkan pendidikan.

Berdasarkan data dari Kemendikbud tahun 2016/17 sebanyak 72.744 siswa yang putus sekolah dijenjang SMK/SMA. Baru-baru ini Pemerintah Indonesia memperkuat sistem pendidikan vokasi, dengan penyiapan angkatan kerja/ pendidikan vokasi bekerjasama dengan Jerman. Karena Jerman memiliki sistem pendidikan yang baik, sehingga diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pendidikan vokasi yang ada di Indonesia, karena sebelumnya kurang sekali kerjasama-kerjasama pendidikan vokasi ini. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap pentingnya membaca. Sebaiknya pemerintah Indonesia, juga kepada media yang ada di Indonesia untuk menyaring dalam memberikan informasi yang mengedukasi. Tidak hanya itu, agenda lainnya yang perlu diperhatikan adalah penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia di perusahaan-perusahaan asing yang memiliki perusahaan di Indonesia. Keterkaitan antara sistem edukasi, penyediaan lapangan pekerjaan dan juga penanaman modal oleh investor asing saling menguntungkan, tetapi hal yang utama perlu diperhatikan adalah bagaimana memberikan yang terbaik untuk edukasi. Pemerintah Indonesia juga telah berupaya memperkuat kerjasama dalam sekolah vokasi dengan Jerman. Kunjungan President Indonesia, Joko Widodo pada tanggal 17-18 April 2016, bertemu dengan Kanselir Angela Merkel yang bertujuan untuk menguatkan hubungan kerja sama antara Jerman-Indonesia, khususnya bidang pendidikan dan hal ini perlu terus diberikan perhatian.

Selain hal di atas itu, Pemerintah perlu terus mendorong masyarakat khususnya para generasi angkatan kerja dan masyarakat pada umumnya, dengan pemanfaatan internet untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan dan keterampilan. Ketika sistem edukasi di Indonesia baik, maka dapat menghasilkan sumberdaya yang berkualitas sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sedikit demi sedikit dapat terkikis. Para investor asing juga merasa nyaman untuk menanamkan modal usaha sehingga dapat meninggikan angka lahan pekerjaan di Indonesia. Media dan masyarakat Indonesia jangan hanya fokus terhadap sisi negatif yang terjadi, tetapi juga bisa melihat dari hal-hal lain sehingga dapat mengimbangi. Bagi masyarakat Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di negara-negara lain juga bisa berkontribusi, dengan memanfaatkan social media sebagai wadah untuk memberikan edukasi, dengan tidak fokus terhadap isu-isu yang negatif.

Penggunaan dana desa yang telah dilakukan sejak tahun 2015 dinilai berdampak positif terhadap pengurangan tingkat pengangguran terbuka secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang terjadi di Bali, di mana tingkat pengangguran terbukanya merupakan yang paling rendah se-Indonesia. "Provinsi Bali sudah memberikan dana desa sebesar Rp 1 miliar tiap desa melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu Mandara atau Gerbang Sadu Mandara yang membuat tingkat pengangguran di Bali menduduki angka terendah," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Bali, Ketut Lihadyana, seperti dilansir dari laman setkab.go.id pada Selasa (24/7/2018). Secara terpisah, Direktur BUMDes Sima Sari Dana Kesiman Petilan di Kecamatan Denpasar Timur, I Gusti Ketut Sima, menyebut pihaknya memanfaatkan dana desa untuk berbagai kegiatan. Baca juga: Kemiskinan di Desa Masih Tinggi, Efektivitas Dana Desa Dipertanyakan Di bawah naungan BUMDes yang berdiri sejak Desember 2017, dana desa dipakai untuk pengelolaan sampah dengan bank sampah, membuka unit toko, PAUD, hingga pengolahan air minum dalam kemasan. Apa yang dilakukan oleh daerah-daerah di Bali merupakan contoh kecil dari pelaksanaan penggunaan dana desa yang efektif. Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT) Nugroho Setijo Nagoro, turut mengingatkan pentingnya sinergi pembangunan ekonomi desa melalui berbagai cara. "Di antaranya adalah kerja sama dan fasilitasi BUMDes, pelatihan kewirausahaan dan manajemen BUMDes, pendampingan serta dukungan modal, sarana produksi dan pasca panen," tutur Nugroho. Contoh pengembangan BUMDes yang sesuai disebut Nugroho ada di BUMDes Desa Pulutan di Minahasa, BUMDes Desa Marinsow di Minahasa Utara, BUMDes Desa Mekarmaya di Karawang, dan BUMDes Desa Gempol Kolot di Karawang. Berdasarkan riwayatnya, dana desa mengalami peningkatan setiap tahun sejak disalurkan tahun 2015. Alokasi dana desa pada 2015 sebesar Rp 20,67 triliun, kemudian meningkat jadi Rp 46,98 triliun tahun 2016, serta Rp 60 triliun untuk tahun 2017 dan tahun ini.

Peran dan fungsi Perpustakaan.

Sehubungan dengan uraian di atas, sekarang semakin nampak jelas bahwa peran dan fungsi Perpustakan sebagai Penunjang lembaga pendidikan tidak bisa dipandang sebelah mata, karena kumpulan informasi yang tersedia di perpustakaan itu, bila disesuaikan dengan program kurikulum yang berlaku di SMK maupun di Perguruan Tinggi Program Diploma, akan bisa dijadikan bahan untuk bisa menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Berdasarkan UU No.43 Tahun 2007 ( UU Perpustakaan), Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Sebagai institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan karya rekam, tentu saja peran perpustakaan sebagai penunjang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan tidak bisa dipandang hanya sebagai pelengkap dilembaga pendidikan. Tetapi harus menjadi kebutuhan yang utama dan pertama, karena perannya yang tinggi, terutama sebagai media untuk meningkatkan kualitas dari individu dari pemakainya. Karena semakin tinggi tingkat literasi seseorang akan semakin mudah untuk memecahkan persoalan hidup dan kehidupannya. Termasuk juga dalam mengatasi permasalahan pengangguran. Permasalahan pengangguran sebenarnya karena salah satunya diakibatkan karena tingkat literasi orang itu sangat rendah.

Pada prinsipnya peran dan fungsi perpustakaan semua jenis perpustakaan hampir sama, cuma yang membedakan penekanan fungsinya, yaitu ketika menjalankan fungsi pada jenis perpustakaan dimana perpustakaan itu bernaung. Sebagaimana dicantumkan dalam UU Perpustakaan pasal 3 : perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Kemudian dalam pasal 4 : Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian semakin jelas seyogyanya perpustakaan, dengan berbagai fungsi sebagaimana disebutkan diatas, ketika digunakan untuk mengatasi persoalan mengatasi pengangguran dan kemiskinan, harus dapat berfungsi menjadi tempat untuk bermacam kebutuhan, baik untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan maupun untuk berkegiatan masyarakat, jika perpustakaan umum itu berada di tengah lapisan masyarakat harus dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Perpustakaan yang diselenggarakan dan dikelola secara profesional yang dilengkapi sarana dan prasarana, dengan mempunyai tenaga (pustakawan), dan tersedia dana yang mencukupi dan tersedianya aneka koleksinya, akan dapat menyediakan informasi berupa karya cetak dan karya rekam, yang berisi informasi pengetahuan dan keterampilan, selain itu menyediakan informasi jasa rujukan untuk pusat penelitian masyarakat. Masyarakat (pemakai) yang mau meneliti, tentu mencari informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelitiannya, pasti akan memanfaatkan perpustakaan, akan dapat berfungsi sebagai sarana penelitian yang baik, karena kelengkapan referensinya, perpustakaan juga dapat dijadikan sarana rekreasi pengetahuan yang sehat bagi masyarakat, dengan datang berkunjung dan memanfaatkan perpustakaan yang berisi informasi koleksi buku hiburan, bahan audio visual, dengan memutar film atau dengar musik di perpustakaan, tentu akan menjadi sarana relaksasi sehat dengan mengurangi aktifitas kegiatan rutin yang biasa dilakukan, menjadi tempat yang menyenangkan untuk rilek, karena perpustakaan selain tempatnya tenang, juga koleksi yang disediakan perpustakaan akan menjadi sarana rekreasi dengan membaca buku atau majalah yang bersifat rekreatif atau humor.

Demikian ulasan singkat mengenai peran dan fungsi perpustakaan, yang seyogyanya bila perpustakaan dikelola secara profesional, akan dapat bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, terutama sekali untuk mengatasi permasalahan pengangguran dan kemiskinan, tentu penekanan fungsi perpustakaan sebagai sarana pemberdayaan perlu diperkuat, dengan menyediakan koleksi perpustakaan yang cocok dan tepat dengan kebutuhan para siswa SMK atau Mahasiswa Program Diploma, selain itu di perpustakaan harus menyediakan tempat untuk berpraktek para siswa atau mahasiswa, bila mereka ingin mempraktekan apa yang diperoleh dari informasi yang tersedia di perpustakaan. Karena perpustakaan masa kini (perpustakaan digital) harus dapat bertransformasi untuk menanggulangi masalah pengangguran dan mengatasi masalah kemiskinan.

Peningkatan fungsi perpustakaan dalam mengatasi masalah pengangguran.

Janji Presiden terpilih Indonesia -- Jakowi, untuk meningkatkan pembangunan nasional dengan terus melanjutkan pembangunan yang telah dilakukan. Yaitu dengan memperkuat;

-Pembangunan infrastruktur

-Pembangunan SDM

-Mendorong investasi

-Reformasi Birokrasi

-Penggunaan APBN

Pada aspek pembangunan SDM ini, Pemerintah Jakowi lebih menekankan pada peningkatan kualitas Pendidikan vokasi. Mengingat selama ini Pendidikan vokasi yang ada, belum terarah menjadikan SDM yang langsung bisa (siap) bekerja dan belum ada SDM vokasi yang mampu untuk menciptakan kerja (berwiraswasta). Maka tidak heran bila data BPS menunjukan tingkat pengangguran (kemiskinan) masih tinggi. Masih banyak lulusan SMK dan Program diploma vokasi yang menganggur. Adanya sejumlah SMK dan Program Diploma yang menganggur ini sebagai akibat; dari kualitas penyelenggaraan Pendidikan vokasi masih kurang memadai /tidak sesuai dengan dunia kerja yang ada, lapangan pekerjaan yang terbatas. Karena itu, kedepan Pemerintah Jakowi,mengharapkan terjadi perubahan cepat dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Dengan memperkuat dan peningkatan penyelenggaraan pendidikan seperti; politeknik, SMK, dan BLK perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu program pemagangan para siswa/mahasiswa pada industri dalam negeri dan luar negeri. Sehingga SDM (tenaga) ketika memasuki dunia kerja, lebih siap kerja, karena telah dibekali Pendidikan lewat Pendidikan vokasi yang baik dan berkualitas dan telah dilibatkan dalam pemagangan pada industri (perusahaan).

Dukungan perpustakaan terhadap peningkatan kualitas SDM vokasi yaitu dapat dilakukan dengan cara;

1.Penguatan literasi masyarakat.

Penguatan literasi masyarakat ini dilakukan dengan cara mengembangkan jumlah perpustakaan dan taman bacaan masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah perpustakaan dan taman bacaan, diharapkan terjadinya peningkatan jumlah masyarakat yang mendayagunakan/memanfaatkan perpustakaan, dengan terjadinya masyarakat yang memanfaatkan perpustakaan (budaya baca/budaya literasi masyarakat yang kuat, diharapkan terjadinya perubahan tingkat kecerdasan dan keterampilan masyarakat yang terus meningkat dan terus berkembang.

2.Pengembangan koleksi yang memenuhi relevansinya dengan kebutuhan SDM vokasi dan inklusi.

Sehubungan dengan pengembangan koleksi perpustakaan relevansinya dengan SDM Vokasi, artinya jumlah koleksinya harus disesuaikan dengan kebutuhan SDM vokasi dan inklusi. Koleksi perpustakaan harus sesuai dengan program kurikulum serta kebutuhan pendidikan vokasi yaitu mulai dari SMK dan Program Diploma I - Diploma IV. Karena dari penyediaan koleksi yang cocok dan tepat dengan kebutuhan pendidikan vokasi, hal itu akan dapat menunjang program kurikulum yang berlaku di pendidikan vokasi itu sendiri, dalam arti dapat untuk meningkatan pengetahuan dan keterampilan. Pada umumnya SDM vokasi yang masih menganggur, itu diakibatkan mereka sangat kurang sekali dibekali pengetahuan dan keterampilan yang bisa diperoleh dari perpustakaan. Sebenarnya banyak informasi yang masih perlu digali oleh mereka untuk meningkatkan skill, terutama kaitannya dengan dunia kerja saat ini. Mereka harus memahami bahwa tingkat persaingan pekerjaan demikian tinggi, jadi mereka perlu lebih kuat memperdalam skillnya, karena kalau kurang mendapatkan skill tertentu, akhirnya mereka kalah bersaing dengan SDM yang telah dibekali pengetahuan dan keterampilan tambahan. Karena itu buku-buku(koleksi perpustakaan) pada penyelenggaraan pendidikan vokasi harus diperkuat dengan koleksi yang bersifat keterampilan praktis. Yang koleksinya lebih mengarah untuk menyiapkan SDM, agar supaya memiliki pengetahuan praktis untuk dunia kerja.

3.Peningkatan tenaga (SDM) perpustakaan yang berkualitas dan kuantitasnya dikembangkan.

Untuk memberikan layananan perpustakaan yang berkualitas, diperpustakaan juga diperlukan tenaga SDM Perpustakaan (pustakawan) yang berkualitas, mempunyai kompetensi dan yang menguasai teknologi informasi. Karena dengan penguasaan dibidang teknologi informasi yang tinggi, dimungkinkan Pustakawan itu melakukan layanan perpustakan berbasiskan teknologi informasi (digital perpustakaan) atau layanan digital. Adanya Penguataan ekonomi kreatif dan digital seperti sekarang ini, diperlukan upaya dari pustakawan menyediakan informasi bagaimana memberikan layanan perpustakaan pada masyarakat itu, misalnya pustakawan perlu menyediakan informasi buku praktis; cara bikin kripik, pengemasan sampai ke pemasaran. Pemasaran yang dilakukan dengan media digital atau media elektronik (dilakukan secara online). Karena itu diperlukan koleksi seperti buku Teknik menjual produk makanan secara digital/online dan lain sebagainya. Dengan penyiapan buku/koleksi tersebut, dimungkinkan SDM vokasi siap kerja dan melakukan kerja, baik untuk perusahaan maupun untuk berwiraswasta.

Dari uraian permasalahan seperti telah diuraikan di atas, sekarang pemerintah telah memfokuskan perhatian terhadap kebijakan bagaimana upaya kontribusi perpustakaan sebagai sarana untuk mengatasi atau meminimalisasi jumlah pengangguran, dengan telah dijadikannya perpustakaan dan literasi sebagai program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional. Dengan dijadikannya literasi sebagai program/kegiatan prioritas untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, hal itu artinya peran dan fungsi perpustakaan perlu terus dikelola dan dikembangkan secara maksimal, agar partisifasi dan kontribusi perpustakaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan masyarakat terutama dalam mengatasi atau menanggulangi masalah kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Perpustakaan intinya adalah suatu tempat penyebaran ilmu pengetahuan dan informasi, guna menambah pendidikan, keterampilan, dan wawasan pengetahuan. Jadi guna dan fungsi perpustakaan adalah sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi bagi warga masyarakatnya. Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari perpustakaan diantaranya untuk menambah, memperluas dan memperdalam pengetahuan, dapat membina watak dan pribadi yang baik, dapat menambah dan meningkatkan keterampilan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan Soejono Trimo,MLS, dalam buku pengadaan dan pemilihan bahan pustaka menjelaskan, bahwa koleksi perpustakaan yang baik akan membawa ke dalam tiga aspek yang utama yakni:

1. menjadikannya dari warga yang tidak produktif dan terdidik kepada seorang warga yang benar-benar produktif.

2. menjadikannya seorang anggota masyarakat yang lebih baik dan koperatif.

3. menjadikan insane yang "capable" untuk memperbaiki dirinya sendiri serta masyarakatnya.

Dari pernyataan seperti tersebut di atas, sudah sangat jelas bahwa fungsi perpustakaan akan sangat besar manfaatnya bilamana isi koleksi, sesuai, cokok dan tepat dengan kebutuhan masyarakat, serta perpustakaan itu benar dikelola dengan secara baik (profesional), akan dapat menunjang berbagai macam kebutuhan warga masyarakat bila dimanfaatkan secara maksimal. Karena itulah perpustakaan perlu dibina dan terus dikembangkan koleksinya agar kebutuhan masyarakat dan kegiatannya dapat terpenuhi. Lalu sekarang masalahnya bagaimana alternatif yang ditempuh perpustakaan dalam mengatasi jumlah pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan?

Permasalahan besar pemerintah saat ini dalam menghadapi jumlah pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan ini, memang sangat memerlukan partisifasi berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengatasi persoalan ini, karena kalau tidak bisa diatasi akan dapat menambah persoalan baru yang bisa ditimbulkan. Karena setiap tahun angkatan kerja semakin bertambah, diperparah lagi globalisasi ekonomi yang melanda seluruh dunia, yang menambah parah terjadinya pengangguran dan kemiskinan. Karena itu melalui Peran Perpustakaan Nasional dan berbagai perpustakaan lainnya, perlu terus bertransformasi mengembangkan layanan perpustakaan, sehingga mudah diakses masyarakat untuk dapat mencerdaskan dan mensejahterakan warga masyarakatnya. Lewat penulisan yang sangat sederhana ini, penulis hanya sekilas memberikan suatu solusi alternatif pemecahan dalam mengatasi krisis mengatasi pengangguran dan mengurangi jumlah angka kemiskinan, dengan menjadikan perpustakaan sebagai sarana untuk dalam mengatasi pengangguran dan mengurangi jumlah kemiskinan.

Perpustakaan seperti dijelaskan sebelumnya, mencakup berbagai bidang pengetahuan dan keterampilan, diperuntukan penggunaannya bagi masyarakat. Koleksi ilmu pengetahuan bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan. Hal ini akan memberi manfaat bagi pencari kerja yang ingin membekali diri dengan menambah keterampilan, dan akan membawa manfaat bagi para pekerja yang ingin menambah penghasilannya, serta sektor informal yang ingin mengembangkan pekerjaannya. Para pengangguran umumnya tingkat literasinya sangat lemah, dalam arti penguasaan, pemahaman tentang berbagai informasi pengetahuan, informasi keterampilan dan informasi berwirausaha masih sangat kurang. Mereka tidak begitu paham dengan situasi dunia kerja saat ini, dimana formasi yang tersedia terbatas, baik di instansi pemerintah maupun di sektor swasta, ditambah lagi mereka (para penganggur/para pencari kerja) dihadapkan pada persaingan pekerjaan yang semakin ketat, selain itu para penganggur umumnya kurang sekali pengetahuan tentang pendidikan kewirausahaan. Barangkali alternatif yang perlu dikembangkan dalam penyediaan jasa informasi perpustakaan, selain untuk menambah keterampilan tetapi diperpustakaan dapat menjadi tempat praktek keterampilan masyarakat, dari informasi yang ada diperpustkaan.

Dari uraian permasalahan dan pembahasan seperti di ungkap diatas, penulis dapat menarik kesimpulan, bahwa dengan kontribusi peran dan fungsi perpustakaan sebagai salah satu sarana alternatif dalam mengatasi permasalahan pengangguran dan mengurangi jumlah angka kemiskinan yang terjadi di Indonesia, akan dapat bermanfaat sekali apabila seluruh sektor berpartisifasi dan bekerjasama dalam mengatasi masalah pengangguran tersebut. Karena tidak mungkin mengatasi kritis yang multi komplek dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Contohnya saja, seperti diuraikan di di atas, persoalan jumlah pengangguran dari yang berpendidikan SMK, Lulusan pendidikan vokasi, masih banyak yang belum mendapat pekerjaan. Hal ini salah satunya diakibatkan karena kurikulum yang berlaku di SMK dan di Perguruan tinggi yang ada kurang disesuaikan dengan dunia kerja, selain itu juga akibat dari penyelenggaraan pendidikan di SMK dan di Perguruan tinggi, kurang tersedia sarana dan prasarana penunjang pendidikan, salah satunya kurang tersedianya sarana perpustakaan. Begitu juga sarana pendidikan yang ada dimasyarakat sangat kurang sekali jumlahnya, termasuk jumlah perpustakaan yang ada di masyarakat sangat sedikit sekali. Karena itu, selain terus membenahi sarana pendidikan vokasi, tetapi kerjasama dengan sektor usaha perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena hal ini nantinya diharapkan, akan dapat menekan jumlah angka pengangguran dan menurunnya jumlah pengangguran. Ada beberapa bahan pustaka sebagai contoh dan sebagai saran yang dapat dikembangkan di berbagai perpustakaan umum maupun di perpustakaan SMK maupun di pendidikan vokasi, seperti buku praktis bercocok tanam, ternak unggas, ternak ikan, buku praktis teknik mereparasi elektronik, buku praktis menganyam, menjahit, aneka sablon, dan buku tentang masakan dan makanan serta pengemasannya.

Sebagai saran untuk kedepan, perlu komitmen para penyenggara pendidikan di sekolah/ di perguruan tinggi dan perpustakaan umum daerah dalam menghadirkan dan menyelenggarakan perpustakaan yang berkualitas, sehinga dapat berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, keterampilan para penganggur atau menurunkan jumlah kemiskinan. Sehingga diharapkan kesejahteraan masyarakat meningkat dengan penyediaan sarana perpustakaan.