Selanjutnya, mengutip Bambang Riyanto, Budiwati menjelaskan pentingnya faktor modal bagi suatu usaha (perpustakaan) sebagai berikut: Modal (pendanaan) untuk kegiatan kerja sangat berpengaruh terhadap berjalannya operasi suatu perpusahaan ( baca : Perpustakaan) sehingga modal, merupakan sarana kerja harus senantiasa tersedia dan terus menerus diperlukan bagi kelancaran usaha (perpustakaan), dengan modal cukup akan dapat dipastikan produksi produktifitas meningkat/optimal dan apabila dilakukan penambahan modal (dana) maka produksi akan meningkat lebih besar lagi. ( Neti Budiwati, Manajemen keuangan dan permodalan koperasi, 2009, (online), (http://netibudiwati.blogspot.com,)
Berdasarkan pendapat diatas, jelas pendanaan/anggaran yang cukup memadai memungkinkan perpustakaan daerah untuk mengembangkan jumlah koleksi pustakanya, mengembangkan sarana dan fasilitas perpustakaan, mengembangkan layananan, dan meningkatkan kegiatan perpustakaan termasuk mengadakan diklat/bimtek pengelolaan perpustakaan termasuk melakukan transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kemudian permasalahan lainnya dari penyelenggaraan perpustastakaan di daerah secara umum yaitu kurangnya tenaga perpustakaan ( pustakawan), Perpustakaan umum daerahnya, dapat mengusulkan formasi kebutuhan tenaganya (pustakawan) ke biro kepegawaian daerah, supaya formasi yang diusulkan mendapat persetujuan dari Menpan dan BKN supaya rekrutmen tenaga perpustakaan yang akan datang bisa diakomidir, sehingga permasalahan ketenagaan perpustakaan (pustakawan) di daerah segera dapat cepat teratasi.
Dalam upaya meningkatkan fungsi perpustakaan sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan  transformasi layanannya perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dari segi masalah penganggaran perpustakaan, perlu kebijakan antara lain penulis menyarankan;
1. Pemerintah daerah harus terus menerus mendorong upaya peningkatan fungsi perpustakaan sebagai pengembang literasi untuk kesejahteraan dengan dengan penganggaran yang mencukupi.
2. Pemerintah daerah harus berusaha mencari model pendanaan yang lain selain melalui APBD, yang memberikan kemudahan bagi pengembangan perpustakaan dalam mengaksesnya dan secara terus menerus melakukan penyuluhan atau pelatihan manajerial yang baik.
3.Perpustakaan daerah dan Perpustakaan Nasional, perlu kordinasi, integrasi dan singkronisasi program kegiatan pengembangan perpustakaan dan budaya baca di daerah.
4.Pemerintah daerah perlu kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya memperkuat manajerial dan memperluas jaringan penyedia penganggaran bagi pengembangan perpustakaan, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Keterlibatan aktif para pengelola perpustakaan (pustakawan) di daerah harus terus dilanjutkan, terutama dalam transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat.
6.Perpustakaan daerah perlu terus melakukan  inovatif dan kreatif dalam membuat program dan kegiatan perpustakaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat daerahnya.
7. Para pengelola perpustakaan, taman bacaan, pusat data informasi, Â agar menyesuaikan dengan dinamika masyarakat dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi (teknologi digital) dalam transformsi layanannya, karena efektasi masyarakat sudah demikian tinggi terhadap kebutuhan informasi.Â
