3.1.a.5.2 Unggah Tugas Ruang Kolaborasi - Modul 3.1 Analisis Kasus Dilema Etika

Pernahkah Anda menghadapi situasi bingung dengan dua pilihan penting yang memiliki konsekuensi berbeda? Itulah yang disebut dilema etika.

Baru-baru ini, sebuah kasus perundungan yang terekam dan viral di media sosial menimpa salah satu sekolah, menantang kepala sekolah dengan dilema etika. 

Di satu sisi, mereka ingin memastikan keamanan siswa dengan melibatkan pihak berwenang dan memberi sanksi pada pelaku. Namun, ada kekhawatiran akan dampak reputasi sekolah dan stigma bagi pelaku.

Dalam modul 3.1 Analisis Kasus Dilema Etika, kita akan merangkai kerangka 3.1.a.5.2 Unggah Tugas Ruang Kolaborasi untuk menganalisis dan mencari solusi yang adil.

Baca juga: 4 Aplikasi yang Wajib Dikuasai oleh Calon Guru Penggerak

Bagaimana kepala sekolah dapat menjaga keamanan tanpa mengorbankan kerahasiaan dan reputasi? Ikuti analisis kasus ini untuk mencari jawabannya.

Kasus

Kasus perundungan dan kekerasan yang dilakukan beberapa orang peserta didik sebagai pelaku di satu sekolah ke peserta didik sebagai korban di sekolah lain mencuat ke permukaan dan menimbulkan dilema etika bagi kepala sekolah. Masalah berawal dari hal yang sepele, yakni masalah cinta anak sekolah. 

Di tengah sorotan publik, tanggung jawab untuk menjaga keamanan siswa bertabrakan dengan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara internal. 

Keputusan sulit harus mempertimbangkan tingkat keparahan perundungan, dampak psikologis pada korban dan pelaku, serta kesiapan korban dan keluarga untuk menempuh jalur hukum. 

Baca juga: Pesan Bijak Socrates: Yang Saya Tahu Hanyalah Saya Tidak Tahu Apa-apa

Investigasi menyeluruh, komunikasi terbuka dengan semua pihak terlibat, sanksi tegas, dukungan psikososial, dan langkah-langkah preventif menjadi kunci penyelesaian. Kepala sekolah harus menjaga keseimbangan antara keadilan, keamanan, dan pemulihan korban untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung.

Analisis Kasus berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan

Baca juga: Instrumen Supervisi Akademik (Kurikulum Merdeka) tentang Administrasi Pembelajaran

1. Dilema etika melibatkan pertentangan antara nilai-nilai mendasar. Terdapat empat paradigma dalam dilema etika:

a. Individu vs. Masyarakat
b. Keadilan vs. Belas Kasihan
c. Kebenaran vs. Kesetiaan
d. Jangka Pendek vs. Jangka Panjang

 
Setiap paradigma mencerminkan konflik antara nilai-nilai seperti kepentingan individu vs. masyarakat, keadilan vs. belas kasihan, kebenaran vs. kesetiaan, serta tujuan jangka pendek vs. jangka panjang. Pengambilan keputusan untuk menyelesaikan dilema etika memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap nilai-nilai ini.

Jawaban

Dalam konteks kasus kekerasan di atas, paradigma yang lebih relevan adalah Jangka Pendek vs. Jangka Panjang.

Jangka pendek melibatkan penyelesaian kasus secara damai melalui mediasi dan perdamaian, sedangkan jangka panjang mempertimbangkan langkah-langkah preventif, pendidikan nilai-nilai etika, dan rehabilitasi pelaku perundungan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 

Pentingnya menemukan keseimbangan antara menangani kasus dengan tuntas dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman serta mendukung dalam jangka panjang sangatlah besar.

2. 3 Prinsip pengambilan keputusan

Ada tiga prinsip dalam pengambilan keputusan:

a. Prinsip Berbasis Hasil Akhir: Menitikberatkan pada hasil akhir yang diharapkan dari suatu keputusan.
b. Prinsip Berbasis Peraturan: Mengacu pada aturan, regulasi, dan standar profesional yang berlaku.
c. Prinsip Berbasis Rasa Peduli: Memperhitungkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, kejujuran, kasih sayang, dan nilai-nilai universal lainnya.

Prinsip-prinsip ini memberikan panduan dalam mengambil keputusan yang bertanggung jawab, memperhitungkan nilai-nilai etika, serta dampak akhir dari keputusan tersebut.

Jawaban

Dalam konteks kasus perundungan, prinsip pengambilan keputusan yang paling sesuai adalah Prinsip Berbasis Rasa Peduli. Memilih prinsip ini menekankan pentingnya memperhatikan kesejahteraan siswa secara menyeluruh, baik korban maupun pelaku perundungan. 

Pendekatan ini menekankan aspek empati dan perhatian terhadap kondisi psikososial siswa, serta berupaya menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan positif dalam jangka panjang.

Dengan menerapkan Prinsip Berbasis Rasa Peduli, kepala sekolah dapat memastikan bahwa tindakan yang diambil tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan perlindungan korban, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mendapatkan bimbingan dan rehabilitasi. 

Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan kasus secara tuntas, tetapi juga berpotensi menciptakan perubahan positif dalam budaya sekolah dan mencegah kejadian serupa di masa depan.

3. 9 langkah pengambilan keputusan

Ada 9 langkah dalam proses pengambilan keputusan:

a. Mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi.

Jawaban:

 Pilihan nilai yang saling bertentangan adalah antara keadilan dan keprihatinan. Keadilan mungkin mengharuskan tindakan tegas terhadap pelaku perundungan sesuai dengan aturan dan sanksi yang berlaku. Sementara itu, keprihatinan terhadap kondisi psikososial pelaku dapat menekankan perlunya pendekatan yang lebih empatik dan rehabilitatif.

Menemukan keseimbangan antara memberikan keadilan kepada korban dan upaya membantu pelaku untuk mengatasi masalah mereka merupakan tantangan utama dalam penyelesaian kasus ini. Hal ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat, serta memperhitungkan dampak jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil.

b. Menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam keputusan.

Jawaban: 

Dalam kasus ini, banyak pihak yang terlibat dalam penanganan dan penyelesaian masalah ini. Pertama-tama, terdapat korban perundungan yang mungkin mengalami dampak psikologis dan emosional yang serius. Selain itu, ada pelaku perundungan yang harus ditangani dan mungkin memerlukan pembinaan serta rehabilitasi.

Pihak kepolisian, seperti Polres, memiliki peran penting dalam penyelidikan dan penegakan hukum terhadap kasus perundungan ini. Sekolah, termasuk MTS dan SMP Negeri, memiliki tanggung jawab dalam menangani kasus secara internal, memberikan perlindungan kepada korban, serta memberikan sanksi yang sesuai kepada pelaku.

Dinas Pendidikan Kabupaten juga terlibat dalam memberikan bimbingan dan dukungan kepada sekolah dalam menangani masalah perundungan serta memastikan implementasi kebijakan anti-perundungan di lingkungan pendidikan.

Analisis SAR Basarnas mungkin diperlukan jika terdapat kasus perundungan yang melibatkan unsur kecelakaan atau kejadian di luar lingkungan sekolah, seperti perundungan di lingkungan alam terbuka.

Terakhir, masyarakat juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan kepada korban, mempromosikan kesadaran akan bahaya perundungan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan perundungan di komunitas.

Dengan melibatkan semua pihak terkait, diharapkan kasus perundungan ini dapat ditangani dengan baik dan solusi yang adil dan berkelanjutan dapat ditemukan untuk melindungi kesejahteraan semua individu yang terlibat.

c. Mengumpulkan fakta-fakta yang relevan terkait situasi.

Jawaban: 

Kasus perundungan melibatkan siswa MTS sebagai korban dan empat siswa SMP Negeri sebagai pelaku. Perundungan dipicu oleh kesalahpahaman korban dengan kekasih salah satu pelaku. Kejadian terjadi pada 24 September 2022 dan terekam dalam video yang viral di media sosial. 

Polres memberikan pendampingan kepada korban, dan penyelesaian kasus melibatkan mediasi di Polsek , Sekolah (MTS dan SMP Negeri), Dinas Pendidikan Kabupaten, serta Analis SAR Basarnas turut terlibat dalam menangani kasus ini melalui proses mediasi.

d. Melakukan pengujian benar dan salah, meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan.

Jawaban

1. Uji Legal

Tindakan yang diambil bertujuan untuk melindungi hak-hak korban perundungan. Ini melibatkan mempertimbangkan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban serta mengambil langkah-langkah untuk mencegah pengulangan perilaku perundungan.

Penanganan kasus perundungan harus sesuai dengan undang-undang perlindungan anak yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak anak, upaya untuk memastikan keamanan mereka, dan implementasi langkah-langkah perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan.

2. Uji Regulasi

Langkah-langkah penyelesaian kasus perundungan melalui mediasi sesuai tujuan pendidikan sekolah. Fokus pada keamanan siswa, pembentukan karakter, dan pembelajaran positif. Mediasi memastikan penyelesaian konflik damai, mencegah perundungan, dan memupuk nilai-nilai positif bagi pertumbuhan siswa.

3. Uji Intuisi

Uji intuisi menunjukkan ketidaknyamanan terhadap keputusan damai. Intuisi menyoroti ketidakadilan yang belum teratasi dan ketidakefektifan keputusan untuk mencegah perundungan kembali.

4. Uji Publikasi

Jika keputusan tersebut tersebar di media, sekolah merasa tidak nyaman. Upaya dipastikan permasalahan tidak terpapar karena reputasi sekolah terancam. 

Namun, jika berita tersebar, kami akan memastikan informasi akurat dan menanggapi dengan bijak. Proses melibatkan prosedur dan pihak terkait. Klarifikasi akan diberikan dengan transparan sesuai kebenaran.

5. Uji Panutan

Jika idola saya menghadapi kasus serupa, saya yakin mereka akan memilih solusi damai. Pertimbangan jangka pendek dan panjang diutamakan. 

Ini memberi korban kesempatan pemulihan dari trauma dan memberi pelaku kesempatan memperbaiki perilaku. Keputusan tersebut mencerminkan empati dan visi yang bijaksana.

e. Melakukan pengujian paradigma benar vs. benar.

Dalam pengujian benar vs. benar, paradigma yang sesuai adalah Jangka Pendek vs. Jangka Panjang. Penyelesaian kasus secara damai melalui mediasi adalah fokus jangka pendek, sementara langkah-langkah preventif, edukasi nilai-nilai etika, dan rehabilitasi pelaku merupakan pertimbangan jangka panjang. 

Menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan adalah tujuan utama dalam menyelesaikan kasus perundungan ini dengan memperhatikan kedua paradigma tersebut.

f. Menjalankan prinsip resolusi untuk menyelesaikan konflik nilai.

Prinsip pengambilan keputusan yang tepat adalah Berbasis Rasa Peduli. Ini menekankan perhatian pada kesejahteraan siswa secara keseluruhan, termasuk korban dan pelaku perundungan. 

Pendekatan ini mempertimbangkan empati dan perhatian terhadap kondisi psikososial siswa, serta menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan perkembangan positif jangka panjang.

g. Meneliti opsi trilemma yang tersedia.

Program mentoring memfasilitasi pelatihan empati dan pelaporan anonim, serta menggalang proyek seni kolaboratif dan forum diskusi terbuka. Ini dilengkapi dengan kurikulum anti-perundungan dan pelatihan kepemimpinan.

h. Mengambil keputusan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

Keputusan yang diambil adalah solusi damai antara pihak sekolah MTS dan SMP, dengan partisipasi Dinas Pendidikan Kab. Sumedang. Korban peroleh perlindungan dan penggantian biaya berobat, sementara pelaku diberi tindakan rehabilitasi perilaku. Proses ini memastikan keadilan dan keselamatan bagi semua peserta didik yang terlibat, serta mendorong pertumbuhan positif dan rekonsiliasi dalam lingkungan pendidikan. 

i. Mengevaluasi kembali keputusan dan merefleksikannya.

 Keputusan

Tindakan penandatanganan nota kesepakatan berdamai melibatkan peserta didik korban, pelaku, serta orang tua dan sekolah. Langkah ini menunjukkan niat untuk menyelesaikan konflik secara damai, membangun kembali hubungan positif, dan mencegah terulangnya perundungan. 

Pentingnya memberikan pendidikan dan kesadaran tentang perundungan, serta dukungan dan pembinaan bagi peserta didik pelaku. Pengawasan dan pengawalan terhadap implementasi kesepakatan, bersama dengan fokus pada rekonsiliasi di lingkungan sekolah, menjadi kunci dalam menciptakan atmosfer yang aman dan mendukung.

Refleksi

Sekolah melakukan refleksi setelah penandatanganan nota kesepakatan berdamai dengan membuka diri pada perubahan, mengevaluasi kebijakan, meningkatkan kesadaran anti-perundungan, memperkuat dukungan psikososial, dan melibatkan orang tua. Penting untuk mengawasi dan mengevaluasi secara berkelanjutan serta memperkuat keterlibatan komunitas demi menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung.

Langkah-langkah ini membantu memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara cermat, mempertimbangkan nilai-nilai yang bertentangan, dan memperhitungkan konsekuensi dari keputusan yang diambil.