Banyak Pebisnis Jadi Politisi, Anggota Dewan Rawan Konflik Kepentingan

Kompas (4/10/2024) menulis tentang permasalahan yang perlu diantisipasi, terkait telah dilantiknya Anggota DPR-RI Periode 2024-2029 pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 lalu.

Mengacu pada berita tersebut, ternyata sangat mahal biaya yang dikeluarkan seorang anggota DPR agar bisa terpilih, yakni membutuhkan dana sekitar Rp 80 Miliar.

Begitulah, politik uang menjadi cara yang paling efektif untuk meraih dukungan pemilih dalam situasi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi masyarakat banyak.

Jumlah dana jumbo itu seolah tidak jadi masalah, terutama bagi 60 persen anggota DPR yang baru dilantik, karena mereka terafiliasi dengan kegiatan bisnis.

Maksud terafiliasi adalah menjadi pihak yang terkait dengan suatu perusahaan atau badan hukum swasta, baik punya hubungan langsung atau tidak langsung.

Hubungan langsung bisa diartikan bila si anggota parlemen sebagai pemilik atau pemegang saham, direktur utama (CEO), direktur, atau komisaris dari sebuah perusahaan.

Sedangkan hubungan tidak langsung dimaksudkan jika punya keluarga dekat yang memiliki atau mengelola suatu perusahaan, mencakup istri, suami, ayah, ibu, anak, mertua, kakak atau adik dari anggota DPR.

Berdasarkan hasil pemantauan awal dari Indonesia Corruption Watch, didapatkan data bahwa sebanyak 354 dari 580 anggota DPR periode 2024-2029 atau sekitar 60 persen, terafiliasi dengan bisnis. 

Peningkatannya terbilang signifikan, karena berdasarkan penelusuran Majalah Tempo, pada periode 2019-2024, anggota DPR yang terafiliasi bisnis sebanyak 262 orang atau hampir 50 persen.

Sayangnya, tidak banyak media yang mengangkat soal dominannya pebisnis yang terpilih jadi wakil rakyat. Kalah gaungnya dengan liputan tentang kesuksesan 25 orang artis masuk Senayan, tempat DPR berkantor.

Apakah masyarakat tidak lagi sensitif dan menganggap memang sudah seharusnya pebisnis jadi kalangan yang mayoritas di lembaga terhormat itu?

Dominasi politisi yang terafiliasi dengan bisnis menjadi indikasi bahwa antara partai politik dan pebisnis terdapat hubungan yang saling menguntungkan, atau biasa disebut dengan simbiosis mutualisme.

Faktor biaya politik yang kian mahal membuat partai mau tak mau butuh figur yang berdompet tebal, dan itu yang dimiliki oleh pebisnis yang tergiur terjun ke dunia politik.

Kalau pun ada pebisnis yang belum tergiur, pihak partai biasanya akan berusaha merayu, dengan menjelaskan apa saja keuntungan yang mungkin diperoleh pebisnis yang bergabung dengan partai.

Dilain pihak, para pebisnis memang membutuhkan backing atau perlu perlindungan agar usahanya tidak terganggu oleh birokrasi yang rumit, atau oleh regulasi yang tumpang tindih dan berpotensi multitafsir.

Maka, terjadilah konsolidasi atau kolaborasi antar elite partai dengan pebisnis yang usahanya cepat berkembang karena operasinya cenderung bercorak oligarki. 

Kondisi di atas sangat rawan terjadinya konflik kepentingan, yang mengintai saat anggota DPR pebisnis masuk di komisi tertentu di DPR yang cocok atau berhubungan dengan bisnis anggota legislatif tersebut.

Dikhawatirkan, pebisnis yang saat kampanye begitu akrab dengan rakyat, setelah terpilih tidak menjalankan perannya sebagai penyambung lidah rakyat.

Jarak antara rakyat dan wakilnya akan makin jauh. Hal ini mengindikasikan demokrasi yang sangat transaksional atau perburuan rente.

Akhirnya, fungsi publik dalam penyusunan legislasi malah dijadikan sebagai sarana untuk mempertahankan kekayaan. 

Jelas sekali, potensi konflik kepentingan ini semakin tinggi dengan adanya keterkaitan antara bidang usaha yang dimiliki dan penempatan komisi pebisnis di DPR.

Maka, perlu ada upaya antisipasi, yakni dengan mengatur penempatan anggota legislatif di komisi-komisi yang tidak berkaitan dengan bidang usaha anggotanya.

Dengan demikian, konsentrasi kekuasaan yang bersifat oligarki dalam pembuatan kebijakan, bisa dicegah. 

Produk kebijakan DPR harus menitikberatkan pada kepentingan ekonomi nasional yang berbasis keadilan sosial dan lingkungan, termasuk partisipasi publik yang inklusif.