Banyak Pebisnis Jadi Politisi, Anggota Dewan Rawan Konflik Kepentingan

Maka, perlu ada upaya antisipasi, yakni dengan mengatur penempatan anggota legislatif di komisi-komisi yang tidak berkaitan dengan bidang usaha anggotanya.

Dengan demikian, konsentrasi kekuasaan yang bersifat oligarki dalam pembuatan kebijakan, bisa dicegah. 

Produk kebijakan DPR harus menitikberatkan pada kepentingan ekonomi nasional yang berbasis keadilan sosial dan lingkungan, termasuk partisipasi publik yang inklusif.