Nah, praktik seperti itulah yang mungkin mengilhami pemerintah untuk mengenakan tarif untuk mengakses NIK.
Apalagi, untuk memelihara sistem yang aman, tentu pemerintah membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi lagi polemik soal akses NIK berbayar yang dulu sempat ramai mengemuka di media massa.
Perbankan juga diimbau tidak membebankan tarif NIK kepada nasabah, toh semuanya sudah tetutupi dari FBI yang diterima bank.
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!