Masih Ada PNS Suka Bolos? Ancaman Pemecatan Jangan Jadi Macan Kertas

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah jenis pekerjaan yang jadi idaman banyak orang. Begitu pun dengan saya, dulu pernah mendambakan jadi PNS.

Hanya saja, takdir saya memang bukan jadi PNS. Padahal, begitu saya menyelesaikan S-1, nama saya diajukan menjadi PNS sebagai dosen di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tempat saya menimba ilmu.

Kebetulan ketika itu masih diperkenankan lulusan S-1 menjadi dosen, dengan catatan akan mengikuti program S-2 dan S-3 yang kalau bisa di luar negeri. Sekarang, harus S-2 dulu, baru bisa menjadi dosen untuk program S-1.

Karena proses terbitnya Surat Keputusan (SK) saya dari Badan Administrasi dan Kepegawaian Negara (BAKN) relatif lama, saya tidak sabar lagi.

Saya akhirnya mendaftar ikut seleksi menjadi staf di salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saya baca iklan lowongan kerjanya di Harian Kompas.

Ternyata saya berjodoh dengan BUMN tersebut, sehingga ketika akhirnya SK PNS saya terbit beberapa bulan kemudian, saya terpaksa langsung mengajukan surat pengunduran diri.

Kenapa saya tertarik jadi PNS? Padahal, saya tahu, ketika saya lulus S-1 pada 1985, gaji PNS relatif kecil. Tapi, saya tahu pasti, dosen-dosen saya banyak yang dapat honor dari kegiatan penelitian.

Apalagi karena saya dari Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi, dosennya rata-rata di luar jam mengajar punya pekerjaan di Kantor Akuntan Publik (KAP).

Saya pun sewaktu jadi mahasiswa tingkat akhir sudah ikut mengaudit sebuah perusahaan daerah yang menjadi klien KAP milik dosen saya.

Jadi, salah satu hal yang membuat  PNS itu nyaman adalah karena bisa ngobjek. Kata orang, gaji boleh kecil, tapi sabetannya itu yang bikin ngiler orang lain.

Jangan buru-buru mengira sabetan itu berarti korupsi. Ya, yang mengambil uang negara jelas ada. Tapi, ada pula yang legal berupa honor karena ikut proyek tertentu.

Maka, demi proyek, sebagian PNS jarang nongol di kantor menjadi hal yang biasa. Apakah itu bisa disebut PNS bolos atau tidak, itu soal lain.

Yang pasti, harus diakui, dulu disiplin PNS relatif rendah. Anehnya, masyarakat seolah memaklumi dan dianggap soal biasa.

Contohnya, ada seorang pegawai kantor gubernur salah satu provinsi di Sumatera, yang 2 bulan tidak masuk kantor, tapi hukumannya sekadar dipindahkan ke kota lain.

Kebetulan saudara kandung dan saudara sepupu saya banyak yang jadi guru dengan status PNS. Kisah tentang guru yang tidak mengajar tapi tetap dapat gaji, saya dapat dari saudara saya.

Biasanya terjadi pada guru wanita yang suaminya bekerja di kota lain. Dengan alasan mengurus kepindahannya, seorang guru bisa meninggalkan tugasnya di sekolah asal selama 6 bulan.

Lalu, dengan alasan tidak ada formasi guru yang lowong di kota tujuan, si guru kembali lagi ke sekolah semula. Gajinya selama 6 bulan tetap diterima, meskipun ada yang bisik-bisik gaji tersebut dibagi dengan kepala sekolah.

Tapi, semua kisah di atas adalah cerita lama. Sejak 10 tahun terakhir ini, banyak kemajuan dalam kinerja PNS secara umum.

Kebetulan saya melihat langsung bagaimana kesibukan PNS di Kementerian Keuangan, terutama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Mereka bekerja dengan tekun, sering juga lembur sampai malam. 

Demikian pula melihat teman-teman saya yang jadi dosen di PTN, mereka tetap masuk, meskipun tidak ada jadwal mengajar. Toh, bukanlah tugas dosen tidak semata mengajar? 

Ingat, dalam Tridharma Perguruan Tinggi, setelah pendidikan dan pengajaran, dua fungsi lainnya adalah penelitian dan pengembangan, serta pengabdian pada masyarakat.

Kemudian, dari pengalaman saya mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), membuat Paspor, dan izin pemakaian Tempat Pemakaman Umum (TPU), sekarang sudah lebih baik.

Tarif pelayanan diumumkan secara transparan, tidak ada praktik percaloan, dan banyak menggunakan teknologi informasi, sehingga pelayanan bagi masyarakat lebih cepat diproses.

Tentu, jika dibaca keluhan masyarakat di media sosial, masih ditemui pelayanan yang lama dan sistem online yang tidak berjalan dengan baik.

Tapi, pada umumnya kinerja PNS sekarang sudah membaik ketimbang era Orde Baru. Dan hal ini seiring dengan terjadinya perbaikan kesejahteraan PNS.

Dengan kesejahteraan yang meningkat tersebut, harusnya tak ada lagi PNS yang masuk kantor sekadar mengisi absensi. Apalagi PNS bolos dari kantor.

Era ketika sesama PNS mengisi waktu di kantor dengan saling ngobrol, merokok, membaca koran, atau main catur, sudah berlalu.

Jadi, jika cara di era jadul masih dilakukan oknum PNS, ini sudah kebangetan. Saatnya pemerintah membuktikan bahwa ancaman pemecatan, bukan sekadar macan kertas.

Selain kesejahteraan PNS yang sudah lumayan, jenjang kariernya juga telah diatur dengan baik, serta telah pula dilaksanakan.

Makanya, sekarang banyak dijumpai pejabat berusia relatif muda yang memang punya kapasitas untuk memegang jabatan tersebut.

Perbaikan paling signifikan terjadi pada proses seleksi penerimaan PNS. Aroma KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), sudah jauh berkurang, karena prosesnya dilakukan dengan sistem yang transparan.

Jika PNS yang diterima adalah bibit yang memang unggul, tentu tidak sulit dibina untuk menjadi PNS yang berkinerja baik dan memenuhi harapan masyarakat yang dilayaninya.

PNS yang bekerja dengan sungguh-sungguh, ada harapan kariernya akan melesat, karena seperti telah ditulis di atas, sistem pengembangan kariernya sudah diatur.

Sekali lagi, sangat kebangetan bila masih ada PNS sering bolos atau sibuk cari objekan.