Kebijakan Pemimpin Lembaga Pendidikan

Dalam lembaga pendidikan sudah barang tentu pemimpin seringkali membuat kebijakan baik dari hasil musyawarah, berasarkan nasihat dari beberapa pihak atau bahkan kebijakan yang dihasilkan dari keputusan pribadi setelah mempertimbangkan beberapa hal, intinya pemimpin dalam lembaga pendidikan memiliki hak dan wewenang untuk memberikan keputusan. 

Dalam hal efektivitas dan efisiensi sebuah kebijakan, seringkali muncul pro kontra dari anggota lembaga pendidikan sebab efek yang dihasilkan dari keputusan tersebut tidak sesuai dengan harapan, sehingga pemimpin lembaga pendidikan perlu mempertimbangkan masak-masak segala hal yang berkaitan dengan kebijakan dan imbasnya untuk warga lembaga pendidikan.

Sebelum menyajikan rekomendasi terkait kebijakan yang tepat dilakukan di lembaga pendidikan, perlu pula diulas tentang beberapa jenis kebijakan serta penerapan konkrit di lembaga pendidikan, sebagai pandangan tentang berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan selama ini.

Kebijakan Substantif Vs Kebijakan Prosedural

Pernah mengalami perdebatan serius di lembaga pendidikan terkait pembagian jam mengajar dan hak-hak yang harus didapatkan oleh pendidik? Dalam sebuah kasus, alokasi transport (baca: honorarium) untuk pelaku pendidikan tersebut lebih besar dari anggaran standar pemerintahan, sebaliknya ada yang lebih sedikit atau jauh lebih sedikit dari norma kewajaran sekalipun. 

Di sini lah kebijakan pemimpin lembaga pendidikan berperan penting. Bagi yang pemimpin yang lebih cenderung substantif, akan mengalokasikan dana yang cukup besar untuk pendidik, sebab substansi dari pendidikan di lembaga pendidikan adalah kegiatan pembelajaran itu sendiri, sehingga porsi untuk pengajar (yang merupakan komponen terpenting proses pembelajaran) akan diprioritaskan, untuk masalah pelaporan ke atas biasanya "dapat disesuaikan". 

Sebaliknya pemimpin yang cenderung prosedural akan lebih suka berpegang teguh kepada juklak, juknis, peraturan, domnis dan sebagainya. Pemimpin seperti ini lebih berhati-hati kaitan dengan "jalur ke atas" dan tidak suka mengambil resiko, sehingga seringkali pemimpin seperti ini sedikit memiliki terobosan dan inovasi yang mencolok untuk lembaga pendidikannya.

Dua jenis kebijakan ini sama-sama memiliki dampak positif dan negatif. Kejelian pemimpin lembaga pendidikan untuk memilih kebijakan yang tepat lah yang akan meentukan secara signifikan kemajuan lembaga pendidikan itu sendiri. Terkadang pada satu kasus, pemimpin yang sama dalam lembaga pendidikan kukuh dengan juklak dan prosedur, sedangkan pada kasus lain sangat fleksibel dan mengutamakan substansi.

 

Kebijakan Distributif dan Kebijakan Regulasi

Kebijakan distributif di lembaga pendidikan dapat diketahui salah satunya dalam pengalokasian waktu untuk jam mata pelajaran di kelas. Banyak pemimpin lembaga pendidikan lebih suka mengalokasikan mata pelajaran eksakta dan olah raga di jam pagi sedangkan mata pelajaran non eksakta di jam-jam siang atau menjelang pulang. 

Kebijakan distributif dapat pula dilihat dari distribusi kegiatan-kegiatan besar yang boleh dilakukan, misalnya ekstrakurikuler Pramuka dapat melaksanakan kegiatan besar empat kali setahun, sedangkan ekstrakurikuler PMR cukup sekali setahun, distribusi seperti ini tergantung kecenderungan pemimpin dalam membaca arah lembaga pendidikan ke depan, di samping faktor-faktor lain seperti membentuk opini masyarakat atau warga lembaga pendidikan.

Kebijakan regulasi juga bisa ditemukan di lembaga pendidikan dalam hal perizinan kegiatan atau pemakaian fasilitas. Pemimpin lembaga pendidikan yang kredibel lebih suka menerapkan regulasi yang konsisten namun fleksibel. Konsisten berarti perizinan harus melalui kewenangan yang diatur, sedangkan fleksibel berarti perizinan tidak kaku dan selalu formalitas. 

Sebagai contoh, untuk perizinan pemakaian laboratorium komputer tidak langsung kepada kepala lembaga pendidikan, tetapi melalui kepala laboratorium lebih dulu, kemudian sifatnya fleksibel, tidak harus dengan surat resmi beramplop coklat atau bermaterai, cukup menggunakan lisan atau memo singkat. 

Pemimpin lembaga pendidikan yang suka memberikan izin tanpa menanyakan sudah berkoordinasi dengan kewenangan di bawahnya atau belum, cenderung memiliki sikap otoriter dan kesukaan untuk berkuasa.

Kebijakan distributif dan kebijakan regulasi perlu dilakukan dengan memperhatikan berbagai aspek, berbagai masukan dan visi misi lembaga pendidikan. Grand design lembaga pendidikan dapat dilihat dari dua jenis kebijakan ini, di samping kebijakan lain.

 

Kebijakan Materal dan Kebijakan Simbolik

Kadang terjadi musyawarah saat akan mengadakan study tour ke suatu daerah. Dengan pendanaan dan personil panitia yang terbatas, mana yang lebih dulu dipriorotaskan, jenis kendaraan, sosialisasi, seragam atau banyaknya tujuan destinasi tur? Sebagai contoh konkrit begini, sebuah lembaga pendidikan di Jawa Timur akan mengadakan ziarah wali 9 dengan dana modal yang pas-pasan, opsi yang berkembang kira-kira seperti ini:

• Lebih baik mengadakan seragam seluruh peserta, bus eksekutif di atas standar serta persiapan dokumentasi dan sosialisasi yang masif, tetapi dengan mengurangi tujuan ziarah ke Provinsi Jawa Barat (Cirebon), agar digunakan publikasi ke masyarakat sehingga ada harapan lebih besar untuk penerimaan siswa baru
• Lebih baik menggunakan pakaian masing-masing, bus standar, dokumentasi standar yang penting khidmat dan sesuai tujuan agenda
• Lebih baik tetap mengadakan seragam, bus eksekutif, dokumentasi shooting, tujuan tetap sampai Jawa Barat, namun siswa diminta membayar tambahan biaya cukup besar untuk total keseluruhan
• Lebih baik menghemat dana dengan mengurangi tujuan Jawa Barat, bus standar, dokumentasi seadanya, sehingga dana akan memiliki sisa dan dapat untuk membeli semen dan pasir untuk membantu pembangunan kelas baru

Dari empat opsi di atas, kebijakan pemimpin lembaga pendidikan bisa dibaca sekilas, opsi satu adalah pemimpin dengan kebijakan simbolik, opsi dua adalah pemimpin dengan kebijakan materal, opsi tiga adalah pemimpin dengan kebijakan simbolik ekstrim dan opsi keempat adalah pemimpin dengan kebijakan ngirit, atau mungkin medit.

Kebijakan Reformis Vs Kebijakan Populis

Pemimpin lembaga pendidikan yang reformis cenderung memiliki tipe visioner substantif. Pemimpin seperti ini tidak suka dengan zona aman atau status quo. Dalam pikirannya bagaimana "pengembangan, pengembangan, terobosan, inovasi, perubahan" dan sebagainya. Pemimpin reformis cenderung lebih suka berdarah-darah dan berkalang tanah untuk mewujudkan visi dan misinya, utamanya dalam perubahan. 

Dia bersemangat untuk segera melihat hasil perubahan yang diinginkannya. Dalam lembaga pendidikan dapat kita lihat misalnya seorang kepala lembaga pendidikan yang memiliki misi untuk menjadikan sekolahnya termasuk dalam penerima Adiwiyata, dalam Bahasa Jawa ora ketang duwit utangan segala hal akan dilakukan demi lembaga pendidikan mendapatkan reformasi (perubahan) status menjadi "Sekolah Adiwiyata", meskipun sebenarnya sumber daya lembaga pendidikan masih biasa-biasa saja.

Berbeda dengan pemimpin reformis di atas, pemimpin yang memiliki kebijakan populis lebih suka mendapatkan prestise daripada prestasi. Pemimpin seperti ini cenderung mendahulukan popularitas daripada kualitas. Contohnya begini, agar masuk televisi nasional, pemimpin lembaga pendidikan rela merogoh kas yang pas-pasan agar bisa tampil beberapa kali di TV, 

sehingga anggaran untuk ekstrakurikuler, bimbingan belajar, transport petugas dipangkas sana sini, kepopuleran diharapkan membentuk opini masyarakat bahwa lembaga pendidikan yang dipimpinnya adalah lembaga pendidikan favorit. 

Contoh lain adalah memberikan keleluasaan kepada siswa untuk dapat berangkat sekolah jam berapa saja, asalkan ada penjelasan yang masuk akal, dengan kebijakan ini pemimpin lembaga pendidikan akan lebih populer sebagai pemimpin yang murah hati, namun di sisi lain akan terjadi ketidakteraturan fatal.

Rekomendasi Untuk Pemimpin Lembaga Pendidikan

Setiap bagian warga dari lembaga pendidikan memiliki peran dan andil untuk menentukan eksistensi, kualitas dan kuantitasnya ke depan. Namun bagaimana pun, pemimpin lembaga pendidikan memiliki peran sentral sebagai nahkoda untuk membawa kapal lembaga pendidikan ke depan. Tidak mudah menjadi pemimpin lembaga pendidikan, dan tidak mudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tepat serta akurat. Banyak pertimbangan yang harus dipakai dalam penentuan sebuah kebijakan.

Ada beberapa rekomendasi yang bisa dipergunakan --dalam situasi dan kondisi yang tepat- oleh pemimpin lembaga pendidikan untuk mengambil kebijakan yang tepat yakni:

• Menggunakan Analisis yang Tepat Sebelum Menentukan Kebijakan

Sebelum mengambil keputusan baik dalam musyawarah maupun pribadi, pemimpin lembaga pendidikan harus menganalisis berbagai hal secara detail dan menyeluruh. Analisis SWOT juga perlu digunakan secara maksimal. Pandangan dari para ahli yang benar-benar ahli, bukan karena alasan disukai, juga perlu dimasukkan sebagai bahan pertimbangan penting. Pendapat seluruh warga lembaga pendidikan harus diperhatikan dan diracik sedemikian rupa untuk memperoleh hasil kebijakan yang terbaik.

• Mendahulukan Realitas di Lapangan daripada Asumsi Belaka

Dalam pengambilan kebijakan, data-data dan fakta-fakta yang dimiliki harus menjadi pijakan. Pengambilan kebijakan tidak boleh hanya berdasarkan asumsi belaka, misalnya: "begini saja, mungkin bisa meningkatkan jumlah siswa baru". Ide-ide yang ada harus dikolaborasikan dengan data dan fakta sehingga tersusun formula yang tepat.

• Menyeimbangkan Aspek Kualitas dan Aspek Opini

Di zaman yang serba keterbukaan informasi ini, tidak bisa sebuah lembaga pendidikan berdiam diri dengan asyik di rumahnya saja. Kualitas pembelajaran yang baik dan sistem lembaga pendidikan yang hebat harus diimbangi dengan publikasi yang tepat sehingga opini masyarakat maupun warga lembaga pendidikan dapat berbanding lurus dengan kenyataan yang ada. Menjadi kurang baik apabila sebuah lembaga pendidikan dengan prestasi dan kualitas hebat, namun masyarakat menganggap biasa-biasa saja, hanya karena kurangnya publikasi dan sosialisasi. Sebaliknya banyak lembaga pendidikan yang minim kualitas, namun sosialisasi yang masif membuat lembaga ini dikatakan sebagai lembaga pendidikan favorit.. Pemimpin lembaga pendidikan perlu menyeimbangkan 2 hal ini untuk lembaga pendidikan lebih maju dan berkembang.

• Mengakomodir pendapat seluruh warga lembaga pendidikan

Mengkomodir di sini bukan serta merta menuruti semua pendapat yang dikemukakan masing-masing warga lembaga pendidikan. Mengakomodir di sini adalah menghargai, mengapresiasi, menampung, kemudian meracik formula yang tepat dalam mengambil kebijakan. Untuk pertimbangan kebijakan yang sifatnya umum dapat dilakukan pengisian angket atau observasi dari pihak yang objektif dalam menilai.

• Mendahulukan Agenda Prioritas daripada Komplementaritas

Agenda-agenda yang telah direncakan secara baik dengan analisis yang baik harus ditentukan mana yang prioritas dan mana yang bisa ditunda atau dikerjakan bertahap. Pemimpin lembaga pendidikan tidak perlu gampang baper dengan beberapa kasus, sehingga merupah kebijakan priorita atau kebijakan umum

Memimpin lembaga pendidikan tidaklah ringan, berat, belum tentu setiap orang kuat, namun akan lebih berat lagi bagi masa depan pendidikan di Indonesia, apabila pemimpin-pemimpin lembaga pendidikan dipegang oleh orang-orang yang selalu baper bahwa menjadi pemimpin itu berat.

Ditulis Oleh: Wahyu Irvana (Mahasiswa Pascasarjana IAI Tribakti Kediri, Februari, 2019)